KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI HAK TANGGUNGAN TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK BERDASAKAN PERMEN ATR NO. 9 TAHUN 2019

PENDAHULUAN

Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan terhadap kreditur-kreditur lain. Hak Tanggungan diatur berdasarkan Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah. Sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik (“Permen Agraria 9/2019”), dikenal istilah Sistem Hak Tanggungan Elektronik (“Sistem HT-el”) yang mulai berlaku sejak diundangkan yaitu sejak tanggal 21 Juni 2019 (Permen ATR/KBPN 9/2019). Permen tersebut merupakan kesinambungan dengan Permen ATR/KBPN sebelumnya, yaitu Permen 3/2019 tentang penggunaan sistem elektronik dan Permen 7/2019 tentang perubahan bentuk sertifikat. Dengan diterbitkannya permen-permen tersebut merupakan langka maju Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional dalam mempermudah masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dari kementerian tersebut dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Proses pelayanan hak tanggungan dalam rangka pemeliharaan data pendaftaran tanah yang diselenggarakan melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Walaupun Permen tersebut telah diterbitkan dan berlaku sejak diundangkan, namun pelaksanaan Permen No. 9/2019 tentang HT-el masih tergantung kesiapan masing-masing kantor Dinas Pertanahan dalam menerapkan sistem elektronik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

TUJUAN PELATIHAN

Setelah mengikuti pelatihan ini diharapkan peserta dapat mengetahui dan memahami kebijakan dan implementasi hak tanggungan sbb :

1. dasar hukum, dan definisi HT
2. obyek dan subyek HT
3. azas-azas HT
4. janji-janji dalam HT
5. e.pemberian,pembebanan HT
6. peringkat HT
7. peralihan, eksekusi, pencoretan dan penghapusan HT
8. mekanisme HT konvensional
9. mekanisme HT-e
10. kedudukan PPAT dalam HT-e

METODE PELATIHAN :

Pelatihan ini didesain secara interaktif dengan metode kombinasi ceramah, tanya jawab interaktif, Tutorial melalui video dan simulasi akses online melalui website Kementrian ATR/BPN. Peserta diajak akses ke website Kementrian ATR/BPN untuk mendaftarkan diri untuk mendapatkan akses dan belajar simulasi online menggunakan laptop masing-masing.

PESERTA PELATIHAN:

Yang diharapkan hadir pada workshop ini adalah praktisi Hukum, Notaris, Corporate Legal, Corporate Secretary ,  Staff General Affairs, Staff bagian Legal  Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) seperti  perusahaan Asuransi, Pegadaian, Leasing dan BANK

NARASUMBER

Dr. Drs. Yuni Pratikno, SE.,MM., MH

Seorang praktisi, Asesor dan akademisi yang telah berpengalaman lebih dari 26 tahun di bidang Manajemen Sumber Daya Manusia, Hukum Bisnis, perdata dan Hukum Ketenagakerjaan, Manajemen Dana Pensiun dan Kewirausahaan, Ahli Kesehatan dan Keselamatan Kerja (Ahli K3 Umum dan Kimia) di Perusahaan, Manajemen Security dan General Affair, Perizinan Perusahaan melalui OSS di beberapa Perusahaan Multinasional.

Saat ini menjadi Associate pada Victor Christian Law and Partner dan Wakil Rektor (Waket) 1 Bidang Akademik pada Sekolah Tinggi Manajemen IMMI dan dosen tamu pada Universitas Pertahanan, UHAMKA, Disdikal, SESKOAL, KORP MARINIR dan Mabes AL.

Sertifikat kompetensi yang dimiliki : Sertikasi Asesor dan Ahli Manajemenn Risiko dari BNSP, Sertifikasi Dosen Profesional dan Asesor BKD dari BAN PT, Sertifikasi Ahli K3 Umum dan Ahli K3 Kimia dari Kementrian Tenaga Kerja RI, Sertifikasi MUDP dari LSPDP

Kualifikasi pendidikan formal : S1 Ekonomi, S2 Hukum, S2 Magister Manajemen SDM dan Manajemen Internasional dan  Doktor (S3) di bidang Manajemen. Berpengalaman menjadi Konsultan dan trainer di bidang manajemen SDM, Manajemen Risiko, K3L, hukum bisnis, Perdata dan PHI di beberapa lembaga pemerintah, MNC dan swasta.

Fasilitas Peserta

–  Sertifikat Pelatihan                      –   Coffee Break
–  Tas & Makalah ( Soft Copy )      –   Flashdisk 4GB
–  Makan Siang

INVESTASI
Rp. 4.500.000,- / Peserta 
(Belum Termasuk Penginapan)

Pembayaran Biaya Training dapat dilakukan dengan 2 cara antara lain:

• Transfer ke BANK MANDIRI Cab. Jakarta Plumpang
  No. Rekening. 120-00-1040693-7  a.n : BINA MANAGEMEN CENTER
  (Lakukan Konfirmasi Pembayaran dengan mengirimkan bukti transfer melalui :
  Fax. 021 – 29489851  | e-Mail : diklat.bmc@gmail.com | WA: 0813 1485 7363
  atau dibawa pada saat Registrasi Ulang di lokasi training.)
• Tunai di Tempat saat melakukan registrasi ulang di lokasi training

Untuk informasi pendaftaran dapat menghubungi kontak yang tertera diwebsite kami atau bisa langsung mengisi pendaftaran online diwebsite kami.

PENGUATAN PERAN SPI DI BLU & BLUD SESUAI DENGAN SPIP DAN STANDAR AUDIT INTERN PEMERINTAH

PENDAHULUAN

   Satuan Pengendalian Internal (SPI) adalah fungsi yang wajib dimiliki oleh BLU dalam menjamin akuntabilitas dan membantu manajemen dalam usaha mencapai tujuan organisasi. Agar Fungsi ini bisa terbentuk dan berjalan dengan baik diperlukan pemahaman atas tata aturan, tugas pokok dan fungsi, serta teknik-teknik dalam pengawasan / pengendalian internal.

     Terkait dengan hal tersebut Bina Managemen Center (BMC) bersama dengan Narasumber dari Anggota Dewan Kehormatan IAI dan Tim BPKP telah memfasilitasi Bimbingan Teknis (Bimtek) selama dua hari denganTema: “PENGUATAN PERAN SP I DI BLU & BLUD SESUAI DENGAN SPIP DAN STANDAR AUDIT INTERN PEM ERINTAH”

Fasilitas Peserta

–  Sertifikat Pelatihan                      –   Coffee Break
–  Tas & Makalah ( Soft Copy )      –   Flashdisk 4GB
–  Makan Siang

INVESTASI
Rp. 4.000.000,- / Peserta 
(Belum Termasuk Penginapan)

Pembayaran Biaya Training dapat dilakukan dengan 2 cara antara lain:

• Transfer ke BANK MANDIRI Cab. Jakarta Plumpang
  No. Rekening. 120-00-1040693-7  a.n : BINA MANAGEMEN CENTER
  (Lakukan Konfirmasi Pembayaran dengan mengirimkan bukti transfer melalui :
  Fax. 021 – 29489851  | e-Mail : diklat.bmc@gmail.com | WA: 0813 1485 7363
  atau dibawa pada saat Registrasi Ulang di lokasi training.)
• Tunai di Tempat saat melakukan registrasi ulang di lokasi training

Untuk informasi pendaftaran dan Silabus materi dapat menghubungi kontak yang tertera diwebsite kami atau bisa langsung mengisi pendaftaran online diwebsite kami.

Silahkan Isi Form Pendaftaran Berikut :

Management Export Import Kepabeanan Pelabuhan & Incoterms 2020

PENDAHULUAN

Management Export Import Kepabeanan Pelabuhan dan Incoterm 2020 dalam Proses Perdagangan Export Import adalah hubungan antar negara yang berbeda yang unik dan sekaligus kompleks dengan ciri khas masing-masing negara yang berbeda-beda baik dari segi peraturan yang berlaku dan prosedurnya mengharuskan pelaku usaha perdagangan international harus bersikap kritis dan hati-hati dalam mensikapi dan memandang transaksi Export Import.

Hal ini didasari oleh banyak pihak yang berkecimpung dan terlibat di dalamnya. Sistem Management Export Import, Kepabenan dan Pelabuhan akan berjalan dengan baik apabila pelaku-pelaku di dalamnya bertindak sesuai dengan tugas dan kewajiban masing-masing pihak. Pihak-pihak tersebut mempunyai alur kerja yang harus dipahami bagi pelaku bisnis Export Import. Semakin baik pemahaman dari proses Management Export Import Kepabenan Pelabuhan dan Incoterm 2020 ini akan semakin dapat mengantisipasi akan timbulnya biaya yang tak terduga dan mengurangi biaya yang di luar normal dalam transaksi Export Import. Tentu saja kerumitan proses Management Export Import, Kepabeanan dan Pelabuhan bisa teratasi dengan tidak ada biaya biaya yang tidak seharusnya dibayarkan, perusahaan bisa meminimalisasi dan mampu melakukan efesiensi biaya dalam proses clearance baik Import dan Export.

Training Management Export Import Kepabeanan Pelabuhan dan Incoterm 2020 ini akan memberikan keterampilan serta pemahaman yang mendalam mengenai Management Export Import, Kepabeanan dan Pelabuhan, untuk memaksimalkan pemanfaatan fasilitas dan kemudahan yang disediakan Pemerintah serta mengupas tentang hal-hal yang berkaitan alur kerja transaksi Management Export Import, Kepabeanan dan Pelabuhan yang sangat berkait erat dengan besarnya Bea Masuk dan Pajak guna meminimalisir High Cost, risiko serta Biaya tak terduga dalam setiap pengurusan dokumen dan transaksi Export Import.

Peningkatan Kompetensi Bagi Pejabat Pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan (PjPHP/PPHP) Berdasarkan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018

PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan kompentensi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Instansi Pemerintah, sesuai amanat Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 beserta perubahannya, maka salahsatu faktor yang memerlukan penguatan kompetensi adalah pada Pejabat Pemeriksa Administrasi Hasil Pekerjaan (PjPHP/PPHP), dimana fungsi tersebut merupakan bagian yang sangat penting untuk menjaga Kredibilitas PA/KPA dalam meyakini proses dan Prosedur Administrasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. PJPHP/PPHP memiliki peran strategis dan sangat penting sebagai saringan terakhir sebelum diserah terimakan oleh PPK yang berkontrak dengan Penyedia.

    Pelatihan Pengadaan yang telah dilaksanakan selama ini, telah mencakup seluruh proses, namun dirasakan masih kurang ketika berhadapan dengan kondisi implementasi dilapangan, utamanya pada proses Pemeriksaan Administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa, sehingga tak heran sering ditemukan adanya permasalahan-permasalahan ketika sudah berada ditataran tahapan dimaksud, yang memprihatinkan ketika harus berhadapan dengan permasalahan Hukum.

  Untuk itu diperlukan pemahaman dan Peningkatan Kompetensi bagi Pejabat Pemeriksa Administrasi Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa, untuk memahami dan mengimplementasikan hal tersebut

NARASUMBER

Spesialis Pengadaan /  Praktisi / Profesional / Ahli PBJ  Yang Memiliki Sertifikat TOT LKPP

Fasilitas Peserta

–  Sertifikat Pelatihan                      –   Coffee Break
–  Tas & Makalah ( Soft Copy )      –   Flashdisk 4GB
–  Makan Siang

INVESTASI
Rp. 4.000.000,- / Peserta 
(Belum Termasuk Penginapan)

Pembayaran Biaya Training dapat dilakukan dengan 2 cara antara lain:

• Transfer ke BANK MANDIRI Cab. Jakarta Plumpang
  No. Rekening. 120-00-1040693-7  a.n : BINA MANAGEMEN CENTER
  (Lakukan Konfirmasi Pembayaran dengan mengirimkan bukti transfer melalui :
  Fax. 021 – 29489851  | e-Mail : diklat.bmc@gmail.com | WA: 0813 1485 7363
  atau dibawa pada saat Registrasi Ulang di lokasi training.)
• Tunai di Tempat saat melakukan registrasi ulang di lokasi training

Untuk informasi pendaftaran dan Silabus materi dapat menghubungi kontak yang tertera diwebsite kami atau bisa langsung mengisi pendaftaran online diwebsite kami.

Silahkan Isi Form Pendaftaran Berikut :

BIMTEK STRATEGI DAN PENYUSUNAN RENCANA UMUM PENGADAAN

“Berdasarkan Perlem LKPP No. 7 tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Keputusan Deputi II LKPP No. 26 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penggunaan Aplikasi Sistem informasi Rencana Umum Pengadaan(SIRUP)”

DESKRIPSI

Sebagaimana diketahui, bahwa pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah, sebagaimana yang diamanatkan oleh Perpres Nomor 54/2010 (yang diperbaharui dengan Perpres Nomor 70/2012 dan Perpres 16/2018) yakni awal dari tahapan pelaksanaan barang/jasa diawali dengan perencanaan umum pengadaan. Kegagalan dalam perencanaan dapat dipastikan, para pihak sesungguhnya sedang merencanakan kegagalan dalam tahapan PBJ. Penegasan tentang pentingnya penyusunan rencana umum pengadaan juga termaktub dalam Perlem LKPP No. 7 tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Keputusan Deputi II LKPP No. 26 tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), Baru-baru iniKepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Roni Dwi Susanto mengimbau kementerian/lembaga (K/L) untuk menggunakan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP). Hal ini menurut Roni dapat mencegah kebiasaan penundaan pengadaan yang dilakukan K/L

Tujuan

• Untuk mengetahui dan memahami teknis menentukan harga perkiraan sendiri, kerangka acuan kerja dan rancangan kontrak.
• Untuk mengetahui dan memahami potensi masalah dalam PBJ dan alternatif solusi penyelesaian
• Untuk menambah kapasitas keilmuan para Pengelola PBJ sehingga meningkatkan kompetensi sebagai pengelola pengadaan barang/jasa pemerintah.
• Untuk mempercepat realisasi pembangunan dan realisasi serapan penggunaan anggaran (tidak terkendala dalam pelaksanaan PBJ).

Sasaran Audiens/Peserta Aktif

• Pejabat Pengguna Anggaran (PPA)
• Kuasa Pengguna Anggara (KPA)
• Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
• Unit Layanan Pengadaan (ULP)
• Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PjPPHP/PPHP)
• Aparat Pengawas Intren Pemerintah (APIP)

MATERI PEMBAHASAN

1. Strategi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

• Apa itu Strategi Pengadaan
• Penetapan Tujuan dan Strategi Pengadaan
• Analisis SWOT
• Supply Positioning Model
• Supplier Perception Model

2. Lanjutan Strategi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

• Hubungan pembeli dengan penyedia barang/jasa
• Penerapan Strategi Pengadaan

3. Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

• Pengertian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
• Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (Swakelola dan Pemilihan Penyedia)
• Hakikat Pemilihan
• Perencanaan pengadaan berdasarkan Perpres 54 Tahun 2010 dan Perubahannya
• Identifikasi Kebutuhan

4. Lanjutan Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

• Konsep Dasar Pemaketan Barang/Jasa
• Penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP)
• Pengumuman Rencana Umum Pengadaan

5. PersiapanPelaksanaan Kontrak

• Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
• Pre Award Meeting (Jaminan, Asuransi, Eskalasi, Harga Satuan Timpang, dll)

6. Lanjutan Persiapan Pelaksanaan Kontrak

• Pre Construction Meeting (Rapat Persiapan Pelaksanaan) (Organisasi Kerja, Jadwal Pengadaan Bahan dan Mobilisasi, Rencana Mutu Kontrak, dll)

7. Lanjutan Persiapan Pelaksanaan Kontrak

• Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan Serah Terima Lapangan.

8. Pengendalian Pelaksanaan Pekerjaan

• Pemeriksaan Lapangan Bersama,
• Monitoring dan pengendalian pelaksanaan Kontrak (Penerapan Program Mutu, Manajemen Resiko, unsur-unsur pengendalian, dll)
• Adendum dan Amandemen Kontrak (Pengertian dan tata cara)

Fasilitas Peserta

–  Sertifikat Pelatihan                      –   Coffee Break
–  Tas & Makalah ( Soft Copy )      –   Flashdisk 4GB
–  Makan Siang

INVESTASI
Rp. 4.000.000,- / Peserta 
(Belum Termasuk Penginapan)

Pembayaran Biaya Training dapat dilakukan dengan 2 cara antara lain:

• Transfer ke BANK MANDIRI Cab. Jakarta Plumpang
  No. Rekening. 120-00-1040693-7  a.n : BINA MANAGEMEN CENTER
  (Lakukan Konfirmasi Pembayaran dengan mengirimkan bukti transfer melalui :
  Fax. 021 – 29489851  | e-Mail : diklat.bmc@gmail.com | WA: 0813 1485 7363
  atau dibawa pada saat Registrasi Ulang di lokasi training.)
• Tunai di Tempat saat melakukan registrasi ulang di lokasi training

Untuk informasi pendaftaran dapat menghubungi kontak yang tertera diwebsite kami atau bisa langsung mengisi pendaftaran online diwebsite kami.

Silahkan Isi Form Pendaftaran Berikut :