Hubungi Kami
Hubungi Kami
Info Pendaftaran
021-29489851 diklat.bmc@gmail.com Jakarta - Indonesia
SUPARDI WA : 0858 9476 6128
Best
in Public Training
Experience
More Than 5 Years
Registrasi

Category

Januari 2020
BIMTEK PENYEDERHANAAN ADMINISTRASI PERPAJAKAN BAGI BENDAHARAWAN PEMERINTAH DAERAH & BENDAHARA DESA SESUAI PMK No. 231/PMK.03/2019

Maret 11 – 12 Oasis Amir Hotel (Jakarta)
April 02 – 03
16 – 17
Hotel Mutiara Malioboro (Yogyakarta)
Golden Flover Hotel (Bandung)
Mei 00 – 00
Juni 00 – 00
Juli 00 – 00
Agustus 00 – 00
September 00 – 00
Oktober 00 – 00
Nopember 00 – 00
Desember 00 – 00

PENDAHULUAN

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mencabut Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bendahara, pengeluaran, penerimaan, dan/atau bendahara desa secara jabatan per 1 April 2020.  Selanjutnya, Ditjen Pajak akan menerbitkan NPWP baru untuk seluruh instansi pemerintah yang juga dilakukan secara jabatan. Beleid tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Pemotongan atau Pungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak bagi Instansi Pemerintah.  Ketentuan PMK 231/2019 pada dasarnya bertujuan untuk simplifikasi administrasi bendahara pemerintah. Selama ini, dalam aturan lama NPWP bendahara pemerintah melekat pada pejabat atau person bendahara pemerintah. Sehingga siapapun pejabat bendaharanya, NPWP tetap sama. Selain untuk simplifikasi administrasi, aturan baru ini sekaligus meningkatkan kepatuhan perpajakan bendahara pemerintah. PMK 231/2019 juga meningkatkan threshold tidak dipungutnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh bendahara pemerintah atas penyerahan rekanan dari Rp 1 juta menjadi Rp 2 juta. Selain itu, dikecualikan juga dari pemungutan PPN apabila transaksinya dilakukan oleh bendahara pemerintah menggunakan kartu kredit pemerintah.  Hal ini dalam rangka keberpihakan kepada pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) serta mendorong cashless transaction.

JADWAL & MATERI BAHASAN

  • Materi Bahasan Hari Pertama
  1. Latar belakang terbitnya PMK No. 231/PMK.03/2019
  2. Kewajiban mendaftarkan diri bagi lnstansi Pemerintah
  3. Kewajiban melaporkan usahanya bagi Instansi Pemerintah yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak kecuali pengusaha kecil
  4. Pemberian Sertifikat Elektronik kepada Instansi Pemerintah oleh Direktur Jenderal Pajak
  5. Penetapan Instansi Pemerintah sebagai Wajib Pajak Non-Efektif
  6. Tata cara permohonan Instansi Pemerintah untuk penghapusan NPWP dan/atau pencabutan pengukuhan PKP
  7. Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan yang terutang atas belanja Pemerintah
  8. Jenis-jenis belanja Pemerintah yang TIDAK DIPOTONG/PUNGUT
  • Materi Bahasan Hari Kedua
  1. Pemungutan PPN dan atau PPnBM yang terutang atas belanja Pemerintah
  2. Pemungutan PPN atas Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Sehubungan dengan Pendapatan Pemerintah
  3. Kewajiban Instansi Pemerintah Pusat dan Instansi Pemerintah Daerah menyetorkan pajak-pajak yang terutang
  4. Kewajiban Instansi Pemerintah untuk melaporkan pemotongan dan/atau pemungutan
  5. Ketentuan penghapusan secara jabatan atas NPWP Bendahara Pengeluaran, NPWP Bendahara Penerimaan, dan/atau NPWP Bendahara Desa
  6. Ketentuan penerbitan NPWP baru secara jabatan untuk seluruh Instansi Pemerintah
  7. Ketentuan pengukuan PKP secara jabatan bagi Instansi Pemerintah yang mempunyai Bendahara Penerimaan,

Fasilitas Peserta

–  Sertifikat Pelatihan                      –   Coffee Break
–  Tas & Makalah ( Soft Copy )      –   Flashdisk 4GB
–  Makan Siang


INVESTASI
Rp. 3.850.000,- / Peserta 
(Belum Termasuk Penginapan)

Pembayaran Biaya Training dapat dilakukan dengan 2 cara antara lain:

  • Transfer ke BANK MANDIRI Cab. Jakarta Plumpang
    No. Rekening. 120-00-1040693-7
     a.n : BINA MANAGEMEN CENTER
    (Lakukan Konfirmasi Pembayaran dengan mengirimkan bukti transfer melalui :
    Fax. 021 – 29489851  | e-Mail : diklat.bmc@gmail.com | WA: 0813 1485 7363
    atau dibawa pada saat Registrasi Ulang di lokasi training.)
  • Tunai di Tempat saat melakukan registrasi ulang di lokasi training

Untuk informasi pendaftaran dapat menghubungi kontak yang tertera diwebsite kami atau bisa langsung mengisi pendaftaran online diwebsite kami.

Penerapan Omnibus Law dan Subtansi Perubahan Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pokok-Pokok Pikiran DPRD dalam Perencanaan Pengangaran RAPBD TA 2021


Februari 27 – 28 Oasis Amir Hotel (Jakarta)
Maret 19 – 20 Golden Flover Hotel (Bandung)
April 08 – 09 Oasis Amir Hotel (Jakarta)
Mei 00 – 00
Juni 00 – 00
Juli 00 – 00
Agustus 00 – 00
September 00 – 00
Oktober 00 – 00
Nopember 00 – 00
Desember 00 – 00

    Teriring salam dan doa semoga Bapak/Ibu Sekeluarga Selalu dalam keadaan sehat wal’afiat serta selalu dalam lindungan-NYA. Amiin

    Mempedomani Permendagri Nomor 133 tahun 2017 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Bagi Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota. Kami  Bina Managemen Center (BMC) Mengundang Bapak/Ibu untuk hadir pada acara Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta Sekretariat DPRD dengan Tema “Penerapan Omnibus Law dan Subtansi Perubahan Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pokok-Pokok Pikiran DPRD dalam Perencanaan Pengangaran RAPBD TA 2021”


Fasilitas Peserta

–  Sertifikat Pelatihan                      –   Coffee Break
–  Tas & Makalah ( Soft Copy )      –   Flashdisk 4GB
–  Makan Siang


INVESTASI
Rp. 4.000.000,- / Peserta 
(Belum Termasuk Penginapan)

Pembayaran Biaya Training dapat dilakukan dengan 2 cara antara lain:

  • Transfer ke BANK MANDIRI Cab. Jakarta Plumpang
    No. Rekening. 120-00-1040693-7
     a.n : BINA MANAGEMEN CENTER
    (Lakukan Konfirmasi Pembayaran dengan mengirimkan bukti transfer melalui :
    Fax. 021 – 29489851  | e-Mail : diklat.bmc@gmail.com | WA: 0813 1485 7363
    atau dibawa pada saat Registrasi Ulang di lokasi training.)
  • Tunai di Tempat saat melakukan registrasi ulang di lokasi training

Untuk informasi pendaftaran dan SILABUS MATERI dapat menghubungi kontak yang tertera diwebsite kami atau bisa langsung mengisi pendaftaran online diwebsite kami.


Silahkan Isi Form Pendaftaran Berikut :

[super_form id=”4182″]


DIKLAT DAN UJIAN SERTIFIKASI BARANG/JASA PEMERINTAH TINGKAT DASAR DENGAN AKREDITASI B


Bina Manajemen Center (BMC) Bersama Lembaga Training Keuangan Dan Pengadaan Indonesia (LTKPi) salah satu Institusi yang difasilitasi LKPP untuk melaksanakan Diklat dan Ujian Sertifikasi Barang/Jasa Pemerintah Tingkat Dasar dengan AKREDITASI B. Bermaksud mengundang Bapak/Ibu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Anggota, Panitia Pengadaan dan Pejabat / Karyawan Lainnya yang belum memiliki Sertifikat Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tingkat dasar Sesuai Perpres Nomor 16 Tahun 2018 pengganti perpres 54/2010 berikut perubahannya secara ONLINE sesuai Perka LKPP No.5 Tahun 2016 dan SE No.13619/Pusdiklat/12/2017 Tanggal 19 Desember 2017.

Dengan menggunakan metode Model Blended Learning sesuai Perpres Nomor 16 Tahun 2018 yaitu secara E-Learning/ Online ( 7 hari / 22 JP ) dan Tatap Muka/ Clasroom berikut Ujian (5 hari / 30 JP) sesuai ketentuan Terbaru dari LKPP dan berlaku sejak Bulan Juli 2019. Dengan menggunakan narasumber profesional, peserta diharapkan dapat memahami isi serta pelaksanaan Perpres Nomor 16 Tahun 2018, tingkat kelulusan tahun 2018 rata-rata 59 %. Adapun Kegiatan tersebut dibagi dalam 2 Tahapan Pelaksanaan dengan Jadwal kegiatan sebagai berikut :

Tahap 1 Secara E-Learning / Online 7 hari kerja / 22 JP

Dalam tahapan ini para peserta akan mendapatkan pembelajaran secara On Line selama jam kerja, 3 jam setiap harinya dan setiap selesai materi akan ada test 10 soal bentuk B/S dengan nilai minimal 80 harus betul, dapat diulang berkali kali hingga mencapai nilai tersebut.

Bulan Jan ’20 Feb ’20 Mar ’20 Apr ’20 Mei ’20 Jun ’20
Tanggal 20 – 28 11 – 19 10 – 18 14 – 22 04 – 13 16 – 24

 

Hari Ke 1 Hari Ke 2 Hari Ke 3 Hari Ke 4 Hari Ke 5 Hari Ke 6 Hari Ke 7
BCL & Pre Test

Materi 1

Materi 2

Materi 3

Materi 4

Materi 4

Materi 5

Synchronous

Materi 6

Materi 6

Materi 7

Materi 8

Materi 9

Try Out

Data Peserta / Biodata sudah harus kami terima selambatnya 5 hari kerja (satu minggu) sebelum E-Learning dimulai. Synchronous ( Chating Dengan Fasilitator ) Elearning dikerjakan secara berurutan dan boleh dikejakan langsung dalam waktu 2 hari tapi tetap harus login setiap harinya. Jam pengerjaan elearning bebas

Pendaftaran peserta :

Biodata Peserta, Phasphoto dan Lembar Komitmen sudah harus kami terima selambatnya 3 hari kerja sebelum E-Learning dimulai dan surat tugas bersetempel dibawa waktu sesi 2 (Tatap Muka)

Sesi 2. Sosialisasi dan Pembahasan soal-soal 2 hari serta 3 hari untuk bimtek dan ujian

Bulan Jan ’20 Feb ’20 Mar ’20 Apr ’20 Mei ’20 Jun ’20
Tanggal 27 – 31 18 – 22 17 – 21 21 – 25 12 – 16 23 – 27

 

TEMPAT Kegiatan : Hotel Losari Roxy, Jl. KH. Hasyim Ashari No.41 – Jakarta Pusat.

Ujian                     : Laboratorium Institute PERBANAS, Kuningan – Jakarta Pusat

 

2 Minggu sebelum pelaksanaan, jadwal ujian diatas ada di Website (ppsdm.lkpp.go.id).

Bagi peserta yang menginginkan Ujian saja atau berikut Review dan pembahasan soal-soal selama 5 Hari tanpa Mengikuti E- Learning, dengan persyaratan: membawa asli Surat Tugas dan Surat Keterangan Pernah sebagai Anggota/Team Pengadaan Minimal 2 tahun, berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai anggota team pengadan barang/jasa, atau dengan menyertakan sertifikat pelatihan barang/jasa pemerintah tingkat dasar dari lembaga yang diakreditasi oleh LKPP yang terbit sebelum bulan Juli 2019, dengan biaya :


Biaya Kontribusi

  • Rp. 5.750.000,- ( Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tanpa penginapan dengan.
  • Syarat  Rp. 7.750.000,- (Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan Penginapan selama 6 Hari 5 Malam.

 

Kegiatan diatas dapat dilakukan secara IN-HOUSE.dengan peserta Minimal 20 untuk JABODETABEK DAN 25 peserta diluar kota, Pendaftaran Hub: 0813 1485 7363 email diklat.bmc@gmail.com Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kesediaannya mengirimkan peserta; kami ucapkan terima kasih.

PENGELOLAAN PIUTANG NEGARA/DAERAH:
PENYISIHAN DAN PENGHAPUSAN PIUTANG SESUAI PMK 82/2019

Februari 27 – 28 Oasis Amir Hotel (Jakarta)
Maret 12 – 13 Golden Flover Hotel (Bandung)
April 08 – 09 Hotel Mutiara Malioboro (Yogyakarta)
Mei 00 – 00
Juni 00 – 00
Juli 00 – 00
Agustus 00 – 00
September 00 – 00
Oktober 00 – 00
Nopember 00 – 00
Desember 00 – 00

PENDAHULUAN

    Piutang Negara adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Akun ini sebagai salah satu komponen Laporan Keuangan tidak saja berorientasi pada denda dan biaya administrasi, melainkan juga pengelolaan piutang sesuai koridor hukum.

    Pengelolaan piutang negara/daerah yang akurat semakin penting dengan adanya potensi piutang negara/daerah yang ditindak lanjuti, serta kesesuaian dengan amanat Undang-Undang 17/2013 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara serta implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.06/2019 tentang Tata Cara Pengajuan Usulan, Penelitian dan Penetapan Penghapusan Piutang Negara/Daerah.


Fasilitas Peserta

–  Sertifikat Pelatihan                      –   Coffee Break
–  Tas & Makalah ( Soft Copy )      –   Flashdisk 4GB
–  Makan Siang


INVESTASI
Rp. 3.850.000,- / Peserta 
(Belum Termasuk Penginapan)

Pembayaran Biaya Training dapat dilakukan dengan 2 cara antara lain:

  • Transfer ke BANK MANDIRI Cab. Jakarta Plumpang
    No. Rekening. 120-00-1040693-7
     a.n : BINA MANAGEMEN CENTER
    (Lakukan Konfirmasi Pembayaran dengan mengirimkan bukti transfer melalui :
    Fax. 021 – 29489851  | e-Mail : diklat.bmc@gmail.com | WA: 0813 1485 7363
    atau dibawa pada saat Registrasi Ulang di lokasi training.)
  • Tunai di Tempat saat melakukan registrasi ulang di lokasi training

Untuk informasi pendaftaran dan SILABUS MATERI dapat menghubungi  (WA 081346665457) atau kontak yang tertera diwebsite kami atau bisa langsung mengisi pendaftaran online diwebsite kami.


Silahkan Isi Form Pendaftaran Berikut :

[super_form id=”4182″]


Management Export Import Kepabeanan Pelabuhan & Incoterms 2020


Februari 12 – 13
27 – 28
Oasis Amir Hotel (Jakarta)
Golden Flover Hotel (Bandung)
Maret 00 – 00
00 – 00
00 – 00
Fave Hotel LTC Glodok (Jakarta)
Hotel Mutiara Malioboro (Yogyakarta)
Oasis Amir Hotel (Jakarta)
April 00 – 00
00 – 00
00 – 00
Golden Flover Hotel (Bandung)
Oasis Amir Hotel (Jakarta)
Oasis Amir Hotel (Jakarta)
Mei 00 – 00 FaveHotel Hyper Square-Paskal (Bandung)
Juni 00 – 00 Fave Hotel LTC Glodok (Jakarta)
Juli 00 – 00 Oasis Amir Hotel (Jakarta)
Agustus 00 – 00 Golden Flover Hotel (Bandung)
September 00 – 00 Hotel Mutiara Malioboro (Yogyakarta)
Oktober 00 – 00 Oasis Amir Hotel (Jakarta)
Nopember 00 – 00 FaveHotel Hyper Square-Paskal Bandung
Desember 00 – 00 Oasis Amir Hotel (Jakarta)

PENDAHULUAN

Management Export Import Kepabeanan Pelabuhan dan Incoterm 2020 dalam Proses Perdagangan Export Import adalah hubungan antar negara yang berbeda yang unik dan sekaligus kompleks dengan ciri khas masing-masing negara yang berbeda-beda baik dari segi peraturan yang berlaku dan prosedurnya mengharuskan pelaku usaha perdagangan international harus bersikap kritis dan hati-hati dalam mensikapi dan memandang transaksi Export Import.

Hal ini didasari oleh banyak pihak yang berkecimpung dan terlibat di dalamnya. Sistem Management Export Import, Kepabenan dan Pelabuhan akan berjalan dengan baik apabila pelaku-pelaku di dalamnya bertindak sesuai dengan tugas dan kewajiban masing-masing pihak. Pihak-pihak tersebut mempunyai alur kerja yang harus dipahami bagi pelaku bisnis Export Import. Semakin baik pemahaman dari proses Management Export Import Kepabenan Pelabuhan dan Incoterm 2020 ini akan semakin dapat mengantisipasi akan timbulnya biaya yang tak terduga dan mengurangi biaya yang di luar normal dalam transaksi Export Import. Tentu saja kerumitan proses Management Export Import, Kepabeanan dan Pelabuhan bisa teratasi dengan tidak ada biaya biaya yang tidak seharusnya dibayarkan, perusahaan bisa meminimalisasi dan mampu melakukan efesiensi biaya dalam proses clearance baik Import dan Export.

Training Management Export Import Kepabeanan Pelabuhan dan Incoterm 2020 ini akan memberikan keterampilan serta pemahaman yang mendalam mengenai Management Export Import, Kepabeanan dan Pelabuhan, untuk memaksimalkan pemanfaatan fasilitas dan kemudahan yang disediakan Pemerintah serta mengupas tentang hal-hal yang berkaitan alur kerja transaksi Management Export Import, Kepabeanan dan Pelabuhan yang sangat berkait erat dengan besarnya Bea Masuk dan Pajak guna meminimalisir High Cost, risiko serta Biaya tak terduga dalam setiap pengurusan dokumen dan transaksi Export Import.


TUJUAN PELATIHAN

  • Peserta memahami secara keseluruhan manajemen ekspor impor dan mengetahui seluk beluk pengurusan kepabeanan dan pelabuhan.
  • Peserta mengetahui perubahan aturan yang ada pada Incoterms 2010 menjadi Incoterms 2020.
  • Peserta mampu melakukan proses ekspor impor dengan lebih efisien dengan menekan biaya-biaya yang tidak perlu.

TARGET AUDIENS

  • Eksekutif, manajer, supervisor, dan staf di bidang ekspor impor.
  • Semua profesional di perusahaan-perusahaan yang melakukan ekspor atau impor, perusahan pelayaran, perusahaan ekspedisi, bank, lembaga pembiayaan ekspor impor, perusahaan pengurusan jasa kepabeanan (PPJK).
  • Semua orang yang ingin mempelajari administrasi ekspor impor.

Apa saja perubahan utama dalam Incoterms® 2020:
  1. DAT diubah menjadi DPU
  2. Ganti asuransi di CIP / CIF
  3. Derail Cost dipelabuhan dan tempat pengiriman lebih diperjelas
  4. Persyaratan keamanan container berupa Verified Gross Mass yang berstandar  International yaitu SOLAS (Internatinational Convention for Safety  of Life  At Sea)
  5. Kententuan Seller / Buyer menggunakan transportasi sendiri
  6. Incoterms FCA, FOB dan hubunganya dengan Bill Of Lading

OUTLINE MATERI

  1. Incoterms 2020 (Syarat Peyerahan Barang)
    • Pengertian: Fungsi / Manfaat
    • Aplikasi & panduan umum yang digunakan dalam Incoterms 2020
    • Terminologi Incoterms 2020
    • Latar belakang dan tujuan Incoterms 2020
    • Hal-hal yang diatur dan yang tidak diatur didalam Incoterm 2020
    • Memahami titik kritis untuk Penjual & pembeli untuk menentukan dalam menggunakan Incoterms dalam hal COST, RISK dan OBLIGATION
    • Peran & tanggung jawab antara Penjual & Pembeli di dalam Incoterms
    • Biaya dibayar Penjual & Pembeli
    • Faktor yang harus diperhatikan dalam memilih Incoterms
    • Perbandingan Incoterms 2010 & 2020
    • Penjabaran Jenis Incoterm 2020:
      • EXW – Ex Works
      • FCA – Free Carrier
      • FAS – Free Alongside hip
      • FOB- Free on Board
      • CFR – Cost & Freight
      • CIF – Cost Insurance Freight
      • CPT – Carriage Paid To
      • CIP – Carriage & Insurance Paid To
      • DAP – Delivered at Place
      • DPU – Delivered at Place Unloaded
      • DDP – Delivered Duty Paid
  2. Metode Pembayaran Internasional
    • Advance Payment
    • Open Account
    • Consignment
    • Collection
    • Letter of Credit
  3. International Transportation
    • Pengertian
      • Shipping Company
      • Reguler Liner Service
      • Tramper Service
      • Charter Party
    • Shipment
      • Pengertian dari Shipment
      • Pihak yang terlibat dalam shipment
      • Tanggung Jawab & Kewajiban pihak yang terlibat
      • Biaya di pelabuhan
  4. Shipping Document
    • Pengertian
    • Bill of Lading
    • Master & House Bill of Lading
    • Air Way Bill
    • Master & House Air Way Bill
  5. Bill of Lading
    • Fungsi dari Bill of Lading
    • Hal yg perlu diperhatikan di dalam Bill of Lading
    • Cara peralihan/ endorsement Bill of Lading
    • Pengertian:
      • Received for Shipment
      • Shipped on Board, Clean on Board
      • Dirty/ Foul Bill of Lading
      • Shipped on Deck
  6. Prosedur Import
    • Pengertian dan Persyaratan Import
    • Kedatangan Barang Import
    • Pungutan Negara dalam rangka Import
      • Nilai Dasar Perhitungan Bea Masuk (NDPBM)
      • Surat Setoran Pabean Cukai Pajak (SSPCP)
      • Cara perhitungan
        • Bea Masuk, Cukai
        • PPN & PPnBM, PPH psl 22
        • Tata Cara Pembayaran BM, Cukai, PPN, PPnBM dan PPH psl. 22
  7. Dokumen Export Import
    • Financial Documents
    • Shipping Documents
      • Commercial Invoice
      • Packing/ Weight List
      • Bill of Lading
      • Air Waybill
      • Marine Insurance
      • Certificate of Origin (SKA)
  8. Pengeluaran Barang Import
    • Dokumen Pemberitahuan
    • Pembayaran Pajak & Pungutan Negara
    • Penetapan Jalur
      • Jalur Merah, Jalur Hijau, Jalur Prioritas
    • Pemeriksaan Pabean
      • Pemeriksaan Dokumen dan Fisik
  9. Jalur Prioritas
    • Pengertian
    • Kemudahan/ Manfaat
    • Persyaratan
    • Cara Pengajuan Jalur Prioritas
  10. Tata Kerja Penyelesaian Barang Import
    • Jalur Merah, Jalur Hijau, Jalur Prioritas
  11. Fasilitas Kepabeanan (Custom Facility)
    • Kemudahan Import Tujuan Export (KITE)
    • Kawasan Berikat dan Gudang Berikat
    • Jalur Prioritas
    • Returnable Package
    • Customs Advice & Valuation Ruling
    • Pre-Notification
    • Truck
  12. Prosedur Export dengan Menggunakan Letter of Credit
    • Pengertian Export
    • Persyaratan Export
    • Pengelompokkan Barang Export
    • Dasar & Tujuan Pengelompokkan Barang
    • Pajak/ Pungutan Export
      • Dasar & Tujuan Barang dikenakan Pajak Export
      • Tata Cara perhitungan pajak export
        • Harga Patokan Export (HPE)
    • Memahami Syarat & Kondisi Letter of Credit
    • Tata Cara Memeriksa Dokumen
    • Discepancy dan Penanganannya
    • Negotiation
    • Collection Basis
    • Diskonto

Fasilitas Peserta

–  Sertifikat Pelatihan                      –   Coffee Break
–  Tas & Makalah ( Soft Copy )      –   Flashdisk 4GB
–  Makan Siang


INVESTASI
Rp. 4.000.000,- / Peserta 
(Belum Termasuk Penginapan)

Pembayaran Biaya Training dapat dilakukan dengan 2 cara antara lain:

  • Transfer ke BANK MANDIRI Cab. Jakarta Plumpang
    No. Rekening. 120-00-1040693-7
     a.n : BINA MANAGEMEN CENTER
    (Lakukan Konfirmasi Pembayaran dengan mengirimkan bukti transfer melalui :
    Fax. 021 – 29489851  | e-Mail : diklat.bmc@gmail.com | WA: 0813 1485 7363
    atau dibawa pada saat Registrasi Ulang di lokasi training.)
  • Tunai di Tempat saat melakukan registrasi ulang di lokasi training

Untuk informasi pendaftaran dapat menghubungi kontak yang tertera diwebsite kami atau bisa langsung mengisi pendaftaran online diwebsite kami.


Silahkan Isi Form Pendaftaran Berikut :

[super_form id=”4182″]


1 2 3 17

Bimtek-Strategi-Pengelolaan-Keuangan-Dan-Mekanisme-Pengawasan-Pemotongan,-Pemungutan-dan-Penyetoran-Pajak-Daerah-button Bimbingan Teknis HPS, KAK dan Penyusunan Dokumen PBJ button Bimtek Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah PP No. 12 Th. 2019 button Pelatihan Simulasi Online button Undangan Workshop Memahami Kontrak Kerja, Outsourcing, Perselisihan Hubungan Industri dan Sanksi Pidana Ketenagakerjaan button

Topik Training Terbaru

TATA CARA PELAKSANAAN LELANG SECARA ONLINE
October 20, 2020
WEBINAR PENGISIAN LKPS DAN MEMBUAT LED PS
September 23, 2020
MEMAHAMI ASPEK LEGAL DAN ASPEK AKUNTANSI SKEMA-SKEMA KERJASAMA BISNIS TERKAIT ASET TETAP BUMN (Permen BUMN No.Per-04/MBU/09/2017)
March 5, 2020
BIMTEK MENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAHAN DESA DALAM PENGGUNAAN SISTEM KEUANGAN DESA BERBASIS APLIKASI
February 8, 2020
KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK SEKTOR PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
February 7, 2020
KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI HAK TANGGUNGAN TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK BERDASAKAN PERMEN ATR NO. 9 TAHUN 2019
February 6, 2020
Bimtek Transformasi Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Sesuai Permen BUMN No. 8 Tahun 2019 dan ISO 20400 Tahun 2017
February 4, 2020
Penerapan Omnibus Law dan Subtansi Perubahan Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pokok-Pokok Pikiran DPRD dalam Perencanaan Pengangaran RAPBD TA 2021
January 29, 2020
Diklat dan Ujian Sertifikasi Barang/Jasa Pemerintah Tingkat Dasar dengan AKREDITASI B
January 28, 2020
Peningkatan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Negara di Era digital 4.0
January 25, 2020
PENGELOLAAN PIUTANG NEGARA/DAERAH : PENYISIHAN DAN PENGHAPUSAN PIUTANG SESUAI PMK 82/2019
January 22, 2020
PENGUATAN PERAN SPI DI BLU & BLUD SESUAI DENGAN SPIP DAN STANDAR AUDIT INTERN PEM ERINTAH
January 21, 2020
Management Export Import Kepabeanan Pelabuhan & Incoterms 2020
January 20, 2020
Peningkatan Kompetensi Bagi Pejabat Pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan (PjPHP/PPHP) Berdasarkan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018
January 19, 2020
BIMTEK STRATEGI DAN PENYUSUNAN RENCANA UMUM PENGADAAN
December 24, 2019
BIMTEK IMPLEMENTASI UU ASN MELALUI SKP BULANAN DENGAN MENGGUNAKAN PRAKTEK APLIKASI INTERNET DAN PELAKSANAAN PP 18 TAHUN 2016 TTG PERANGKAT DAERAH PROPINSI KAB/KOTA
December 24, 2019
BIMTEK KIMPLEMENTASI PP NOMOR 30 THN 2019 TTG SISTEM PENILAIAN KINERJA PNS DENGAN MENGGUNAKAN PRAKTEK APLIKASI INTERNET WAJIB BAGI SEMUA SKPD PROPINSI KAB/KOTA
December 24, 2019
BIMTEK IMPLEMENTASI UU ASN DALAM PENINGKATAN PENYUSUNAN SASARAN KINERJA PEGAWAI GURU DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KAB/KOTA SE INDONESIA
December 24, 2019
BIMTEK PENYUSUNAN EVALUASI JABATAN DAN PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN SKT DAN SKM PNS DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA SE INDONESIA
December 24, 2019
BIMTEK PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN DAN PENYUSUNAN ANALISIS BEBAN KERJA PNS DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA SE INDONESIA
December 24, 2019
Butuh Bantuan? Hubungi Kami
Chat via Whatsapp
Hubungi kami jika Anda membutuhkan informasi