Hubungi Kami
Hubungi Kami
Info Pendaftaran
021-29489851 diklat.bmc@gmail.com Jakarta - Indonesia
SUPARDI WA : 0858 9476 6128
Best
in Public Training
Experience
More Than 5 Years
Registrasi

Tag

daerah
PENGELOLAAN PIUTANG NEGARA/DAERAH:
PENYISIHAN DAN PENGHAPUSAN PIUTANG SESUAI PMK 82/2019

Februari 27 – 28 Oasis Amir Hotel (Jakarta)
Maret 12 – 13 Golden Flover Hotel (Bandung)
April 08 – 09 Hotel Mutiara Malioboro (Yogyakarta)
Mei 00 – 00
Juni 00 – 00
Juli 00 – 00
Agustus 00 – 00
September 00 – 00
Oktober 00 – 00
Nopember 00 – 00
Desember 00 – 00

PENDAHULUAN

    Piutang Negara adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Akun ini sebagai salah satu komponen Laporan Keuangan tidak saja berorientasi pada denda dan biaya administrasi, melainkan juga pengelolaan piutang sesuai koridor hukum.

    Pengelolaan piutang negara/daerah yang akurat semakin penting dengan adanya potensi piutang negara/daerah yang ditindak lanjuti, serta kesesuaian dengan amanat Undang-Undang 17/2013 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara serta implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.06/2019 tentang Tata Cara Pengajuan Usulan, Penelitian dan Penetapan Penghapusan Piutang Negara/Daerah.


Fasilitas Peserta

–  Sertifikat Pelatihan                      –   Coffee Break
–  Tas & Makalah ( Soft Copy )      –   Flashdisk 4GB
–  Makan Siang


INVESTASI
Rp. 3.850.000,- / Peserta 
(Belum Termasuk Penginapan)

Pembayaran Biaya Training dapat dilakukan dengan 2 cara antara lain:

  • Transfer ke BANK MANDIRI Cab. Jakarta Plumpang
    No. Rekening. 120-00-1040693-7
     a.n : BINA MANAGEMEN CENTER
    (Lakukan Konfirmasi Pembayaran dengan mengirimkan bukti transfer melalui :
    Fax. 021 – 29489851  | e-Mail : diklat.bmc@gmail.com | WA: 0813 1485 7363
    atau dibawa pada saat Registrasi Ulang di lokasi training.)
  • Tunai di Tempat saat melakukan registrasi ulang di lokasi training

Untuk informasi pendaftaran dan SILABUS MATERI dapat menghubungi  (WA 081346665457) atau kontak yang tertera diwebsite kami atau bisa langsung mengisi pendaftaran online diwebsite kami.


Silahkan Isi Form Pendaftaran Berikut :

[super_form id=”4182″]


SOSIALISASI PERPRES No.16/2018 DAN PERLEM No.11/2018  TENTANG KATALOG ELEKTRONIK & IMPLEMENTASI E-KATALOG LKPP VERSI 5.0  SERTA PENGENALAN APLIKASI SPSE V.4.3 DAN APLIKASI SIRUP BAGI PENYEDIA BARANG/JASA

Januari 29 – 30 Oasis Amir Hotel (Jakarta)
Februari 20 – 21 Oasis Amir Hotel (Jakarta)
Maret 18 – 19 Oasis Amir Hotel (Jakarta)
April 16 – 17 Oasis Amir Hotel (Jakarta)
Mei 14 – 15 Oasis Amir Hotel (Jakarta)
Juni 25 – 26 Oasis Amir Hotel (Jakarta)
Juli 23 – 24 Oasis Amir Hotel (Jakarta)
Agustus 27 – 28 Oasis Amir Hotel (Jakarta)
September 17 – 18 Oasis Amir Hotel (Jakarta)
Oktober 15 – 16 Oasis Amir Hotel (Jakarta)
Nopember 19 – 20 Oasis Amir Hotel (Jakarta)
Desember 10 – 11 Oasis Amir Hotel (Jakarta)

Deskripsi

Pengadaan Barang/Jasa secara garis besar dilaksanakan sesuai peraturan perundangan yang ada, yaitu melalui perencanaan, proses pengadaan, pemesanan ke distributor, penerimaan, dan distribusi ke unit layanan. Dengan e-katalog, prosesnya hampir sama, Banyaknya jumlah produk yang tayang pada katalog elektronik juga menandakan begitu banyaknya penyedia yang ikut berpartisipasi pada katalog elektronik LKPP. Sebagai syarat pada tahapan Evaluasi Kualifikasi, setiap penyedia harus bisa memperlihatkan dokumen legalitas yang telah disyaratkan sebelumnya. Dengan begitu, pada tahapan evaluasi teknis dan harga, seluruh penyedia wajib membuktikan dokumen asli dari Sertifikat Merek, AKL/AKD, Surat Tanda Pendaftaran (STP), PIB, Nomor Izin Edar, dan juga Lampiran Harga. Dan semuanya tertuang dalam perpres No.16/2018 dan Perlem LKPP No.11/2018 Sehubungan dengan hal tersebut maka kami dari Bina Managemen Center (BMC) menyelenggarakan Bimtek e-Purchasing dengan tema “Sosialisasi Perpres No.16/2018 dan PerLem LKPP N0.11/2018 Tentang Katalog Elektonik & Implementasi E-Katalog LKPP Versi 5.0  Serta Pengenalan Aplikasi Spse V.4.3 Dan Aplikasi SIRUP Bagi Penyedia Barang/Jasa

Materi Pembahasan

  • Konsep
  • Market Place
  • Manfaat
  • Tugas Dan Kewenangan LKPP, UKPBJ
  • Jenis barang/Jasa
  • Para Pihak
  • Pengelola harian/Teknis
  • Inisiatif Dan Usulan Barang/Jasa
  • Pendekatan Dlm Identifikasi Barang/Jasa
  • Data, Info,Dokumen Usulan
  • Bisnis UKM
  • Metode Pemilihan Penyedia
  • Kontrak
  • Penayangan
  • Pemanfaatan
  • Penerapan Aplikasi e-Katalog Versi.5.0 dan e-Purchasing
  • Pengenalan Aplikasi spse V.4.3 Dan Aplikasi SIRUP
  • Pembuatan Akun Penyedia

Fasilitas Peserta

–  Sertifikat Pelatihan                      –   Coffee Break
–  Tas & Makalah ( Soft Copy )      –   Flashdisk 4GB
–  Makan Siang


INVESTASI
Rp. 4.000.000,- / Peserta 
(Belum Termasuk Penginapan)

Pembayaran Biaya Training dapat dilakukan dengan 2 cara antara lain:

  • Transfer ke BANK MANDIRI Cab. Jakarta Plumpang
    No. Rekening. 120-00-1040693-7
     a.n : BINA MANAGEMEN CENTER
    (Lakukan Konfirmasi Pembayaran dengan mengirimkan bukti transfer melalui :
    Fax. 021 – 29489851  | e-Mail : diklat.bmc@gmail.com | WA: 0813 1485 7363
    atau dibawa pada saat Registrasi Ulang di lokasi training.)
  • Tunai di Tempat saat melakukan registrasi ulang di lokasi training

Untuk informasi pendaftaran dapat menghubungi kontak yang tertera diwebsite kami atau bisa langsung mengisi pendaftaran online diwebsite kami.

BIMTEK STRATEGI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA MEKANISME PENGAWASAN TERHADAP PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK ATAS BELANJA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (BERDASARKAN PP No. 12 Th. 2019, UU 28/2009 DAN PMK NO. 85/PMK.03/2019)


Januari 29 – 30 Oasis Amir Hotel (Jakarta)
Februari 06 – 07
20 – 21
27 – 28
Oasis Amir Hotel (Jakarta)
Golden Flover Hotel (Bandung)
Hotel Mutiara Malioboro (Yogyakarta)
Maret 04 – 05
12 – 13
19 – 20
Oasis Amir Hotel (Jakarta)
Golden Flover Hotel (Bandung)
Hotel Mutiara Malioboro (Yogyakarta)
April 08 – 09
16 – 17
23 – 24
29 – 30
Hotel Mutiara Malioboro (Yogyakarta)
Surabaya
Oasis Amir Hotel (Jakarta)
Golden Flover Hotel (Bandung)
Mei 05 – 06 Golden Flover Hotel (Bandung)
Juni 16 – 17
29 – 30
Oasis Amir Hotel (Jakarta)
Hotel Mutiara Malioboro (Yogyakarta)
Juli 08 – 09
16 – 17
23 – 24
29 – 30
Batam
Golden Flover Hotel (Bandung)
Hotel Mutiara Malioboro (Yogyakarta)
Bali
Agustus 06 – 07
27 – 28
Makassar
Oasis Amir Hotel (Jakarta)
September 10 – 11
17 – 18
29 – 30
Oasis Amir Hotel (Jakarta)
Bali
Hotel Mutiara Malioboro (Yogyakarta)
Oktober 08 – 09
21 – 22
27 – 28
Surabaya
Golden Flover Hotel (Bandung)
Bali
Nopember 05 – 06
12 – 13
18 – 19
26 – 27
Surabaya
Golden Flover Hotel (Bandung)
Oasis Amir Hotel (Jakarta)
Hotel Mutiara Malioboro (Yogyakarta)
Desember 09 – 10
22 – 23
Oasis Amir Hotel (Jakarta)
Golden Flover Hotel (Bandung)

Deskripsi

Pemerintah telah menyelesaikan revisi atas PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjadi PP No. 12 Tahun 2019. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadikan dasar pertimbangan dibutuhkannya Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Dalam konsep otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mengatur dan mengurusrumah tangga daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah, seperti yang tertuang dalam UU No 32 dan33 tahun 2004. Dengan lahirnya peraturan otonomi daerah tersebut pemerintah daerah diharapkan untuklebih mampu menggali potensi sumber-sumber penerimaan daerah dalam membiayai segala aktivitaspembangunan daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peningkatan sumberpenerimaan PAD tersebut dapat dilakukan diantaranya melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak danretribusi daerah.

Pajak adalah pajak Pemerintah Pusat yang dipotong/dipungut oleh Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah atas belanja yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang terdiri dari Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Paj ak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai perpajakan.

Maka Bina Managemen Center (BMC) mengimplementasikan Strategi kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Mekanisme pengawasan Pemungutan dan Pemotongan serta Penyetoran Pajak Daerah dan secara teknis akan dipaparkan pada BIMTEK STRATEGI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA MEKANISME PENGAWASAN TERHADAP PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK ATAS BELANJA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (BERDASARKAN PP No. 12 Th. 2019, UU 28/2009 DAN PMK NO. 85/PMK.03/2019)

MAKSUD DAN TUJUAN

  • Meningkatkan Pengetahuan Bagian Pengelolaan Keuangan Daerah (Bendahara Pengeluaran/
  • Bendahara Masukan dan Bendahara Barang)
  • Memberikan wawasan teoritis dan filosofis tentang Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2019
  • Memperdalam kemampuan teknis praktis Pengelola Keuangan Daerah dan Badan Pengelola
  • Keuangan dan Pajak Daerah dalam Melakukan Pemungutan dan Pemotongan Pajak Daearah
  • Untuk Mendapatkan Pemahaman Tugas Pejabat Keuangan
  • Mampu menyusun Laporan Pertanggungjawaban atas Pengelolaan Keuangan Daerah.
  • Mampu mengimplementasi Kebijakan Peraturan Menteri Keuangan PMK No. 85/PMK.03/2019

Materi Bahasan

  1. Konsep Dan Prinsip-Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah
  2. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (Tugas & Wewenang)
  3. Perencanaan Keuangan Daerah
  4. Penyusunan Anggaran
  5. Pengelolaan Pendapatan
  6. Pengelolaan Belanja
  7. Pengelolaan Pembiayaan
  8. Pengelolaan Piutang, Bmd, Dan Utang Daerah
  9. Penatausahaan Keuangan Daerah
  10. Pelaporan Dan Pertanggngjawaban Keuangan Daerah.
  11. Mekanisme Pemotongan/Pemungutan Serta Penyetoran Pajak Atas Belanja Daerah Oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran
  12. Pengujian Kebenaran Perhitungan Dan Penyetoran Pajak Atas Belanja Daerah
  13. Mekanisme Sistem Pelunasan Pajak Terutang
  14. Diskusi Dan Studi Kasus

Fasilitas Peserta

–  Sertifikat Pelatihan                      –   Coffee Break
–  Tas & Makalah ( Soft Copy )      –   Flashdisk 4GB
–  Makan Siang


INVESTASI
Rp. 4.000.000,- / Peserta 
(Belum Termasuk Penginapan)

Pembayaran Biaya Training dapat dilakukan dengan 2 cara antara lain:

  • Transfer ke BANK MANDIRI Cab. Jakarta Plumpang
    No. Rekening. 120-00-1040693-7
     a.n : BINA MANAGEMEN CENTER
    (Lakukan Konfirmasi Pembayaran dengan mengirimkan bukti transfer melalui :
    Fax. 021 – 29489851  | e-Mail : diklat.bmc@gmail.com | WA: 0813 1485 7363
    atau dibawa pada saat Registrasi Ulang di lokasi training.)
  • Tunai di Tempat saat melakukan registrasi ulang di lokasi training

Untuk informasi pendaftaran dapat menghubungi kontak yang tertera diwebsite kami atau bisa langsung mengisi pendaftaran online diwebsite kami.

Pemerintah telah menyelesaikan revisi atas PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjadi PP No. 12 Tahun 2019. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadikan dasar pertimbangan dibutuhkannya Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Dalam konsep otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mengatur dan mengurusrumah tangga daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah, seperti yang tertuang dalam UU No 32 dan33 tahun 2004. Dengan lahirnya peraturan otonomi daerah tersebut pemerintah daerah diharapkan untuklebih mampu menggali potensi sumber-sumber penerimaan daerah dalam membiayai segala aktivitaspembangunan daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peningkatan sumberpenerimaan PAD tersebut dapat dilakukan diantaranya melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak danretribusi daerah.

Pajak adalah pajak Pemerintah Pusat yang dipotong/dipungut oleh Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah atas belanja yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang terdiri dari Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Paj ak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai perpajakan. Maka Bina Managemen Center (BMC) mengimplementasikan Strategi kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Mekanisme pengawasan Pemungutan dan Pemotongan serta Penyetoran Pajak Daerah dan secara teknis akan dipaparkan pada BIMBINGAN TEKNIS NASIONAL : “STRATEGI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA MEKANISME PENGAWASAN TERHADAP PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK ATAS BELANJA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (BERDASARKAN PP No. 12 Th. 2019, UU 28/2009 DAN PMK NO. 85/PMK.03/2019) Yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal Waktu Tempat Pelaksanaan
 

 

 

 

Untuk itu kami mohon kesediaan Bapak/Ibu agar kiranya berkenan Hadir dan mengikutsertakan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Barang, segenap Staf, yang berkompeten sebagai peserta dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud. Acuan, materi dan jadwal kegiatan terlampir.

Untuk informasi pendaftaran dapat menghubungi kontak yang tertera diwebsite kami atau bisa langsung mengisi pendaftaran online yang tertera diwebsite kami.

 

download formulir training

Bimtek Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah PP No. 12 Th. 2019


Januari 23 – 24 Oasis Amir Hotel (Jakarta)
Februari 12 – 13 Golden Flover Hotel (Bandung)
Maret  12 – 13  Oasis Amir Hotel (Jakarta)
April 08 – 09
23 – 24
Hotel Mutiara Malioboro (Yogyakarta)
Surabaya
Mei 05 – 06 Golden Flover Hotel (Bandung)
Juni 25 – 26 Oasis Amir Hotel (Jakarta)
Juli 02 – 03
09 – 10
15 – 16
28 – 29
Makassar
Oasis Amir Hotel (Jakarta)
Golden Flover Hotel (Bandung)
Oasis Amir Hotel (Jakarta)
Agustus 05 – 06
12 – 13
27 – 28
Surabaya
Oasis Amir Hotel (Jakarta)
Golden Flover Hotel (Bandung)
September  03 – 04 
10 – 11
23 – 24
Bali
Oasis Amir Hotel (Jakarta)
Hotel Mutiara Malioboro (Yogyakarta)
Oktober 07 – 08
15 – 16
22 – 23
27 – 28
Batam
Makassar

Golden Flover Hotel (Bandung)
Hotel Mutiara Malioboro (Yogyakarta)
Nopember 04 – 05
12 – 13
19 – 20
26 – 27
Oasis Amir Hotel (Jakarta)
Bali
Hotel Mutiara Malioboro (Yogyakarta)
Golden Flover Hotel (Bandung)
Desember   01 – 02
10 – 11
16 – 17
29 – 30
Oasis Amir Hotel (Jakarta)
Golden Flover Hotel (Bandung)
Hotel Mutiara Malioboro (Yogyakarta)
Oasis Amir Hotel (Jakarta)

Pendahuluan.
Pemerintah telah menyelesaikan revisi atas PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjadi PP No. 12 Tahun 2019. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadikan dasar pertimbangan dibutuhkannya Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah. Harapannya PP terbaru ini akan mengantarkan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam bentuk APBD yang lebih baik, tertib,

efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang undangan.

Seperti halnya dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah baik tingkat provinsi, kota/kabupaten pun juga menyusun perencanaan dan pengelolaan anggaran yang akan dilaksanakan dalam satu tahun ke depan. Peraturan Pemerintah tersebut menyebutkan bahwa semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah harus dicatat dan dikelola dalam APBD. Yang paling mencolok dan poin yang sangat menarik dari PP No. 12 Tahun 2019 adalah Pemda memiliki kewenangan untuk memberikan “Penghasilan Tambahan” bagi ASN Daerah.

Kemampuan belanja daerah, baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung akan menjadi acuan dalam pengalokasian anggaran pada masing-masing program yang akan dilaksanakan pada 5 tahun mendatang. Untuk itu, Bina Managemen Center (BMC) mengimplementasikan kebijakan PP No. 12 Tahun 2019 melalui Kegiatan : BIMBINGAN TEKNIS NASIONAL STRATEGI DAN OPTIMALISASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 12 TAHUN 2019  yang akan dilaksanakan pada:

 

 

 

Untuk itu kami mohon kesediaan Bapak/Ibu agar kiranya berkenan Hadir dan mengikutsertakan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Barang, segenap Staf, yang berkompeten sebagai peserta dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud.

Untuk informasi pendaftaran dapat menghubungi kontak yang tertera diwebsite kami atau bisa langsung mengisi pendaftaran online yang tertera diwebsite kami.

 

download formulir training

 

Bimtek-Strategi-Pengelolaan-Keuangan-Dan-Mekanisme-Pengawasan-Pemotongan,-Pemungutan-dan-Penyetoran-Pajak-Daerah-button Bimbingan Teknis HPS, KAK dan Penyusunan Dokumen PBJ button Bimtek Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah PP No. 12 Th. 2019 button Pelatihan Simulasi Online button Undangan Workshop Memahami Kontrak Kerja, Outsourcing, Perselisihan Hubungan Industri dan Sanksi Pidana Ketenagakerjaan button

Topik Training Terbaru

September 23, 2020
WEBINAR PENGISIAN LKPS DAN MEMBUAT LED PS
September 23, 2020
MEMAHAMI ASPEK LEGAL DAN ASPEK AKUNTANSI SKEMA-SKEMA KERJASAMA BISNIS TERKAIT ASET TETAP BUMN (Permen BUMN No.Per-04/MBU/09/2017)
March 5, 2020
BIMTEK MENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAHAN DESA DALAM PENGGUNAAN SISTEM KEUANGAN DESA BERBASIS APLIKASI
February 8, 2020
KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK SEKTOR PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
February 7, 2020
KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI HAK TANGGUNGAN TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK BERDASAKAN PERMEN ATR NO. 9 TAHUN 2019
February 6, 2020
Bimtek Transformasi Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Sesuai Permen BUMN No. 8 Tahun 2019 dan ISO 20400 Tahun 2017
February 4, 2020
BIMTEK PENYEDERHANAAN ADMINISTRASI PERPAJAKAN BAGI BENDAHARAWAN PEMERINTAH DAERAH & BENDAHARA DESA SESUAI PMK No. 231/PMK.03/2019
February 4, 2020
Penerapan Omnibus Law dan Subtansi Perubahan Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pokok-Pokok Pikiran DPRD dalam Perencanaan Pengangaran RAPBD TA 2021
January 29, 2020
Diklat dan Ujian Sertifikasi Barang/Jasa Pemerintah Tingkat Dasar dengan AKREDITASI B
January 28, 2020
Peningkatan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Negara di Era digital 4.0
January 25, 2020
PENGUATAN PERAN SPI DI BLU & BLUD SESUAI DENGAN SPIP DAN STANDAR AUDIT INTERN PEM ERINTAH
January 21, 2020
Management Export Import Kepabeanan Pelabuhan & Incoterms 2020
January 20, 2020
Peningkatan Kompetensi Bagi Pejabat Pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan (PjPHP/PPHP) Berdasarkan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018
January 19, 2020
BIMTEK STRATEGI DAN PENYUSUNAN RENCANA UMUM PENGADAAN
December 24, 2019
BIMTEK IMPLEMENTASI UU ASN MELALUI SKP BULANAN DENGAN MENGGUNAKAN PRAKTEK APLIKASI INTERNET DAN PELAKSANAAN PP 18 TAHUN 2016 TTG PERANGKAT DAERAH PROPINSI KAB/KOTA
December 24, 2019
BIMTEK KIMPLEMENTASI PP NOMOR 30 THN 2019 TTG SISTEM PENILAIAN KINERJA PNS DENGAN MENGGUNAKAN PRAKTEK APLIKASI INTERNET WAJIB BAGI SEMUA SKPD PROPINSI KAB/KOTA
December 24, 2019
BIMTEK IMPLEMENTASI UU ASN DALAM PENINGKATAN PENYUSUNAN SASARAN KINERJA PEGAWAI GURU DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KAB/KOTA SE INDONESIA
December 24, 2019
BIMTEK PENYUSUNAN EVALUASI JABATAN DAN PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN SKT DAN SKM PNS DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA SE INDONESIA
December 24, 2019
BIMTEK PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN DAN PENYUSUNAN ANALISIS BEBAN KERJA PNS DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA SE INDONESIA
December 24, 2019
Butuh Bantuan? Hubungi Kami
Chat via Whatsapp
Hubungi kami jika Anda membutuhkan informasi