Hubungi Kami
Hubungi Kami
Info Pendaftaran
021-29489851 diklat.bmc@gmail.com Jakarta - Indonesia
SUPARDI WA : 0858 9476 6128
Best
in Public Training
Experience
More Than 5 Years
Registrasi

Tag

BIMTEK PEMDA

BIMTEK MENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAHAN DESA DALAM PENGGUNAAN SISTEM KEUANGAN DESA BERBASIS APLIKASI


PENDAHULUAN

Sesuai amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa memiliki kewajiban untuk melakukan pengelolaan Keuangan Desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga menjadikan Desa maju, mandiri dan sejahtera. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang merupakan peraturan pengganti Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 membawa implikasi penting dalam pengelolaan keuangan desa. Peraturan peralihan terkait dengan Permendagri tersebut diantaranya : Pengelolaan keuangan Desa yang saat ini masih berjalan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa tetap berlaku sampai 2018 sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini, Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini mulai berlaku untuk APB Desa tahun anggaran 2019.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang merupakan peraturan pengganti Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 membawa implikasi penting dalam pengelolaan keuangan desa. Peraturan peralihan terkait dengan Permendagri tersebut diantaranya : Pengelolaan keuangan Desa yang saat ini masih berjalan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa tetap berlaku sampai 2018 sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini, Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini mulai berlaku untuk APB Desa tahun anggaran 2019 dan Peraturan Bupati/Walikota mengenai Pengelolaan Keuangan Desa yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Menteri ini tetap berlaku dan wajib menyesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Menteri ini ditetapkan.

Untuk dapat menerapkan prinsip akuntabilitas tersebut, diperlukan berbagai sumber daya dan sarana pendukung, diantaranya sumber daya manusia yang kompeten serta dukungan sarana teknologi informasi yang memadai dan dapat diandalkan. Namun demikan, dilihat dari kondisi SDM Desa yang belum memadai, banyak pihak mengkhawatirkan dalam pelaksanaan UU Desa ini. Terdapat risiko-risiko yang yang harus diantisipasi agar tidak terjadi apa yang dikhawatirkan tersebut. SISKEUDES, merupakan bentuk komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung secara nyata tata kelola Pemerintahan desa secara baik dan akuntabel melalui SISKEUDES. Maka Pemerintah Daerah telah mengambil langkah-langkah sebagai upaya Penguatan Desa dan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparat Desa, penguatan Administrasi Keuangan Desa untuk menghadapi Dana Desa khususnya yang bersumber dari dana APBN baik melalui Bimbingan Teknis, Pendidikan dan Pelatihan maupun Sosialisasi.

Aplikasi SISKEUDES sebagai alat bantu bagi Pemerintah Desa guna mencatat perencanaan pembangunan Desa, penganggaran serta penatausahaan secara digital sehingga mempermudah dalam menyajikan laporan sesuai dengan perundangan yang berlaku. Penerapan/pemanfaatan aplikasi tersebut membutuhkan peletakan yang baik sesuai dengan regulasi dan kebutuhan dalam Struktur Pengelolaan Keuangan Desa agar dapat berfungsi dengan optimal.

MAKSUD DAN TUJUAN :

Adapun maksud Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Dan Studi Banding ini adalah

  • Memastikan seluruh Ketentuan dan Kebijakan dalam implementasi UU Desa khususnya keuangan dan pembangunan desa dapat dilaksanakan dengan baik untuk seluruh Tingkatan Pemerintah.
  • Pemerintah desa dapat melaksanakan siklus pengelolaan keuangan desa berbasis Aplikasi Siskeudes secara akuntabel mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan.

LINGKUP KEGIATAN

  1. Mempersiapkan segala sarana yang berkaitan dengan bimbingan teknis termasuk materi Bimtek berupa makalah atau modul dari narasumber.
  2. Presentasi oral dan diskusi antara narasumber dan peserta dalam rangka penguatan kelembagaan dan personal pemerintahan desa selama 5 (Lima) hari 4 (Empat) malam dalam percepatan penataan desa dan perdes tentang kewenangan desa.

RUANG LINGKUP MATERI

Adapun Ruang Lingkup Materi Pelatihan antara lain :
(4) Kebijakan Umum Penyelenggaran Pemerintahan Desa;
(4) Regulasi Pengelolaan Keuangan Desa ( Permendagri No. 20 Tahun 2018 );
(4) Gambaran Keberlanjutan SISKEUDES 2019 (Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Aplikasi);
(4) Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa;
(4) Studi Banding;
(4) Studi Kasus/Tanya Jawab.

MEKANISME PENYELENGGARAAN

1. PELAKSANA KEGIATAN
Kegiatan ini diselenggarakan atas prakarsa BINA MANAGEMEN CENTERE (BMC) dengan menggunakan tenaga pengajar dari Direktorat Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri RI serta praktisi dan akademis di bidang pemerintahan dan keuangan, baik profesional atau Pejabat dari Kementerian/LPND.

2. METODE PELAKSANAAN
Kegiaatan ini akan diberikan melalui kuliah, diskusi kelas dan kelompok, serta pendalaman materi. Materi akan disampaikan dengan menggunakan metode participatory training dan group dynamic yang menekankan pada keikutsertaan penuh setiap peserta yang memungkinkan terjadinya interaksi aktif antar peserta.

3. PESERTA KEGIATAN :
(4) Kantor/Dinas/Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (DPMD);
(4) Bagian / Sub Bagian Pemerintahan Desa Setda
(4) Camat / Perangkat Kecamatan;
(4) Kepala Desa / Perangkat Desa;
(4) BPD dan Lembaga kemasyarakatan, serta Peminat, Umum/Unsur lain yang terkait.

4. TATA LAKSANA KEGIATAN :
(4) Kegiatan ini rencananya akan diselenggarakan selama 4 (Empat) hari 3 (Tiga) malam, pada :
– Waktu : Di bulan Oktober sampai Akhir Desember Tahun 2019 (Tentaive)
– Tempat : Jakarta / Bandung ( Tentative).
(4) Jadwal Kegiatan dapat dirubah dan disesuaikan dengan kesiapan masing masing pemda.
(4) Pelaksanaan program rencananya akan dilaksanakan secara bertahap serta berkesinambungan disesuaikan dengan kebutuhan permintaan dari daerah.


INVESTASI

Pembiayaan  kegiatan  ini  dibebankan  kepada  setiap  peserta sebesar @RP. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah)/Peserta, Biaya tersebut meliputi fasilitas :

  • Antar – Jemputan dari Bandara Ke Hotel (PP) ;
  • Transportasi (bus) selama kegiatan;
  • Mengikuti Seluruh Kegiatan Sesuai Agenda / Jadwal Kegiatan;
  • Akomodasi Penginapan dihotel Selama Kegiatan;
  • Mendapatkan Konsumsi Selama Kegiatan;
  • Cinderamata Berupa Baju Kaos Bagi Peserta;
  • Mendapatkan Bimtek Kit (Tas, Pulpen, Blok Note, Materi/Modul Kegiatan);
  • Sertifikat Dan Kwitansi untuk masing masing

Pembayaran Biaya Training dapat dilakukan dengan 2 cara antara lain:

  • Transfer ke BANK MANDIRI Cab. Jakarta Plumpang
    No. Rekening. 120-00-1040693-7
     a.n : BINA MANAGEMEN CENTER
    (Lakukan Konfirmasi Pembayaran dengan mengirimkan bukti transfer melalui :
    Fax. 021 – 29489851  | e-Mail : diklat.bmc@gmail.com | WA: 0813 1485 7363
    atau dibawa pada saat Registrasi Ulang di lokasi training.)
  • Tunai di Tempat saat melakukan registrasi ulang di lokasi training

Untuk informasi pendaftaran  dan materi pelatihan dapat menghubungi kontak yang tertera diwebsite kami atau bisa langsung mengisi pendaftaran online diwebsite kami.

Penerapan Omnibus Law dan Subtansi Perubahan Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pokok-Pokok Pikiran DPRD dalam Perencanaan Pengangaran RAPBD TA 2021


Februari 27 – 28 Oasis Amir Hotel (Jakarta)
Maret 19 – 20 Golden Flover Hotel (Bandung)
April 08 – 09 Oasis Amir Hotel (Jakarta)
Mei 00 – 00
Juni 00 – 00
Juli 00 – 00
Agustus 00 – 00
September 00 – 00
Oktober 00 – 00
Nopember 00 – 00
Desember 00 – 00

    Teriring salam dan doa semoga Bapak/Ibu Sekeluarga Selalu dalam keadaan sehat wal’afiat serta selalu dalam lindungan-NYA. Amiin

    Mempedomani Permendagri Nomor 133 tahun 2017 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Bagi Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota. Kami  Bina Managemen Center (BMC) Mengundang Bapak/Ibu untuk hadir pada acara Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta Sekretariat DPRD dengan Tema “Penerapan Omnibus Law dan Subtansi Perubahan Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pokok-Pokok Pikiran DPRD dalam Perencanaan Pengangaran RAPBD TA 2021”


Fasilitas Peserta

–  Sertifikat Pelatihan                      –   Coffee Break
–  Tas & Makalah ( Soft Copy )      –   Flashdisk 4GB
–  Makan Siang


INVESTASI
Rp. 4.000.000,- / Peserta 
(Belum Termasuk Penginapan)

Pembayaran Biaya Training dapat dilakukan dengan 2 cara antara lain:

  • Transfer ke BANK MANDIRI Cab. Jakarta Plumpang
    No. Rekening. 120-00-1040693-7
     a.n : BINA MANAGEMEN CENTER
    (Lakukan Konfirmasi Pembayaran dengan mengirimkan bukti transfer melalui :
    Fax. 021 – 29489851  | e-Mail : diklat.bmc@gmail.com | WA: 0813 1485 7363
    atau dibawa pada saat Registrasi Ulang di lokasi training.)
  • Tunai di Tempat saat melakukan registrasi ulang di lokasi training

Untuk informasi pendaftaran dan SILABUS MATERI dapat menghubungi kontak yang tertera diwebsite kami atau bisa langsung mengisi pendaftaran online diwebsite kami.


Silahkan Isi Form Pendaftaran Berikut :

[super_form id=”4182″]


PENGELOLAAN PIUTANG NEGARA/DAERAH:
PENYISIHAN DAN PENGHAPUSAN PIUTANG SESUAI PMK 82/2019

Februari 27 – 28 Oasis Amir Hotel (Jakarta)
Maret 12 – 13 Golden Flover Hotel (Bandung)
April 08 – 09 Hotel Mutiara Malioboro (Yogyakarta)
Mei 00 – 00
Juni 00 – 00
Juli 00 – 00
Agustus 00 – 00
September 00 – 00
Oktober 00 – 00
Nopember 00 – 00
Desember 00 – 00

PENDAHULUAN

    Piutang Negara adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Akun ini sebagai salah satu komponen Laporan Keuangan tidak saja berorientasi pada denda dan biaya administrasi, melainkan juga pengelolaan piutang sesuai koridor hukum.

    Pengelolaan piutang negara/daerah yang akurat semakin penting dengan adanya potensi piutang negara/daerah yang ditindak lanjuti, serta kesesuaian dengan amanat Undang-Undang 17/2013 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara serta implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.06/2019 tentang Tata Cara Pengajuan Usulan, Penelitian dan Penetapan Penghapusan Piutang Negara/Daerah.


Fasilitas Peserta

–  Sertifikat Pelatihan                      –   Coffee Break
–  Tas & Makalah ( Soft Copy )      –   Flashdisk 4GB
–  Makan Siang


INVESTASI
Rp. 3.850.000,- / Peserta 
(Belum Termasuk Penginapan)

Pembayaran Biaya Training dapat dilakukan dengan 2 cara antara lain:

  • Transfer ke BANK MANDIRI Cab. Jakarta Plumpang
    No. Rekening. 120-00-1040693-7
     a.n : BINA MANAGEMEN CENTER
    (Lakukan Konfirmasi Pembayaran dengan mengirimkan bukti transfer melalui :
    Fax. 021 – 29489851  | e-Mail : diklat.bmc@gmail.com | WA: 0813 1485 7363
    atau dibawa pada saat Registrasi Ulang di lokasi training.)
  • Tunai di Tempat saat melakukan registrasi ulang di lokasi training

Untuk informasi pendaftaran dan SILABUS MATERI dapat menghubungi  (WA 081346665457) atau kontak yang tertera diwebsite kami atau bisa langsung mengisi pendaftaran online diwebsite kami.


Silahkan Isi Form Pendaftaran Berikut :

[super_form id=”4182″]


BIMTEK IMPLEMENTASI UU ASN MELALUI SKP BULANAN DENGAN MENGGUNAKAN PRAKTEK APLIKASI INTERNET DAN PELAKSANAAN PP 18 TAHUN 2016 TTG PERANGKAT DAERAH PROPINSI KAB/KOTA
Januari 00 – 00
00 – 00
00 – 00
Oasis Amir Hotel (Jakarta)
Golden Flover Hotel (Bandung)
Hotel Mutiara Malioboro (Yogyakarta)
Februari 00 – 00
00 – 00
00 – 00
FaveHotel Hyper Square-Paskal (Bandung)
Oasis Amir Hotel (Jakarta)
Hotel Mutiara Malioboro (Yogyakarta)
Maret 00 – 00
00 – 00
00 – 00
Fave Hotel LTC Glodok (Jakarta)
Hotel Mutiara Malioboro (Yogyakarta)
Oasis Amir Hotel (Jakarta)
April 00 – 00
00 – 00
00 – 00
Golden Flover Hotel (Bandung)
Oasis Amir Hotel (Jakarta)
Oasis Amir Hotel (Jakarta)
Mei 00 – 00 FaveHotel Hyper Square-Paskal (Bandung)
Juni 00 – 00 Fave Hotel LTC Glodok (Jakarta)
Juli 00 – 00 Oasis Amir Hotel (Jakarta)
Agustus 00 – 00 Golden Flover Hotel (Bandung)
September 00 – 00 Hotel Mutiara Malioboro (Yogyakarta)
Oktober 00 – 00 Oasis Amir Hotel (Jakarta)
Nopember 00 – 00 FaveHotel Hyper Square-Paskal Bandung
Desember 00 – 00 Oasis Amir Hotel (Jakarta)

PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) secara jelas disebutkan bahwa setiap pegawai ASN mempunyai hak dan kesempatan  yang sama untuk mengembangkan kompetensi. Pengembangan kompetensi Pegawai ASN dilakukan antara lain salah satunya melalui Bimtek. Keberadaan Pegawai ASN memiliki kompetensi merupakan modal bagi pemerintah daerah Provinsi Kab/Kota dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara efektif dan efisien.

Program Bimtek yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi SDM (competenscy based training) membutuhkan struktur kurikulum dan silabus  berbasis kompetensi yang sering diistilahkan sebagai kurikulum berbasis kompetensi. Sebagai wujud peningkatan terhadap kemampuan kompetensi teknis dalam proses belajar mengajar semua peserta bimtek harus memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap di bidang masing-masing.


Adapun kurikulum yang akan dibahas dalam bimtek meliputi :

Kurikulum Materi SKP bulanan dengan menggunakan apllikasi internet :

  1. Dasar hukum SKP , Pengertian SKP, Tujuan SKP dan Manfaat SKP dengan menggunakan aplikasi internet
  2. Perencanaan penyusunan SKP sesuai dengan SKP  menggunakan aplikasi internet
  3. Tata Cara Penyusunan SKP menggunakan aplikasi internet
  4. Penyusunan Standar Teknis Kegiatan SKP menggunakan aplikasi internet
  5. Praktek penyusunan SKP menggunakan aplikasi internet
  6. Simulasi/presentasi penyusunan SKP dengan menggunakan aplikasi internet
  7. Evaluasi penilaian SKP ke dalam laporan kinerja harian

Kurikulum UU NO 5 TAHUN 2014 TTG ASN :

  1. Pengertian, Tujuan, Manfaat, Peranan ASN
  2. Tugas dan fungsi dan kewenangan BKN dalam ASN
  3. Kelembagaan BKN, LAN, Menpan dan Komisi ASN
  4. Manajemen ASN
  5. Manajemen PPPK

Kurikulum PP 18 TAHUN 2016 TTG PERANGKAT DAERAH :

  1. Pengertian PP 18
  2. Tujuan PP 18
  3. Manmaaf PP 18
  4. Peranan PP 18
  5. Kewenangan PP 18
  6. Tugas Pokok dan Fungsi PP 18

NB: Peserta membawa laptop  dan Tupoksi sesuai SOTK untuk praktek  BIMTEK DILAKSANAKAN SELAMA 2 (DUA) HARI


Fasilitas Peserta

–  Sertifikat Pelatihan                      –   Coffee Break
–  Tas & Makalah ( Soft Copy )      –   Flashdisk 4GB
–  Makan Siang


INVESTASI
Rp. 4.000.000,- / Peserta 
(Belum Termasuk Penginapan)

Pembayaran Biaya Training dapat dilakukan dengan 2 cara antara lain:

  • Transfer ke BANK MANDIRI Cab. Jakarta Plumpang
    No. Rekening. 120-00-1040693-7
     a.n : BINA MANAGEMEN CENTER
    (Lakukan Konfirmasi Pembayaran dengan mengirimkan bukti transfer melalui :
    Fax. 021 – 29489851  | e-Mail : diklat.bmc@gmail.com | WA: 0813 1485 7363
    atau dibawa pada saat Registrasi Ulang di lokasi training.)
  • Tunai di Tempat saat melakukan registrasi ulang di lokasi training

Untuk informasi pendaftaran dapat menghubungi kontak yang tertera diwebsite kami atau bisa langsung mengisi pendaftaran online diwebsite kami.


Silahkan Isi Form Pendaftaran Berikut :

[super_form id=”4182″]


BIMTEK IMPLEMENTASI PP NOMOR 30 THN 2019 TTG SISTEM PENILAIAN KINERJA PNS DENGAN MENGGUNAKAN PRAKTEK APLIKASI INTERNET WAJIB BAGI SEMUA SKPD PROPINSI KAB/KOTA

Januari 00 – 00
00 – 00
00 – 00
Oasis Amir Hotel (Jakarta)
Golden Flover Hotel (Bandung)
Hotel Mutiara Malioboro (Yogyakarta)
Februari 00 – 00
00 – 00
00 – 00
FaveHotel Hyper Square-Paskal (Bandung)
Oasis Amir Hotel (Jakarta)
Hotel Mutiara Malioboro (Yogyakarta)
Maret 00 – 00
00 – 00
00 – 00
Fave Hotel LTC Glodok (Jakarta)
Hotel Mutiara Malioboro (Yogyakarta)
Oasis Amir Hotel (Jakarta)
April 00 – 00
00 – 00
00 – 00
Golden Flover Hotel (Bandung)
Oasis Amir Hotel (Jakarta)
Oasis Amir Hotel (Jakarta)
Mei 00 – 00 FaveHotel Hyper Square-Paskal (Bandung)
Juni 00 – 00 Fave Hotel LTC Glodok (Jakarta)
Juli 00 – 00 Oasis Amir Hotel (Jakarta)
Agustus 00 – 00 Golden Flover Hotel (Bandung)
September 00 – 00 Hotel Mutiara Malioboro (Yogyakarta)
Oktober 00 – 00 Oasis Amir Hotel (Jakarta)
Nopember 00 – 00 FaveHotel Hyper Square-Paskal Bandung
Desember 00 – 00 Oasis Amir Hotel (Jakarta)

PENDAHULUAN

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun  2019 Tentang Sistem Penilaian Kinerja PNS yang diundangkan dalam  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) secara jelas disebutkan bahwa setiap PNS ASN mempunyai hak dan kesempatan  yang sama untuk mengembangkan kompetensi.  Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Manajemen PNS disebutkan bahwa setiap PNS ASN mempunyai kewajiban dan hak untuk mendapatkan pengembangan kompetensi yang salah satunya melalui Bimtek. Keberadaan PNS  ASN memiliki kompetensi merupakan modal bagi Pemerintah Daerah Provinsi Kab/Kota dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara efektif dan efisien.

Program Bimtek yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi SDM (competenscy based training) membutuhkan struktur kurikulum dan silabus  berbasis kompetensi yang sering diistilahkan sebagai kurikulum berbasis kompetensi. Sebagai wujud peningkatan terhadap kemampuan kompetensi teknis dalam proses belajar mengajar dimana semua peserta bimtek harus memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap di bidang masing-masing.


Kurikulum Materi PP 30 Thn 2019 :

  1. Dasar hukum, Pengertian Penilaian Kinerja PNS, Tujuan dan Manfaat Penilaian Kinerja PNS
  2. Perencanaan penyusunan Penilaian Kinerja PNS menggunakan aplikasi internet
  3. Tata Cara Penyusunan Penilaian Kinerja PNS menggunakan aplikasi internet
  4. Penyusunan Standar Teknis Kegiatan Penilaian Kinerja PNSmenggunakan aplikasi internet
  5. Praktek penyusunan Penilaian Kinerja PNS menggunakan aplikasi internet
  6. Simulasi/presentasi penyusunan Penilaian Kinerja PNS dengan menggunakan aplikasi internet
  7. Evaluasi penilaian Penilaian Kinerja PNSke dalam laporan kinerja harian, Bulanan dan Tahunan.

NB: Peserta membawa laptop  dan Tupoksi sesuai SOTK untuk praktek


Fasilitas Peserta

–  Sertifikat Pelatihan                      –   Coffee Break
–  Tas & Makalah ( Soft Copy )      –   Flashdisk 4GB
–  Makan Siang


INVESTASI
Rp. 4.000.000,- / Peserta 
(Belum Termasuk Penginapan)

Pembayaran Biaya Training dapat dilakukan dengan 2 cara antara lain:

  • Transfer ke BANK MANDIRI Cab. Jakarta Plumpang
    No. Rekening. 120-00-1040693-7
     a.n : BINA MANAGEMEN CENTER
    (Lakukan Konfirmasi Pembayaran dengan mengirimkan bukti transfer melalui :
    Fax. 021 – 29489851  | e-Mail : diklat.bmc@gmail.com | WA: 0813 1485 7363
    atau dibawa pada saat Registrasi Ulang di lokasi training.)
  • Tunai di Tempat saat melakukan registrasi ulang di lokasi training

Untuk informasi pendaftaran dapat menghubungi kontak yang tertera diwebsite kami atau bisa langsung mengisi pendaftaran online diwebsite kami.


Silahkan Isi Form Pendaftaran Berikut :

[super_form id=”4182″]


1 2 3

Bimtek-Strategi-Pengelolaan-Keuangan-Dan-Mekanisme-Pengawasan-Pemotongan,-Pemungutan-dan-Penyetoran-Pajak-Daerah-button Bimbingan Teknis HPS, KAK dan Penyusunan Dokumen PBJ button Bimtek Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah PP No. 12 Th. 2019 button Pelatihan Simulasi Online button Undangan Workshop Memahami Kontrak Kerja, Outsourcing, Perselisihan Hubungan Industri dan Sanksi Pidana Ketenagakerjaan button

Topik Training Terbaru

TATA CARA PELAKSANAAN LELANG SECARA ONLINE
October 20, 2020
WEBINAR PENGISIAN LKPS DAN MEMBUAT LED PS
September 23, 2020
MEMAHAMI ASPEK LEGAL DAN ASPEK AKUNTANSI SKEMA-SKEMA KERJASAMA BISNIS TERKAIT ASET TETAP BUMN (Permen BUMN No.Per-04/MBU/09/2017)
March 5, 2020
KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK SEKTOR PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
February 7, 2020
KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI HAK TANGGUNGAN TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK BERDASAKAN PERMEN ATR NO. 9 TAHUN 2019
February 6, 2020
Bimtek Transformasi Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Sesuai Permen BUMN No. 8 Tahun 2019 dan ISO 20400 Tahun 2017
February 4, 2020
BIMTEK PENYEDERHANAAN ADMINISTRASI PERPAJAKAN BAGI BENDAHARAWAN PEMERINTAH DAERAH & BENDAHARA DESA SESUAI PMK No. 231/PMK.03/2019
February 4, 2020
Penerapan Omnibus Law dan Subtansi Perubahan Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pokok-Pokok Pikiran DPRD dalam Perencanaan Pengangaran RAPBD TA 2021
January 29, 2020
Diklat dan Ujian Sertifikasi Barang/Jasa Pemerintah Tingkat Dasar dengan AKREDITASI B
January 28, 2020
Peningkatan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Negara di Era digital 4.0
January 25, 2020
PENGELOLAAN PIUTANG NEGARA/DAERAH : PENYISIHAN DAN PENGHAPUSAN PIUTANG SESUAI PMK 82/2019
January 22, 2020
PENGUATAN PERAN SPI DI BLU & BLUD SESUAI DENGAN SPIP DAN STANDAR AUDIT INTERN PEM ERINTAH
January 21, 2020
Management Export Import Kepabeanan Pelabuhan & Incoterms 2020
January 20, 2020
Peningkatan Kompetensi Bagi Pejabat Pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan (PjPHP/PPHP) Berdasarkan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018
January 19, 2020
BIMTEK STRATEGI DAN PENYUSUNAN RENCANA UMUM PENGADAAN
December 24, 2019
BIMTEK IMPLEMENTASI UU ASN MELALUI SKP BULANAN DENGAN MENGGUNAKAN PRAKTEK APLIKASI INTERNET DAN PELAKSANAAN PP 18 TAHUN 2016 TTG PERANGKAT DAERAH PROPINSI KAB/KOTA
December 24, 2019
BIMTEK KIMPLEMENTASI PP NOMOR 30 THN 2019 TTG SISTEM PENILAIAN KINERJA PNS DENGAN MENGGUNAKAN PRAKTEK APLIKASI INTERNET WAJIB BAGI SEMUA SKPD PROPINSI KAB/KOTA
December 24, 2019
BIMTEK IMPLEMENTASI UU ASN DALAM PENINGKATAN PENYUSUNAN SASARAN KINERJA PEGAWAI GURU DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KAB/KOTA SE INDONESIA
December 24, 2019
BIMTEK PENYUSUNAN EVALUASI JABATAN DAN PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN SKT DAN SKM PNS DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA SE INDONESIA
December 24, 2019
BIMTEK PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN DAN PENYUSUNAN ANALISIS BEBAN KERJA PNS DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA SE INDONESIA
December 24, 2019
Butuh Bantuan? Hubungi Kami
Chat via Whatsapp
Hubungi kami jika Anda membutuhkan informasi