Hubungi Kami
Hubungi Kami
Info Pendaftaran
021-29489851 diklat.bmc@gmail.com Jakarta - Indonesia
SUPARDI WA : 0858 9476 6128
Best
in Public Training
Experience
More Than 5 Years
Registrasi

Permenaker No.11 Tahun 2019 Tentang Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Perusahaan Lain (OUTSOURCHING) & PKWT

PENERAPAN KETENTUAN PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN RI NO.11 TAHUN 2019 TENTANG PENYERAHAN SEBAGIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN PERUSAHAAN LAIN (OUTSOURCHING) SERTA TEKNIK DESAIN STRUKTUR DAN SKALA UPAH, INSENTIF DAN BONUS BERBASIS PRODUKTIFITAS.


Februari 27 – 28 Oasis Amir Hotel (Jakarta)
Maret 19 – 20 Oasis Amir Hotel (Jakarta)
April 23 – 24 Oasis Amir Hotel (Jakarta)
Juni 25 – 26 Oasis Amir Hotel (Jakarta)
Juli 23 – 24 Oasis Amir Hotel (Jakarta)
Agustus 13 – 14 Oasis Amir Hotel (Jakarta)
September 24 – 25 Oasis Amir Hotel (Jakarta)
Oktober 21 – 22 Oasis Amir Hotel (Jakarta)
Nopember 19 – 20 Oasis Amir Hotel (Jakarta)
Desember 10 – 11 Oasis Amir Hotel (Jakarta)

Deskripsi

Praktisi SDM dituntut untuk memahami secara teknis operasional bagaimana tingkat keberhasilan system yang dibangun dalam mendukung daya saing dan kinerja organisasi. Praktek dan implementasi Remuneration Strategy sangat memegang peranan penting dalam memacu kinerja dan produktivitas seluruh karyawan yang ada dalam perusahaan. Workshop ini akan memfasilitasi para praktisi manajemen bisnis, sdm dan pengupahan dalam mengembangkan dan mendesain system pengupahan yang mengakomodasi : kepatuhan, kepatutan, loss prevention (risk), value creation, internal equity, equal pay, applicable, adaptable, affordability, market sensitiveness. Peserta akan diberikan tips & tricks dalam berhadapan dengan Manajemen – Serikat Pekerja, baik secara Bi-Partit, Tri-Partit dalam impelementasi system pengupahan yang berbasis UMK hingga Global Remuneration System.
            Di terbitkannya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No.11 Tahun 2019 mengenai syarat-syarat penyerahan sebagai pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain, di keluhkan banyak perusahaan baik penyedia tenaga outsourching maupun perusahaan pengguna tenaga outsourching, karena system outsourching selama ini sudah di manfaatkan dunia usaha dan dianggap solusi yang tepat untuk efesiensi. Dengan adanya peraturan tersebut, akan berdampak kepada pengaturan perjajian kerja di perusahaan dan juga berdampak kepada finasial di perusahaan. Peraturan menteri ketenagakerjaan RI No. 11 tahun 2019 mengatur tentang pemborongan pekerjaan dan penyedia jasa pekerja yang popular di sebut outsourching. Pekerjaan inti perusahaan tidak boleh dialihkan kepihak ketiga, tetapi penunjang seperti security, catering, cleaning service, transportasi dan penunjang pekerjaan pertambangan dan perminyakan di perbolehkan untuk dialihkan ke pihak ketiga dalam hal ini perusahaan penyedia tenagakerja Outsourching.

Target Peserta.

  1. HR Manager/GA Manager
  2. Pimpinan departemen/staff HR yang ingin mengetahui lebih tentang PKWT dan Outsourcing
  3. Staff Industrial Relations/Staf General Affairs

SASARAN.

  1. Pemahaman peraturan perundangan mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
  2. Mengetahui hubungan PKWT dengan tujuan dan kebutuhan perusahaan
  3. Memahami perubahan hubungan kerja dari PKWT menjadi PKWTT
  4. Pemahaman peraturan perundangan mengenai Outsourcing
  5. Mengetahui outsourcing sebagai suatu kebutuhan bagi Perusahaan
  6. Mengetahui implementasi Outsourcing di Indonesia secara baik dan benar

POKOK BAHASAN

  1. Penjelasan terkait Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain
  2. Melaksanakan hubungan kerja PKWT dan penggunaan tenaga Outsoucing secara benar
  3. Menghindari perubahan PKWT menjadi hubungan kerja PKWTT
  4. Mengambil langkah – langkah strategis dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja di Perushaan
  5. Meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja melalui evaluasi kebutuhan tenaga kerja
  6. Memahami dasar hubungan kerja outsourcing sebagaimana UU No. 13 / 2003
  7. Mengevaluasi kegiatan outsourcing dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja
  8. Manajemen Pengupahan Stratejik
  9. Kajian Legal Sistem Compensation & Benefit – National & International perspective
  10. Total Rewards : 5 Elemen Dasar Pengupahan Paling Komprehensif
  11. Audit & Compensation Plannin
  12. Teknik Cepat Job Analysis, Penyusunan Job Description & Job Evaluation dengan Local & International System / Standard
  13. Teknik Hybrid Job Evaluation
  14. Teknik Benchmarking & Salary Survey
  15. Teknik Cepat Penyusunan Struktur Upah dengan Software Statistik Dasar (Quantitative Methods, Analisa Kuantitatif & Statistic Calculation
  16. Teknik Komunikasi dan Negosiasi dengan Serikat Pekerja dan panduan untuk / communication scrip delam melakukan perubahan pengupahan berbasis kinerja, posisi dan kompetensi.
  17. Studs Kasus

Untuk informasi pendaftaran dapat menghubungi kontak yang tertera diwebsite kami atau bisa langsung mengisi pendaftaran online yang tertera diwebsite kami.

Bimtek-Strategi-Pengelolaan-Keuangan-Dan-Mekanisme-Pengawasan-Pemotongan,-Pemungutan-dan-Penyetoran-Pajak-Daerah-button Bimbingan Teknis HPS, KAK dan Penyusunan Dokumen PBJ button Bimtek Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah PP No. 12 Th. 2019 button Pelatihan Simulasi Online button Undangan Workshop Memahami Kontrak Kerja, Outsourcing, Perselisihan Hubungan Industri dan Sanksi Pidana Ketenagakerjaan button

Topik Training Terbaru

MEMAHAMI ASPEK LEGAL DAN ASPEK AKUNTANSI SKEMA-SKEMA KERJASAMA BISNIS TERKAIT ASET TETAP BUMN (Permen BUMN No.Per-04/MBU/09/2017)
March 5, 2020
BIMTEK MENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAHAN DESA DALAM PENGGUNAAN SISTEM KEUANGAN DESA BERBASIS APLIKASI
February 8, 2020
KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK SEKTOR PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
February 7, 2020
KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI HAK TANGGUNGAN TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK BERDASAKAN PERMEN ATR NO. 9 TAHUN 2019
February 6, 2020
Bimtek Transformasi Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Sesuai Permen BUMN No. 8 Tahun 2019 dan ISO 20400 Tahun 2017
February 4, 2020
BIMTEK PENYEDERHANAAN ADMINISTRASI PERPAJAKAN BAGI BENDAHARAWAN PEMERINTAH DAERAH & BENDAHARA DESA SESUAI PMK No. 231/PMK.03/2019
February 4, 2020
Penerapan Omnibus Law dan Subtansi Perubahan Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pokok-Pokok Pikiran DPRD dalam Perencanaan Pengangaran RAPBD TA 2021
January 29, 2020
Diklat dan Ujian Sertifikasi Barang/Jasa Pemerintah Tingkat Dasar dengan AKREDITASI B
January 28, 2020
Peningkatan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Negara di Era digital 4.0
January 25, 2020
PENGELOLAAN PIUTANG NEGARA/DAERAH : PENYISIHAN DAN PENGHAPUSAN PIUTANG SESUAI PMK 82/2019
January 22, 2020
PENGUATAN PERAN SPI DI BLU & BLUD SESUAI DENGAN SPIP DAN STANDAR AUDIT INTERN PEM ERINTAH
January 21, 2020
Management Export Import Kepabeanan Pelabuhan & Incoterms 2020
January 20, 2020
Peningkatan Kompetensi Bagi Pejabat Pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan (PjPHP/PPHP) Berdasarkan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018
January 19, 2020
BIMTEK STRATEGI DAN PENYUSUNAN RENCANA UMUM PENGADAAN
December 24, 2019
BIMTEK IMPLEMENTASI UU ASN MELALUI SKP BULANAN DENGAN MENGGUNAKAN PRAKTEK APLIKASI INTERNET DAN PELAKSANAAN PP 18 TAHUN 2016 TTG PERANGKAT DAERAH PROPINSI KAB/KOTA
December 24, 2019
BIMTEK KIMPLEMENTASI PP NOMOR 30 THN 2019 TTG SISTEM PENILAIAN KINERJA PNS DENGAN MENGGUNAKAN PRAKTEK APLIKASI INTERNET WAJIB BAGI SEMUA SKPD PROPINSI KAB/KOTA
December 24, 2019
BIMTEK IMPLEMENTASI UU ASN DALAM PENINGKATAN PENYUSUNAN SASARAN KINERJA PEGAWAI GURU DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KAB/KOTA SE INDONESIA
December 24, 2019
BIMTEK PENYUSUNAN EVALUASI JABATAN DAN PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN SKT DAN SKM PNS DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA SE INDONESIA
December 24, 2019
BIMTEK PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN DAN PENYUSUNAN ANALISIS BEBAN KERJA PNS DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA SE INDONESIA
December 24, 2019
BIMTEK IMPLEMENTASI UU ASN, PP 11 THN 2017 DAN PP 49 THN 2018 DALAM MENINGKATKAN KAPASITAS KINERJA GURU HONORER DILINGKUNGAN KEMENDIKBUD
December 24, 2019
Butuh Bantuan? Hubungi Kami
Chat via Whatsapp
Hubungi kami jika Anda membutuhkan informasi