Production Planning and Inventory Control in Industry 4.0

Deskrpsi

Revolusi industri ke empat yang berbasis pada teknologi digital dan cyber sistem membawa pengaruh pada pendekatan organisasi yang mengandalkan analisis intelektual untuk menunjang pengelolaan proses otomatisasi sistem. Proses pemanfaatan teknologi membawa hubungan timbal balik antara kompleksitas bisnis (Jumlah equipment produksi, parameter produksi, regulasi) dengan cara kerja, pelayanan dan manajemen. Pada konteks Production Planning and Inventory Control (PPIC) dalam revolusi industri 4.0 terdapat istilah “networked manufacturing” yang berbasis pada data flow yang memiliki potensi untuk menjaga perusahaan tetap kompetitif melalui cara-cara komunikasi yang lebih baik, bekerja lebih efektif, dan kontrol pada lingkup manufaktur (sebagai preferensi untuk bekerja secara terintegrasi di dalam kompleksitas industri manufaktur yang tinggi). Model manufaktur mendatang sangat bergantung pada data, sensor technologies, advanced robotics, wireless communication, yang mana telah memudahkan dan memperbaiki kapabilitas dalam memproses data-data dan penyimpanan big data (clouds). Smart Factory dalam revolusi industri 4.0 telah mengembangkan metode kerja pada proses production planning and inventory control yang berbasis dengan teknologi guna memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai pengelolaan material, bagaimana material diproses dan akan diapakan setelah diproses, serta membantu analisis terhadap pemborosan dan tingkat efisiensinya.

Tujuan Pelatihan

• Peserta mampu memahami konsep dan ruang lingkup fungsi PPIC.
• Peserta mampu memahami pengetahuan dan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan PPIC.
• Perserta mampu menguasai teknis dari berbagai kegiatan PPIC dengan menggunakan software WinQSB.
• Peserta mampu memahami konsep dan mengimpelementasikan teknik pengendalian kegiatan produksi.

Materi Pelatihan

1. Pengenalan Sistem Manufaktur Digital 4.0 Meliputi :

• • Interoperabilitas
  • Keterbukaan informasi
  • Bantuan teknis
  • Desentralisasi pengambilan keputusan

2. Peran & fungsi PPIC sebagai keunggulan komparatif perusahaan manufacturing

• • World-class manufacturing
  • Strategy to production planning and inventory control

3. Scheduling Systems dan Aggregate Planning

• • Aggregate output planning & aggregate capacity planning
  • Master production schedule & rough-cut capacity planning
  • Material requirements planning & detailed capacity plan

4. Job shop production activity planning and control

• • Loading, sequencing & detailed scheduling
  • Layout planning
  • Aplikasi dalam perhitungan capacity, sequencing dan efficiency

5. Inventory Control

• • Perhitungan MRP ( Material Requirement Planning )

6. Aplikasi pendekatan just in time dalam PPIC

• • Heijunka
  • Perhitungan safety stock

7. Kanban

• • Pola Pikir Kanban
  • Prinsip Dasar Sistem Kanban
  • Fungsi Kanban
  • Jenis Kanban
  • Aturan/Rule Kanban

Sasaran Peserta.
Manufacturing Manager, Production Planner, Material Manager, Material Controller, Master Scheduler.

Fasilitas Peserta:

–  Sertifikat Pelatihan                      –  Flashdisk 4GB      – Makan Siang
–  Tas & Makalah ( Soft Copy )      –   Coffee Break

BIAYA PELATIHAN
Rp. 4.000.000,- / Peserta 
(Belum Termasuk Penginapan)

Pembayaran Biaya Training dapat dilakukan dengan 2 cara antara lain:

• Transfer ke BANK MANDIRI Cab. Jakarta Plumpang
  No. Rekening. 120-00-1040693-7  a.n : BINA MANAGEMEN CENTER
  (Lakukan Konfirmasi Pembayaran dengan mengirimkan bukti transfer melalui :
  Fax. 021 – 29489851  | e-Mail : diklat.bmc@gmail.com | WA: 0813 1485 7363
  atau dibawa pada saat Registrasi Ulang di lokasi training.)
• Tunai di Tempat saat melakukan registrasi ulang di lokasi training

Sistem Informasi Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup (SIMPEL)
Aplikasi Improvement Untuk Mengendalikan Dampak Lingkungan.

Deskripsi.

Kewajiban pelaporan lingkungan hidup diberlakukan mulai tahun 1986, saat peraturan pemerintah mengenai AMDAL berlaku. Selama ini, mekanisme pelaporan kinerja lingkungan oleh perusahaan bersifat manual (hardcopy) dan dinilai menyusahkan. Perusahaan melapor kondisi lingkungan baik analisis dampak lingkungan, pencemaran udara, air, hingga limbah bahan beracun berbahaya (B3) memerlukan waktu lama. Sistem kurang efisien berimbas biaya tambahan tak sedikit bagi perusahaan.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan meluncurkan Sistem Pelaporan Elektronik Lingkungan (Simpel). Dengan sistem ini, diharapkan mekanisme pelaporan lingkungan perusahaan bisa berjalan lebih cepat, efisien dan akuntabel. Sistem Pelaporan Elektronik Perizinan Bidang Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan (SIMPEL) adalah aplikasi pelaporan online pengganti pelaporan cetak yang selama ini dikirim ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dengan SIMPEL, perusahaan tidak perlu lagi mengirim laporan berbentuk hardcopy, cukup lapor online disertai file attachment pendukung Sistem Pelaporan ekeltronik (SIMPEL) yang sudah diterapkan oleh KLHK, selama ini masih terlihat kurang efektIF karena masih banyak perusahaan yang belum memahami sistem pelaporannya, dimungkinkan karena proses sosialisasi belum bisa dilakukan ke semua perusahaan, walaupun KLHK sudah menerbitkan panduan mengenai pengisisan SIMPEL.

TUJUAN TRAINING:

• Memberikan pengetahuan dasar mengenai pelaporan Dokumen Lingkungan
• Memberikan pengetahuan yang bersifat spesifik dan teknis dalam penerapan sistem pelaporan elektronik (SIMPEL) KLHK.

MANFAAT:

• Meningkatkan kemampuan teknis dan keterampilan untuk menyusun pelaporan dokumen lingkungan bagi suatu kegiatan/usaha yang direncanakan.
• Meningkatkan kemampuan teknis dan keterampilan untuk penerapan sistem pelaporan elektronik (SIMPEL)

NILAI TAMBAH TRAINING SENTRAL SISTEM :

• Materi training
• Aplikasi improvement untuk mengendalikan dampak lingkungan

SASARAN PESERTA :

• Health, Safety, & Environmental Management Representative (HSE MR)
• Manager
• Koordinator ISO / Document Control

Topik Bahasan

• Apa itu SIMPEL
• Apa manfaat SIMPEL bagi perusahaan
• Bagaimana cara registrasi akun SIMPEL
• Bagaimana teknis pengisian SIMPEL
• Seperti apa tanda terima pelaporan SIMPEL
• Teknis pendaftaran akun SIMPEL
• Teknis pengisian SIMPEL
• Teknis pencetakan tanda terima elektronik

Fasilitas Peserta

–  Sertifikat Pelatihan                      –   Coffee Break
–  Tas & Makalah ( Soft Copy )      –   Flashdisk 4GB
–  Makan Siang

INVESTASI
Rp. 4.000.000,- / Peserta 
(Belum Termasuk Penginapan)

Pembayaran Biaya Training dapat dilakukan dengan 2 cara antara lain:

• Transfer ke BANK MANDIRI Cab. Jakarta Plumpang
  No. Rekening. 120-00-1040693-7  a.n : BINA MANAGEMEN CENTER
  (Lakukan Konfirmasi Pembayaran dengan mengirimkan bukti transfer melalui :
  Fax. 021 – 29489851  | e-Mail : diklat.bmc@gmail.com | WA: 0813 1485 7363
  atau dibawa pada saat Registrasi Ulang di lokasi training.)
• Tunai di Tempat saat melakukan registrasi ulang di lokasi training

Untuk informasi pendaftaran dapat menghubungi kontak yang tertera diwebsite kami atau bisa langsung mengisi pendaftaran online diwebsite kami.

“POJK Nomor 23/POJK.01/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan”

Pendahuluan
Sebagai bentuk pelaksanaan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai pencegahan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bersama Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Pencantuman Identitas Orang atau Korporasi Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, untuk menjaga keamanan dan perdamaian dunia yang merupakan tujuan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menindaklanjuti hal tersebut di atas, OJK memandang perlu untuk menambahkan ketentuan baru mengenai kewajiban bagi PJK untuk melakukan beberapa langkah-langkah tindak lanjut atas daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, antara lain pemeliharaan data, identifikasi dan pemeriksaan kesesuaian identitas, dan Pemblokiran secara serta merta.

Sehubungan dengan hal tersebut, OJK menetapkan Perubahan atas Peraturan OJK Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. Pada tanggal 30 September 2019, OJK telah menerbitkan POJK Nomor 23/POJK.01/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

Untuk memberikan pemahaman hal tersebut di atas, Bina Managemen Center (BMC), Akan melaksanakan Workshop dan Sosiliasasi. “POJK Nomor 23/POJK.01/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan”. Kegiatan tersebut rencana akan dilaksanakan pada :

Dalam rangka penerapan program APU dan PPT, diharapkan seluruh Penyedia Jasa Keuangan dapat memperhatikan pula ketentuan perubahan yang diatur dalam POJK -tersebut. Untuk itu kami mengundang Bapak/Ibu, Direksi/Pimpinan Perusahaan Penyedia Jasa Keuangan, untuk ikutserta atau Mengikutsertakan Manager/Kepala Divisi atau bagian yang terkait Pada Kegiatan Tersebut.

Materi Pembahsan Selama Dua Hari

HARI PERTAMA

• MODUS DAN OPERANDI YANG BIASA DILAKUKAN PELAKU TPPU DALAM MELAKUKAN PENCUCIAN UANG MELALUI SARANA PRODUK/LAYANAN DI SEKTOR JASA KEUANGAN
• POKOK PERUBAHAN YANG DIATUR DALAM POJK NO. 23/POJK.01/2019 DIBANDINGKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SEBELUMNYA YANG MENGATUR TENTANG PENERAPAN PROGRAM APU DAN PPT
• PENGATURAN MENGENAI 5 (LIMA) PILAR PENERAPAN PROGRAM APU DAN PPT

NARASUMBER : TIM TEKNIS OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)

HARI KEDUA

• PENGATURAN MENGENAI PELAPORAN TERKAIT APU DAN PPT
• PENGATURAN MENGENAI PEMBLOKIRAN SECARA SERTA MERTA TERKAIT DTTOT DAN DAFTAR PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL

NARASUMBER : TIM TEKNIS PUSAT PELAPORAN DAN ANALISA TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK)

Fasilitas Peserta

–  Sertifikat Pelatihan                      –   Coffee Break
–  Tas & Makalah ( Soft Copy )      –   Flashdisk 4GB
–  Makan Siang

INVESTASI
Rp. 4.000.000,- / Peserta 
(Belum Termasuk Penginapan)

Pembayaran Biaya Training dapat dilakukan dengan 2 cara antara lain:

• Transfer ke BANK MANDIRI Cab. Jakarta Plumpang
  No. Rekening. 120-00-1040693-7  a.n : BINA MANAGEMEN CENTER
  (Lakukan Konfirmasi Pembayaran dengan mengirimkan bukti transfer melalui :
  Fax. 021 – 29489851  | e-Mail : diklat.bmc@gmail.com | WA: 0813 1485 7363
  atau dibawa pada saat Registrasi Ulang di lokasi training.)
• Tunai di Tempat saat melakukan registrasi ulang di lokasi training

Untuk informasi pendaftaran dapat menghubungi kontak yang tertera diwebsite kami atau bisa langsung mengisi pendaftaran online diwebsite kami.

Silahkan Isi Form Pendaftaran Berikut :

Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU K) telah diberlakukan lebih dari satu dekade. Undang-undang tersebut memberikan pengaturan terkait (1) kontrak kerja, baik Perjanjian Kerja dengan Waktu Tertentu (PKWT) maupun Perjanjian Kerja dengan Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), (2) Perselisihan Hubungan Industri (PHI), (3) besaran imbalan pasca kerja yang terdiri dari Pesangon, Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak, dan (4) sanksi pidana ketenagakerjaan.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan MK-RI No.012/PUU-1/2003 terkait pasal 158 dan 160 UU K, yaitu PHK sebagai implikasi apabila seorang karyawan melakukan tindak pidana. Disamping itu, pemerintah juga telah memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (PP 78/2015).

Dan bagaimanakah seharusnya BUMN/anak perusahaan BUMN mempekerjakan karyawan outsourcing? Khusus untuk BUMN, Kementerian BUMN telah mengeluarkan SE-06/MBU/2013 tentang Kebijakan Ketenagakerjaan di BUMN dan SE-02/MBU/2014 tentang Kebijakan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain (Outsourcing). Isu outsourcing sempat menjadi sorotan DPR-RI dan pemerintah karena BUMN sering dianggap mempekerjakan tenaga outsourcing dan karyawan dengan PKWT tanpa memperhatikan rambu-rambu yang ada pada peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan Hal tersebut diatas maka kami dari, BINA MANAGEMENT CENTER (BMC) menyelenggarakan Workshop Nasional dengan Tema : “KONTRAK KERJA, OUTSOURCING, PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRI & SANKSI PIDANA KETENAGAKERJAAN (Dalam Konteks Pengelolaan Risiko BUMN/Anak Perusahaan BUMN)” yang akan dilaksanakan pada:

Tujuan Workshop :

1. Membekali praktisi terkait peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.
2. Membekali praktisi dalam menangani berbagai masalah seperti pengupahan, outsourcing, PHI dan Pidana Ketenagakerjaan.

   Untuk informasi pendaftaran dapat menghubungi kontak yang tertera diwebsite kami atau bisa langsung mengisi pendaftaran online yang tertera diwebsite kami.

Era digital semakin melekat dalam merubah gaya kehidupan masyarakat di Indonesia, khususnya industri keuangan seperti perbankan, asuransi dan perusahaan pembiayaan (multifinance). Perubahan ini harus mampu direspons secara cepat, hal ini guna mempersiapkan lembaga jasa keuangan dalam menghadapi inovasi digital banking. Saat ini sektor perbankan sedang mengalami  tranformasi menuju era digitalisasi.

Transformasi industry perbankan merupakan jawaban terhadap Fenomena perkembangan financial technology (fintech) dan revolusi teknologi digital (4th revolution industry-digital industry). Perubahan cara bisnis perbankan menjadi digital juga didorong oleh munculnya perusahaan rintisan teknologi finansial (tekfin).

Fintech  belakangan ini membuat kemudahan bagi pengembangan pasar, terutama yang masih belum terlayani jasa keuangan dan perbankan konvensional (unbanked population dan finansial inclusion) serta dapat menyediakan kemudahan fasilitas dan layanan transaksi keuangan dimanapun dan kapanpun. Pertumbuhan tekfin, menggugah industri perbankan untuk gesit bertransformasi.

Transformasi tidak bisa sekedar mengklaim diri sebagai bank digital (digital lipstick), namun termasuk perubahan dari dalam seperti mengubah pola pikir, perilaku dan mendefinisikan kembali peran setiap karyawan. Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan kwalitas dan kemampuan SDM Perusahaan, Bina Managemen Center (BMC) sebagai Lembaga yang bergerak di bidang jasa peningkatan kualitas SDM perbankan menyelenggarakan : 2 (Two) Days Workshop & Discussion : “Strategi dan Leadership, Transisi dan Roadmap Bank (Bank Umum, BPD dan BPR) Dalam Menghadapi Fintech & Menyongsong Era Digital Banking” Kegiatan Workshop ini akan di laksanakan pada :

Tujuan : Setelah mengikuti ini diharapkan peserta mampu :

1. Mampu menjadi champion/change agent dalam transformasi digital bank services di institusinya.
2. Mempersiapkan Lembaga/institusi jasa keuangan dan perbankan mengantisipasi persaingan jasa keuangan di era digital banking dengan fintech/teknologi finansial
3. Mampu membuat strategi, leadership, roadmap transformasi  dan ekosistem digital sehingga dapat bersaing dan sukses di era digital banking services dengan fintech/teknologi finansial.

Mengingat Penting dan Manfaat yang akan diperoleh dari kegiatan ini, kami mengharapkan dukungan Direksi/Pimpinan Perbankan terhadap Direktur IT, Kepala Divisi TI, Manajer dan Professional TI, dan manajer atau staf bagian lain yang akan dilibatkan dalam kegiatan digital banking services dari aspek bisnis dan operasional di institusi/Lembaga keuangan dan perbankan.

Untuk informasi pendaftaran dapat menghubungi kontak yang tertera diwebsite kami atau bisa langsung mengisi pendaftaran online yang tertera diwebsite kami.