Hubungi Kami
Hubungi Kami
Info Pendaftaran
021-29489851 diklat.bmc@gmail.com Jakarta - Indonesia
SUPARDI WA : 0858 9476 6128
Best
in Public Training
Experience
More Than 5 Years
Registrasi

Tag

BUMD

BIMTEK MENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAHAN DESA DALAM PENGGUNAAN SISTEM KEUANGAN DESA BERBASIS APLIKASI


PENDAHULUAN

Sesuai amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa memiliki kewajiban untuk melakukan pengelolaan Keuangan Desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga menjadikan Desa maju, mandiri dan sejahtera. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang merupakan peraturan pengganti Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 membawa implikasi penting dalam pengelolaan keuangan desa. Peraturan peralihan terkait dengan Permendagri tersebut diantaranya : Pengelolaan keuangan Desa yang saat ini masih berjalan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa tetap berlaku sampai 2018 sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini, Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini mulai berlaku untuk APB Desa tahun anggaran 2019.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang merupakan peraturan pengganti Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 membawa implikasi penting dalam pengelolaan keuangan desa. Peraturan peralihan terkait dengan Permendagri tersebut diantaranya : Pengelolaan keuangan Desa yang saat ini masih berjalan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa tetap berlaku sampai 2018 sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini, Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini mulai berlaku untuk APB Desa tahun anggaran 2019 dan Peraturan Bupati/Walikota mengenai Pengelolaan Keuangan Desa yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Menteri ini tetap berlaku dan wajib menyesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Menteri ini ditetapkan.

Untuk dapat menerapkan prinsip akuntabilitas tersebut, diperlukan berbagai sumber daya dan sarana pendukung, diantaranya sumber daya manusia yang kompeten serta dukungan sarana teknologi informasi yang memadai dan dapat diandalkan. Namun demikan, dilihat dari kondisi SDM Desa yang belum memadai, banyak pihak mengkhawatirkan dalam pelaksanaan UU Desa ini. Terdapat risiko-risiko yang yang harus diantisipasi agar tidak terjadi apa yang dikhawatirkan tersebut. SISKEUDES, merupakan bentuk komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung secara nyata tata kelola Pemerintahan desa secara baik dan akuntabel melalui SISKEUDES. Maka Pemerintah Daerah telah mengambil langkah-langkah sebagai upaya Penguatan Desa dan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparat Desa, penguatan Administrasi Keuangan Desa untuk menghadapi Dana Desa khususnya yang bersumber dari dana APBN baik melalui Bimbingan Teknis, Pendidikan dan Pelatihan maupun Sosialisasi.

Aplikasi SISKEUDES sebagai alat bantu bagi Pemerintah Desa guna mencatat perencanaan pembangunan Desa, penganggaran serta penatausahaan secara digital sehingga mempermudah dalam menyajikan laporan sesuai dengan perundangan yang berlaku. Penerapan/pemanfaatan aplikasi tersebut membutuhkan peletakan yang baik sesuai dengan regulasi dan kebutuhan dalam Struktur Pengelolaan Keuangan Desa agar dapat berfungsi dengan optimal.

MAKSUD DAN TUJUAN :

Adapun maksud Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Dan Studi Banding ini adalah

  • Memastikan seluruh Ketentuan dan Kebijakan dalam implementasi UU Desa khususnya keuangan dan pembangunan desa dapat dilaksanakan dengan baik untuk seluruh Tingkatan Pemerintah.
  • Pemerintah desa dapat melaksanakan siklus pengelolaan keuangan desa berbasis Aplikasi Siskeudes secara akuntabel mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan.

LINGKUP KEGIATAN

  1. Mempersiapkan segala sarana yang berkaitan dengan bimbingan teknis termasuk materi Bimtek berupa makalah atau modul dari narasumber.
  2. Presentasi oral dan diskusi antara narasumber dan peserta dalam rangka penguatan kelembagaan dan personal pemerintahan desa selama 5 (Lima) hari 4 (Empat) malam dalam percepatan penataan desa dan perdes tentang kewenangan desa.

RUANG LINGKUP MATERI

Adapun Ruang Lingkup Materi Pelatihan antara lain :
(4) Kebijakan Umum Penyelenggaran Pemerintahan Desa;
(4) Regulasi Pengelolaan Keuangan Desa ( Permendagri No. 20 Tahun 2018 );
(4) Gambaran Keberlanjutan SISKEUDES 2019 (Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Aplikasi);
(4) Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa;
(4) Studi Banding;
(4) Studi Kasus/Tanya Jawab.

MEKANISME PENYELENGGARAAN

1. PELAKSANA KEGIATAN
Kegiatan ini diselenggarakan atas prakarsa BINA MANAGEMEN CENTERE (BMC) dengan menggunakan tenaga pengajar dari Direktorat Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri RI serta praktisi dan akademis di bidang pemerintahan dan keuangan, baik profesional atau Pejabat dari Kementerian/LPND.

2. METODE PELAKSANAAN
Kegiaatan ini akan diberikan melalui kuliah, diskusi kelas dan kelompok, serta pendalaman materi. Materi akan disampaikan dengan menggunakan metode participatory training dan group dynamic yang menekankan pada keikutsertaan penuh setiap peserta yang memungkinkan terjadinya interaksi aktif antar peserta.

3. PESERTA KEGIATAN :
(4) Kantor/Dinas/Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (DPMD);
(4) Bagian / Sub Bagian Pemerintahan Desa Setda
(4) Camat / Perangkat Kecamatan;
(4) Kepala Desa / Perangkat Desa;
(4) BPD dan Lembaga kemasyarakatan, serta Peminat, Umum/Unsur lain yang terkait.

4. TATA LAKSANA KEGIATAN :
(4) Kegiatan ini rencananya akan diselenggarakan selama 4 (Empat) hari 3 (Tiga) malam, pada :
– Waktu : Di bulan Oktober sampai Akhir Desember Tahun 2019 (Tentaive)
– Tempat : Jakarta / Bandung ( Tentative).
(4) Jadwal Kegiatan dapat dirubah dan disesuaikan dengan kesiapan masing masing pemda.
(4) Pelaksanaan program rencananya akan dilaksanakan secara bertahap serta berkesinambungan disesuaikan dengan kebutuhan permintaan dari daerah.


INVESTASI

Pembiayaan  kegiatan  ini  dibebankan  kepada  setiap  peserta sebesar @RP. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah)/Peserta, Biaya tersebut meliputi fasilitas :

  • Antar – Jemputan dari Bandara Ke Hotel (PP) ;
  • Transportasi (bus) selama kegiatan;
  • Mengikuti Seluruh Kegiatan Sesuai Agenda / Jadwal Kegiatan;
  • Akomodasi Penginapan dihotel Selama Kegiatan;
  • Mendapatkan Konsumsi Selama Kegiatan;
  • Cinderamata Berupa Baju Kaos Bagi Peserta;
  • Mendapatkan Bimtek Kit (Tas, Pulpen, Blok Note, Materi/Modul Kegiatan);
  • Sertifikat Dan Kwitansi untuk masing masing

Pembayaran Biaya Training dapat dilakukan dengan 2 cara antara lain:

  • Transfer ke BANK MANDIRI Cab. Jakarta Plumpang
    No. Rekening. 120-00-1040693-7
     a.n : BINA MANAGEMEN CENTER
    (Lakukan Konfirmasi Pembayaran dengan mengirimkan bukti transfer melalui :
    Fax. 021 – 29489851  | e-Mail : diklat.bmc@gmail.com | WA: 0813 1485 7363
    atau dibawa pada saat Registrasi Ulang di lokasi training.)
  • Tunai di Tempat saat melakukan registrasi ulang di lokasi training

Untuk informasi pendaftaran  dan materi pelatihan dapat menghubungi kontak yang tertera diwebsite kami atau bisa langsung mengisi pendaftaran online diwebsite kami.

BANTUAN HIDUP DASAR (BHD) PERAWAT RUMAH SAKIT


Januari 00 – 00
00 – 00
00 – 00
Oasis Amir Hotel (Jakarta)
Golden Flover Hotel (Bandung)
Hotel Mutiara Malioboro (Yogyakarta)
Februari 00 – 00
00 – 00
00 – 00
FaveHotel Hyper Square-Paskal (Bandung)
Oasis Amir Hotel (Jakarta)
Hotel Mutiara Malioboro (Yogyakarta)
Maret 00 – 00
00 – 00
00 – 00
Fave Hotel LTC Glodok (Jakarta)
Hotel Mutiara Malioboro (Yogyakarta)
Oasis Amir Hotel (Jakarta)
April 00 – 00
00 – 00
00 – 00
Golden Flover Hotel (Bandung)
Oasis Amir Hotel (Jakarta)
Oasis Amir Hotel (Jakarta)
Mei 00 – 00 FaveHotel Hyper Square-Paskal (Bandung)
Juni 00 – 00 Fave Hotel LTC Glodok (Jakarta)
Juli 00 – 00 Oasis Amir Hotel (Jakarta)
Agustus 00 – 00 Golden Flover Hotel (Bandung)
September 00 – 00 Hotel Mutiara Malioboro (Yogyakarta)
Oktober 00 – 00 Oasis Amir Hotel (Jakarta)
Nopember 00 – 00 FaveHotel Hyper Square-Paskal Bandung
Desember 00 – 00 Oasis Amir Hotel (Jakarta)

DESKRIPSI

Program pelatihan Bantuan Hidup Dasar ( BHD ) di rancang untuk lebih meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan perawat yang paling mendasar  dalam  memberikan pertolongan pada suatu kondisi gawat darurat, dalam hal ini memberikan Bantuan Hidup Dasar. Suatu keadaan gawat darurat dapat terjadi kapan saja, dimana saja dan menimpa siapa saja, (bisa saja orang yang paling dekat dengan kita). Sehingga ketrampilan menghadapi suatu kondisi gawat darurat sangat diperlukan diperlukan bagi semua tenaga kesehatan (dokter, perawat dan bidan).

MAKSUD & TUJUAN

Setelah mengikuti pelatihan ini di harapka peerta mampu Memahami konsep rangkaian Bantuan Hidup Dasar, Memahami pelayanan keperawatan gawat darurat, Memahami etik dan hukum dalam keperawatan gawat darurat dan Memberikan pertolongan pada kondisi gawat darurat .


MATERI PEMBAHASAN
  1. Pelayanan Keperawatan Gawat Darurat
  2. Etik dan hukum dalam keperawatan gawat darurat
  3. Rangkaian Bantuan Hidup Dasar
  4. Kewaspadaan Universal – Danger
  5. Response/ Rekasi – Rekasi
  6. Pengelolaan Jalan Napas – Air Way
    • Posisi Stabil / Recovery Position
    • Choking / Tersedak
  7. Pengelolaan Pernapasan – Breathing
  8. Pengelolaan Sirkulasi – Circulation
  9. Mengenal obat-obat emergency (cara pemberian dan indikasi pemberian)

Fasilitas Peserta

–  Sertifikat Pelatihan                      –   Coffee Break
–  Tas & Makalah ( Soft Copy )      –   Flashdisk 4GB
–  Makan Siang


INVESTASI
Rp. 4.000.000,- / Peserta 
(Belum Termasuk Penginapan)

Pembayaran Biaya Training dapat dilakukan dengan 2 cara antara lain:

  • Transfer ke BANK MANDIRI Cab. Jakarta Plumpang
    No. Rekening. 120-00-1040693-7
     a.n : BINA MANAGEMEN CENTER
    (Lakukan Konfirmasi Pembayaran dengan mengirimkan bukti transfer melalui :
    Fax. 021 – 29489851  | e-Mail : diklat.bmc@gmail.com | WA: 0813 1485 7363
    atau dibawa pada saat Registrasi Ulang di lokasi training.)
  • Tunai di Tempat saat melakukan registrasi ulang di lokasi training

Untuk informasi pendaftaran dapat menghubungi kontak yang tertera diwebsite kami atau bisa langsung mengisi pendaftaran online diwebsite kami.


Silahkan Isi Form Pendaftaran Berikut :

[super_form id=”4182″]


MEMAHAMI ISU-ISU KRITIS TRANSAKSI MERGER, AKUISISI & SPIN-OFF di BUMN/ANAK PERUSAHAAN BUMN (Belajar dari Kasus-Kasus Merger, Akuisisi dan Spin-off Bermasalah di BUMN / Anak Perusahaan BUMN)


Januari 00 – 00
00 – 00
00 – 00
Oasis Amir Hotel (Jakarta)
Golden Flover Hotel (Bandung)
Hotel Mutiara Malioboro (Yogyakarta)
Februari 00 – 00
00 – 00
00 – 00
FaveHotel Hyper Square-Paskal (Bandung)
Oasis Amir Hotel (Jakarta)
Hotel Mutiara Malioboro (Yogyakarta)
Maret 00 – 00
00 – 00
00 – 00
Fave Hotel LTC Glodok (Jakarta)
Hotel Mutiara Malioboro (Yogyakarta)
Oasis Amir Hotel (Jakarta)
April 00 – 00
00 – 00
00 – 00
Golden Flover Hotel (Bandung)
Oasis Amir Hotel (Jakarta)
Oasis Amir Hotel (Jakarta)
Mei 00 – 00 FaveHotel Hyper Square-Paskal (Bandung)
Juni 00 – 00 Fave Hotel LTC Glodok (Jakarta)
Juli 00 – 00 Oasis Amir Hotel (Jakarta)
Agustus 00 – 00 Golden Flover Hotel (Bandung)
September 00 – 00 Hotel Mutiara Malioboro (Yogyakarta)
Oktober 00 – 00 Oasis Amir Hotel (Jakarta)
Nopember 00 – 00 FaveHotel Hyper Square-Paskal Bandung
Desember 00 – 00 Oasis Amir Hotel (Jakarta)

DESKRIPSI

         Target setoran dividen yang diamanahkan oleh APBN membuat BUMN/Anak Perusahaan BUMN memutar otak demi pencapaian pertumbuhan keuangan baik secara organik maupun anorganik. Di lain sisi keputusan bisnis untuk melakukan merger, akuisisi dan spin-off (divestasi) merupakan transaksi yang sangat kompleks dan berisiko yang melibatkan banyak pihak dan aturan yang berlaku.

   Beberapa kasus akuisisi bermasalah BUMN/Anak Perusahaan BUMN akhir-akhir ini menunjukkan bahwa tranksasi merger, akuisisi dan spin-off sangat rentan dianggap mengandung kecurangan yang berujung pada pengadilan tindak pidana korupsi. Baik merger, akuisisi dan spin-off yang dilakukan BUMN/Anak Perusahaan BUMN harus dipahami dengan memperhatikan konsep-konsep yang ada pada hukum korporasi, seperti doktrin ultra vires, fiduciary duties, piercing the corporate veil, instrumentality dan lain-lain. Pemahaman konsep-konsep tersebut sangat membantu dalam mengenali risiko yang harus dikelola.

    Disamping itu, untuk mengantisipasi manajemen dianggap tidak prundent atau menabrak azas kehati-hatian, manajemen BUMN/Anak Perusahaan perlu memiliki pemahaman yang memadai terhadap konsep bisnis dan teknik-teknik valuasi yang digunakan dalam melakukan transaksi merger, akuisisi dan spin-off. Hal tersebut tentu juga dijadikan dasar untuk menentukan nilai transaksi merger, akuisisi dan spin-off.

Tujuan

  1. Membekali praktisi BUMN/Anak Perusahaan BUMN terkait aspek business merger, akuisisi dan spin-off,
  2. Membekali praktisi BUMN/Anak Perusahaan BUMN terkait teknik-teknik valuasi (purchase price allocation) dalam kasus merger, akuisisi dan spin-off.
  3. Memberikan pemahaman bagi praktisi BUMN/Anak Perusahaan BUMN terkait pengakuan goodwill, dan penentuan nilai wajar aset bersih perusahaan yang diakuisisi.
  4. Memberikan pemahaman bagi praktisi BUMN/Anak Perusahaan BUMN terkait aspek legal merger, akuisisi dan spin-off.

MATERI PEMBAHASAN

  • Aspek bisnis transaksi merger, akuisisi dan spin-off dalam konteks bisnis
  • Skema dan pola merger, akuisisi dan divestasi (Spin-off) dalam konteks manajemen strategi
  • Memahami konsep dasar penentuan nilai transaksi merger, akuisisi spin-off serta penentuan nilai goodwill
  • Teknik-teknik valuasi dalam menentukan purchase price allocation dalam transaksi merger dan akuisisi,
  • Peraturan perundang-undangan yang mengatur transaksi merger, akuisisi dan spin-off.
  • Konsep dan asas-asas hukum korporasi yang harus diperhatikan dalam transaksi merger, akuisisi dan spin-off.
  • Langkah-langkah yang harus ditempuh manajemen korporasi dalam melakukan transaksi merger, akuisisi dan spin-off.
  • Kajian hukum terhadap kasus-kasus tindak pidana korupsi dalam transaksi merger,
  • akuisisi dan spin-off bermasalah yang dilakukan oleh BUMN/anak perusahaan BUMN.

Fasilitas Peserta

–  Sertifikat Pelatihan                      –   Coffee Break
–  Tas & Makalah ( Soft Copy )      –   Flashdisk 4GB
–  Makan Siang


INVESTASI
Rp. 4.000.000,- / Peserta 
(Belum Termasuk Penginapan)

Pembayaran Biaya Training dapat dilakukan dengan 2 cara antara lain:

  • Transfer ke BANK MANDIRI Cab. Jakarta Plumpang
    No. Rekening. 120-00-1040693-7
     a.n : BINA MANAGEMEN CENTER
    (Lakukan Konfirmasi Pembayaran dengan mengirimkan bukti transfer melalui :
    Fax. 021 – 29489851  | e-Mail : diklat.bmc@gmail.com | WA: 0813 1485 7363
    atau dibawa pada saat Registrasi Ulang di lokasi training.)
  • Tunai di Tempat saat melakukan registrasi ulang di lokasi training

Untuk informasi pendaftaran dapat menghubungi kontak yang tertera diwebsite kami atau bisa langsung mengisi pendaftaran online diwebsite kami.


Silahkan Isi Form Pendaftaran Berikut :

[super_form id=”4182″]


BIMTEK STRATEGI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA MEKANISME PENGAWASAN TERHADAP PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK ATAS BELANJA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (BERDASARKAN PP No. 12 Th. 2019, UU 28/2009 DAN PMK NO. 85/PMK.03/2019)


Januari 29 – 30 Oasis Amir Hotel (Jakarta)
Februari 06 – 07
20 – 21
27 – 28
Oasis Amir Hotel (Jakarta)
Golden Flover Hotel (Bandung)
Hotel Mutiara Malioboro (Yogyakarta)
Maret 04 – 05
12 – 13
19 – 20
Oasis Amir Hotel (Jakarta)
Golden Flover Hotel (Bandung)
Hotel Mutiara Malioboro (Yogyakarta)
April 08 – 09
16 – 17
23 – 24
29 – 30
Hotel Mutiara Malioboro (Yogyakarta)
Surabaya
Oasis Amir Hotel (Jakarta)
Golden Flover Hotel (Bandung)
Mei 05 – 06 Golden Flover Hotel (Bandung)
Juni 16 – 17
29 – 30
Oasis Amir Hotel (Jakarta)
Hotel Mutiara Malioboro (Yogyakarta)
Juli 08 – 09
16 – 17
23 – 24
29 – 30
Batam
Golden Flover Hotel (Bandung)
Hotel Mutiara Malioboro (Yogyakarta)
Bali
Agustus 06 – 07
27 – 28
Makassar
Oasis Amir Hotel (Jakarta)
September 10 – 11
17 – 18
29 – 30
Oasis Amir Hotel (Jakarta)
Bali
Hotel Mutiara Malioboro (Yogyakarta)
Oktober 08 – 09
21 – 22
27 – 28
Surabaya
Golden Flover Hotel (Bandung)
Bali
Nopember 05 – 06
12 – 13
18 – 19
26 – 27
Surabaya
Golden Flover Hotel (Bandung)
Oasis Amir Hotel (Jakarta)
Hotel Mutiara Malioboro (Yogyakarta)
Desember 09 – 10
22 – 23
Oasis Amir Hotel (Jakarta)
Golden Flover Hotel (Bandung)

Deskripsi

Pemerintah telah menyelesaikan revisi atas PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjadi PP No. 12 Tahun 2019. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadikan dasar pertimbangan dibutuhkannya Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Dalam konsep otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mengatur dan mengurusrumah tangga daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah, seperti yang tertuang dalam UU No 32 dan33 tahun 2004. Dengan lahirnya peraturan otonomi daerah tersebut pemerintah daerah diharapkan untuklebih mampu menggali potensi sumber-sumber penerimaan daerah dalam membiayai segala aktivitaspembangunan daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peningkatan sumberpenerimaan PAD tersebut dapat dilakukan diantaranya melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak danretribusi daerah.

Pajak adalah pajak Pemerintah Pusat yang dipotong/dipungut oleh Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah atas belanja yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang terdiri dari Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Paj ak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai perpajakan.

Maka Bina Managemen Center (BMC) mengimplementasikan Strategi kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Mekanisme pengawasan Pemungutan dan Pemotongan serta Penyetoran Pajak Daerah dan secara teknis akan dipaparkan pada BIMTEK STRATEGI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA MEKANISME PENGAWASAN TERHADAP PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK ATAS BELANJA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (BERDASARKAN PP No. 12 Th. 2019, UU 28/2009 DAN PMK NO. 85/PMK.03/2019)

MAKSUD DAN TUJUAN

  • Meningkatkan Pengetahuan Bagian Pengelolaan Keuangan Daerah (Bendahara Pengeluaran/
  • Bendahara Masukan dan Bendahara Barang)
  • Memberikan wawasan teoritis dan filosofis tentang Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2019
  • Memperdalam kemampuan teknis praktis Pengelola Keuangan Daerah dan Badan Pengelola
  • Keuangan dan Pajak Daerah dalam Melakukan Pemungutan dan Pemotongan Pajak Daearah
  • Untuk Mendapatkan Pemahaman Tugas Pejabat Keuangan
  • Mampu menyusun Laporan Pertanggungjawaban atas Pengelolaan Keuangan Daerah.
  • Mampu mengimplementasi Kebijakan Peraturan Menteri Keuangan PMK No. 85/PMK.03/2019

Materi Bahasan

  1. Konsep Dan Prinsip-Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah
  2. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (Tugas & Wewenang)
  3. Perencanaan Keuangan Daerah
  4. Penyusunan Anggaran
  5. Pengelolaan Pendapatan
  6. Pengelolaan Belanja
  7. Pengelolaan Pembiayaan
  8. Pengelolaan Piutang, Bmd, Dan Utang Daerah
  9. Penatausahaan Keuangan Daerah
  10. Pelaporan Dan Pertanggngjawaban Keuangan Daerah.
  11. Mekanisme Pemotongan/Pemungutan Serta Penyetoran Pajak Atas Belanja Daerah Oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran
  12. Pengujian Kebenaran Perhitungan Dan Penyetoran Pajak Atas Belanja Daerah
  13. Mekanisme Sistem Pelunasan Pajak Terutang
  14. Diskusi Dan Studi Kasus

Fasilitas Peserta

–  Sertifikat Pelatihan                      –   Coffee Break
–  Tas & Makalah ( Soft Copy )      –   Flashdisk 4GB
–  Makan Siang


INVESTASI
Rp. 4.000.000,- / Peserta 
(Belum Termasuk Penginapan)

Pembayaran Biaya Training dapat dilakukan dengan 2 cara antara lain:

  • Transfer ke BANK MANDIRI Cab. Jakarta Plumpang
    No. Rekening. 120-00-1040693-7
     a.n : BINA MANAGEMEN CENTER
    (Lakukan Konfirmasi Pembayaran dengan mengirimkan bukti transfer melalui :
    Fax. 021 – 29489851  | e-Mail : diklat.bmc@gmail.com | WA: 0813 1485 7363
    atau dibawa pada saat Registrasi Ulang di lokasi training.)
  • Tunai di Tempat saat melakukan registrasi ulang di lokasi training

Untuk informasi pendaftaran dapat menghubungi kontak yang tertera diwebsite kami atau bisa langsung mengisi pendaftaran online diwebsite kami.

Bimtek-Strategi-Pengelolaan-Keuangan-Dan-Mekanisme-Pengawasan-Pemotongan,-Pemungutan-dan-Penyetoran-Pajak-Daerah-button Bimbingan Teknis HPS, KAK dan Penyusunan Dokumen PBJ button Bimtek Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah PP No. 12 Th. 2019 button Pelatihan Simulasi Online button Undangan Workshop Memahami Kontrak Kerja, Outsourcing, Perselisihan Hubungan Industri dan Sanksi Pidana Ketenagakerjaan button

Topik Training Terbaru

September 23, 2020
WEBINAR PENGISIAN LKPS DAN MEMBUAT LED PS
September 23, 2020
MEMAHAMI ASPEK LEGAL DAN ASPEK AKUNTANSI SKEMA-SKEMA KERJASAMA BISNIS TERKAIT ASET TETAP BUMN (Permen BUMN No.Per-04/MBU/09/2017)
March 5, 2020
KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK SEKTOR PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
February 7, 2020
KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI HAK TANGGUNGAN TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK BERDASAKAN PERMEN ATR NO. 9 TAHUN 2019
February 6, 2020
Bimtek Transformasi Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Sesuai Permen BUMN No. 8 Tahun 2019 dan ISO 20400 Tahun 2017
February 4, 2020
BIMTEK PENYEDERHANAAN ADMINISTRASI PERPAJAKAN BAGI BENDAHARAWAN PEMERINTAH DAERAH & BENDAHARA DESA SESUAI PMK No. 231/PMK.03/2019
February 4, 2020
Penerapan Omnibus Law dan Subtansi Perubahan Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pokok-Pokok Pikiran DPRD dalam Perencanaan Pengangaran RAPBD TA 2021
January 29, 2020
Diklat dan Ujian Sertifikasi Barang/Jasa Pemerintah Tingkat Dasar dengan AKREDITASI B
January 28, 2020
Peningkatan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Negara di Era digital 4.0
January 25, 2020
PENGELOLAAN PIUTANG NEGARA/DAERAH : PENYISIHAN DAN PENGHAPUSAN PIUTANG SESUAI PMK 82/2019
January 22, 2020
PENGUATAN PERAN SPI DI BLU & BLUD SESUAI DENGAN SPIP DAN STANDAR AUDIT INTERN PEM ERINTAH
January 21, 2020
Management Export Import Kepabeanan Pelabuhan & Incoterms 2020
January 20, 2020
Peningkatan Kompetensi Bagi Pejabat Pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan (PjPHP/PPHP) Berdasarkan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018
January 19, 2020
BIMTEK STRATEGI DAN PENYUSUNAN RENCANA UMUM PENGADAAN
December 24, 2019
BIMTEK IMPLEMENTASI UU ASN MELALUI SKP BULANAN DENGAN MENGGUNAKAN PRAKTEK APLIKASI INTERNET DAN PELAKSANAAN PP 18 TAHUN 2016 TTG PERANGKAT DAERAH PROPINSI KAB/KOTA
December 24, 2019
BIMTEK KIMPLEMENTASI PP NOMOR 30 THN 2019 TTG SISTEM PENILAIAN KINERJA PNS DENGAN MENGGUNAKAN PRAKTEK APLIKASI INTERNET WAJIB BAGI SEMUA SKPD PROPINSI KAB/KOTA
December 24, 2019
BIMTEK IMPLEMENTASI UU ASN DALAM PENINGKATAN PENYUSUNAN SASARAN KINERJA PEGAWAI GURU DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KAB/KOTA SE INDONESIA
December 24, 2019
BIMTEK PENYUSUNAN EVALUASI JABATAN DAN PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN SKT DAN SKM PNS DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA SE INDONESIA
December 24, 2019
BIMTEK PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN DAN PENYUSUNAN ANALISIS BEBAN KERJA PNS DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA SE INDONESIA
December 24, 2019
Butuh Bantuan? Hubungi Kami
Chat via Whatsapp
Hubungi kami jika Anda membutuhkan informasi