Hubungi Kami
Hubungi Kami
Info Pendaftaran
021-29489851 diklat.bmc@gmail.com Jakarta - Indonesia
SUPARDI WA : 0858 9476 6128
Best
in Public Training
Experience
More Than 5 Years
Registrasi

Category

Februari 2020
BIMTEK PENYEDERHANAAN ADMINISTRASI PERPAJAKAN BAGI BENDAHARAWAN PEMERINTAH DAERAH & BENDAHARA DESA SESUAI PMK No. 231/PMK.03/2019

Maret 11 – 12 Oasis Amir Hotel (Jakarta)
April 02 – 03
16 – 17
Hotel Mutiara Malioboro (Yogyakarta)
Golden Flover Hotel (Bandung)
Mei 00 – 00
Juni 00 – 00
Juli 00 – 00
Agustus 00 – 00
September 00 – 00
Oktober 00 – 00
Nopember 00 – 00
Desember 00 – 00

PENDAHULUAN

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mencabut Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bendahara, pengeluaran, penerimaan, dan/atau bendahara desa secara jabatan per 1 April 2020.  Selanjutnya, Ditjen Pajak akan menerbitkan NPWP baru untuk seluruh instansi pemerintah yang juga dilakukan secara jabatan. Beleid tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Pemotongan atau Pungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak bagi Instansi Pemerintah.  Ketentuan PMK 231/2019 pada dasarnya bertujuan untuk simplifikasi administrasi bendahara pemerintah. Selama ini, dalam aturan lama NPWP bendahara pemerintah melekat pada pejabat atau person bendahara pemerintah. Sehingga siapapun pejabat bendaharanya, NPWP tetap sama. Selain untuk simplifikasi administrasi, aturan baru ini sekaligus meningkatkan kepatuhan perpajakan bendahara pemerintah. PMK 231/2019 juga meningkatkan threshold tidak dipungutnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh bendahara pemerintah atas penyerahan rekanan dari Rp 1 juta menjadi Rp 2 juta. Selain itu, dikecualikan juga dari pemungutan PPN apabila transaksinya dilakukan oleh bendahara pemerintah menggunakan kartu kredit pemerintah.  Hal ini dalam rangka keberpihakan kepada pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) serta mendorong cashless transaction.

JADWAL & MATERI BAHASAN

  • Materi Bahasan Hari Pertama
  1. Latar belakang terbitnya PMK No. 231/PMK.03/2019
  2. Kewajiban mendaftarkan diri bagi lnstansi Pemerintah
  3. Kewajiban melaporkan usahanya bagi Instansi Pemerintah yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak kecuali pengusaha kecil
  4. Pemberian Sertifikat Elektronik kepada Instansi Pemerintah oleh Direktur Jenderal Pajak
  5. Penetapan Instansi Pemerintah sebagai Wajib Pajak Non-Efektif
  6. Tata cara permohonan Instansi Pemerintah untuk penghapusan NPWP dan/atau pencabutan pengukuhan PKP
  7. Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan yang terutang atas belanja Pemerintah
  8. Jenis-jenis belanja Pemerintah yang TIDAK DIPOTONG/PUNGUT
  • Materi Bahasan Hari Kedua
  1. Pemungutan PPN dan atau PPnBM yang terutang atas belanja Pemerintah
  2. Pemungutan PPN atas Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Sehubungan dengan Pendapatan Pemerintah
  3. Kewajiban Instansi Pemerintah Pusat dan Instansi Pemerintah Daerah menyetorkan pajak-pajak yang terutang
  4. Kewajiban Instansi Pemerintah untuk melaporkan pemotongan dan/atau pemungutan
  5. Ketentuan penghapusan secara jabatan atas NPWP Bendahara Pengeluaran, NPWP Bendahara Penerimaan, dan/atau NPWP Bendahara Desa
  6. Ketentuan penerbitan NPWP baru secara jabatan untuk seluruh Instansi Pemerintah
  7. Ketentuan pengukuan PKP secara jabatan bagi Instansi Pemerintah yang mempunyai Bendahara Penerimaan,

Fasilitas Peserta

–  Sertifikat Pelatihan                      –   Coffee Break
–  Tas & Makalah ( Soft Copy )      –   Flashdisk 4GB
–  Makan Siang


INVESTASI
Rp. 3.850.000,- / Peserta 
(Belum Termasuk Penginapan)

Pembayaran Biaya Training dapat dilakukan dengan 2 cara antara lain:

  • Transfer ke BANK MANDIRI Cab. Jakarta Plumpang
    No. Rekening. 120-00-1040693-7
     a.n : BINA MANAGEMEN CENTER
    (Lakukan Konfirmasi Pembayaran dengan mengirimkan bukti transfer melalui :
    Fax. 021 – 29489851  | e-Mail : diklat.bmc@gmail.com | WA: 0813 1485 7363
    atau dibawa pada saat Registrasi Ulang di lokasi training.)
  • Tunai di Tempat saat melakukan registrasi ulang di lokasi training

Untuk informasi pendaftaran dapat menghubungi kontak yang tertera diwebsite kami atau bisa langsung mengisi pendaftaran online diwebsite kami.

Penerapan Omnibus Law dan Subtansi Perubahan Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pokok-Pokok Pikiran DPRD dalam Perencanaan Pengangaran RAPBD TA 2021


Februari 27 – 28 Oasis Amir Hotel (Jakarta)
Maret 19 – 20 Golden Flover Hotel (Bandung)
April 08 – 09 Oasis Amir Hotel (Jakarta)
Mei 00 – 00
Juni 00 – 00
Juli 00 – 00
Agustus 00 – 00
September 00 – 00
Oktober 00 – 00
Nopember 00 – 00
Desember 00 – 00

    Teriring salam dan doa semoga Bapak/Ibu Sekeluarga Selalu dalam keadaan sehat wal’afiat serta selalu dalam lindungan-NYA. Amiin

    Mempedomani Permendagri Nomor 133 tahun 2017 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Bagi Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota. Kami  Bina Managemen Center (BMC) Mengundang Bapak/Ibu untuk hadir pada acara Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta Sekretariat DPRD dengan Tema “Penerapan Omnibus Law dan Subtansi Perubahan Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pokok-Pokok Pikiran DPRD dalam Perencanaan Pengangaran RAPBD TA 2021”


Fasilitas Peserta

–  Sertifikat Pelatihan                      –   Coffee Break
–  Tas & Makalah ( Soft Copy )      –   Flashdisk 4GB
–  Makan Siang


INVESTASI
Rp. 4.000.000,- / Peserta 
(Belum Termasuk Penginapan)

Pembayaran Biaya Training dapat dilakukan dengan 2 cara antara lain:

  • Transfer ke BANK MANDIRI Cab. Jakarta Plumpang
    No. Rekening. 120-00-1040693-7
     a.n : BINA MANAGEMEN CENTER
    (Lakukan Konfirmasi Pembayaran dengan mengirimkan bukti transfer melalui :
    Fax. 021 – 29489851  | e-Mail : diklat.bmc@gmail.com | WA: 0813 1485 7363
    atau dibawa pada saat Registrasi Ulang di lokasi training.)
  • Tunai di Tempat saat melakukan registrasi ulang di lokasi training

Untuk informasi pendaftaran dan SILABUS MATERI dapat menghubungi kontak yang tertera diwebsite kami atau bisa langsung mengisi pendaftaran online diwebsite kami.


Silahkan Isi Form Pendaftaran Berikut :

[super_form id=”4182″]


DIKLAT DAN UJIAN SERTIFIKASI BARANG/JASA PEMERINTAH TINGKAT DASAR DENGAN AKREDITASI B


Bina Manajemen Center (BMC) Bersama Lembaga Training Keuangan Dan Pengadaan Indonesia (LTKPi) salah satu Institusi yang difasilitasi LKPP untuk melaksanakan Diklat dan Ujian Sertifikasi Barang/Jasa Pemerintah Tingkat Dasar dengan AKREDITASI B. Bermaksud mengundang Bapak/Ibu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Anggota, Panitia Pengadaan dan Pejabat / Karyawan Lainnya yang belum memiliki Sertifikat Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tingkat dasar Sesuai Perpres Nomor 16 Tahun 2018 pengganti perpres 54/2010 berikut perubahannya secara ONLINE sesuai Perka LKPP No.5 Tahun 2016 dan SE No.13619/Pusdiklat/12/2017 Tanggal 19 Desember 2017.

Dengan menggunakan metode Model Blended Learning sesuai Perpres Nomor 16 Tahun 2018 yaitu secara E-Learning/ Online ( 7 hari / 22 JP ) dan Tatap Muka/ Clasroom berikut Ujian (5 hari / 30 JP) sesuai ketentuan Terbaru dari LKPP dan berlaku sejak Bulan Juli 2019. Dengan menggunakan narasumber profesional, peserta diharapkan dapat memahami isi serta pelaksanaan Perpres Nomor 16 Tahun 2018, tingkat kelulusan tahun 2018 rata-rata 59 %. Adapun Kegiatan tersebut dibagi dalam 2 Tahapan Pelaksanaan dengan Jadwal kegiatan sebagai berikut :

Tahap 1 Secara E-Learning / Online 7 hari kerja / 22 JP

Dalam tahapan ini para peserta akan mendapatkan pembelajaran secara On Line selama jam kerja, 3 jam setiap harinya dan setiap selesai materi akan ada test 10 soal bentuk B/S dengan nilai minimal 80 harus betul, dapat diulang berkali kali hingga mencapai nilai tersebut.

Bulan Jan ’20 Feb ’20 Mar ’20 Apr ’20 Mei ’20 Jun ’20
Tanggal 20 – 28 11 – 19 10 – 18 14 – 22 04 – 13 16 – 24

 

Hari Ke 1 Hari Ke 2 Hari Ke 3 Hari Ke 4 Hari Ke 5 Hari Ke 6 Hari Ke 7
BCL & Pre Test

Materi 1

Materi 2

Materi 3

Materi 4

Materi 4

Materi 5

Synchronous

Materi 6

Materi 6

Materi 7

Materi 8

Materi 9

Try Out

Data Peserta / Biodata sudah harus kami terima selambatnya 5 hari kerja (satu minggu) sebelum E-Learning dimulai. Synchronous ( Chating Dengan Fasilitator ) Elearning dikerjakan secara berurutan dan boleh dikejakan langsung dalam waktu 2 hari tapi tetap harus login setiap harinya. Jam pengerjaan elearning bebas

Pendaftaran peserta :

Biodata Peserta, Phasphoto dan Lembar Komitmen sudah harus kami terima selambatnya 3 hari kerja sebelum E-Learning dimulai dan surat tugas bersetempel dibawa waktu sesi 2 (Tatap Muka)

Sesi 2. Sosialisasi dan Pembahasan soal-soal 2 hari serta 3 hari untuk bimtek dan ujian

Bulan Jan ’20 Feb ’20 Mar ’20 Apr ’20 Mei ’20 Jun ’20
Tanggal 27 – 31 18 – 22 17 – 21 21 – 25 12 – 16 23 – 27

 

TEMPAT Kegiatan : Hotel Losari Roxy, Jl. KH. Hasyim Ashari No.41 – Jakarta Pusat.

Ujian                     : Laboratorium Institute PERBANAS, Kuningan – Jakarta Pusat

 

2 Minggu sebelum pelaksanaan, jadwal ujian diatas ada di Website (ppsdm.lkpp.go.id).

Bagi peserta yang menginginkan Ujian saja atau berikut Review dan pembahasan soal-soal selama 5 Hari tanpa Mengikuti E- Learning, dengan persyaratan: membawa asli Surat Tugas dan Surat Keterangan Pernah sebagai Anggota/Team Pengadaan Minimal 2 tahun, berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai anggota team pengadan barang/jasa, atau dengan menyertakan sertifikat pelatihan barang/jasa pemerintah tingkat dasar dari lembaga yang diakreditasi oleh LKPP yang terbit sebelum bulan Juli 2019, dengan biaya :


Biaya Kontribusi

  • Rp. 5.750.000,- ( Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tanpa penginapan dengan.
  • Syarat  Rp. 7.750.000,- (Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan Penginapan selama 6 Hari 5 Malam.

 

Kegiatan diatas dapat dilakukan secara IN-HOUSE.dengan peserta Minimal 20 untuk JABODETABEK DAN 25 peserta diluar kota, Pendaftaran Hub: 0813 1485 7363 email diklat.bmc@gmail.com Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kesediaannya mengirimkan peserta; kami ucapkan terima kasih.

Peningkatan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Negara di Era digital 4.0


Januari 00 – 00
00 – 00
00 – 00
Oasis Amir Hotel (Jakarta)
Golden Flover Hotel (Bandung)
Hotel Mutiara Malioboro (Yogyakarta)
Februari 00 – 00
00 – 00
00 – 00
FaveHotel Hyper Square-Paskal (Bandung)
Oasis Amir Hotel (Jakarta)
Hotel Mutiara Malioboro (Yogyakarta)
Maret 00 – 00
00 – 00
00 – 00
Fave Hotel LTC Glodok (Jakarta)
Hotel Mutiara Malioboro (Yogyakarta)
Oasis Amir Hotel (Jakarta)
April 00 – 00
00 – 00
00 – 00
Golden Flover Hotel (Bandung)
Oasis Amir Hotel (Jakarta)
Oasis Amir Hotel (Jakarta)
Mei 00 – 00 FaveHotel Hyper Square-Paskal (Bandung)
Juni 00 – 00 Fave Hotel LTC Glodok (Jakarta)
Juli 00 – 00 Oasis Amir Hotel (Jakarta)
Agustus 00 – 00 Golden Flover Hotel (Bandung)
September 00 – 00 Hotel Mutiara Malioboro (Yogyakarta)
Oktober 00 – 00 Oasis Amir Hotel (Jakarta)
Nopember 00 – 00 FaveHotel Hyper Square-Paskal Bandung
Desember 00 – 00 Oasis Amir Hotel (Jakarta)

Disrupsi teknologi di era digital telah memorak-porandakan tatanan dan model bisnis konvensional yang telah membangun dunia selama beberapa periode. Disrupsi ini memaksa dilakukannya transformasi dalam setiap organisasi dan entitas, baik sektor privat maupun sektor publik. Akuntan sektor publik diharapkan menjadi leader dalam proses transformasi pengelolaan keuangan negara di era digital.

    Ada banyak aspek yang harus dikejar untuk membuat pengelolaan keuangan negara dapat menghasilkan lompatan kemajuan di sektor publik. Peningkatan investasi teknologi informasi (TI) yang mencapai 20% dari PDB, diharapkan dapat memfasilitasi kemajuan di sektor publik. Lalu transformasi digital perlu dilakukan dengan hati-hati, terutama dalam menerjemahkan kemajuan teknologi ke dalam sistem dan prosedur keuangan negara, berupa kebijakan dan regulasi. “Tidak kalah penting, pengembangan dan peningkatan kompetensi SDM pengelola keuangan negara dan aspek kepemimpinan di era digital. Karena itu, edukasi atas aspek-aspek digital dan akuntansi perlu digalakkan dalam meningkatkan literasi digital para pengelola keuangan negara,” jelas Wakil Menteri Keuangan RI itu.

     Dari sisi pendapatan, pelaku ekonomi berharap ada kemudahan dalam proses dan mekanisme perhitungan pajak yang lebih fair sehingga tidak kontraproduktif dengan upaya mendukung bisnis di era digital, mulai dari start up, unicorn, hingga decacorn, serta bisnis berbasis teknologi informasi lainnya. Di sisi lain, keterbukaan informasi telah membuka peluang bagi pemerintah untuk menarik kembali dana hasil ekspor yang selama ini ditampung di negara asing melalui skema Automatic Exchange of Information (AEoI). Dana ini akan menjadi katalis baru dalam mengembangkan perekonomian nasional lebih lanjut.

   Dari sisi belanja, pelaku ekonomi menghendaki pelayanan publik yang berkualitas, cepat dan efisien terutama terkait perizinan dan kemudahan berusaha. Indonesia harus bersaing ketat dengan negara-negara lain di ASEAN, seperti Malaysia, Thailand, Vietnam dan Singapura, dalam upaya menarik investor asing. Dari sisi pembiayaan, pemerintah memiliki peluang besar dalam memanfaatkan investasi dana masyarakat untuk menutup defisit anggaran melalui penjualan obligasi ritel. Untuk itu, perlu upaya peningkatan kesadaran masyarakat yang lebih masif lagi agar investasi masyarakat lebih optimal. DPKN ini juga membahas model-model pengelolaan keuangan berbasis teknologi 4.0 dan peran akuntan sektor publik untuk mendukungnya.


Fasilitas Peserta

–  Sertifikat Pelatihan                      –   Coffee Break
–  Tas & Makalah ( Soft Copy )      –   Flashdisk 4GB
–  Makan Siang


INVESTASI
Rp. 3.850.000,- / Peserta 
(Belum Termasuk Penginapan)

Pembayaran Biaya Training dapat dilakukan dengan 2 cara antara lain:

  • Transfer ke BANK MANDIRI Cab. Jakarta Plumpang
    No. Rekening. 120-00-1040693-7
     a.n : BINA MANAGEMEN CENTER
    (Lakukan Konfirmasi Pembayaran dengan mengirimkan bukti transfer melalui :
    Fax. 021 – 29489851  | e-Mail : diklat.bmc@gmail.com | WA: 0813 1485 7363
    atau dibawa pada saat Registrasi Ulang di lokasi training.)
  • Tunai di Tempat saat melakukan registrasi ulang di lokasi training

Untuk informasi pendaftaran dapat menghubungi kontak yang tertera diwebsite kami atau bisa langsung mengisi pendaftaran online diwebsite kami.


Silahkan Isi Form Pendaftaran Berikut :

[super_form id=”4182″]

PENGELOLAAN PIUTANG NEGARA/DAERAH:
PENYISIHAN DAN PENGHAPUSAN PIUTANG SESUAI PMK 82/2019

Februari 27 – 28 Oasis Amir Hotel (Jakarta)
Maret 12 – 13 Golden Flover Hotel (Bandung)
April 08 – 09 Hotel Mutiara Malioboro (Yogyakarta)
Mei 00 – 00
Juni 00 – 00
Juli 00 – 00
Agustus 00 – 00
September 00 – 00
Oktober 00 – 00
Nopember 00 – 00
Desember 00 – 00

PENDAHULUAN

    Piutang Negara adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Akun ini sebagai salah satu komponen Laporan Keuangan tidak saja berorientasi pada denda dan biaya administrasi, melainkan juga pengelolaan piutang sesuai koridor hukum.

    Pengelolaan piutang negara/daerah yang akurat semakin penting dengan adanya potensi piutang negara/daerah yang ditindak lanjuti, serta kesesuaian dengan amanat Undang-Undang 17/2013 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara serta implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.06/2019 tentang Tata Cara Pengajuan Usulan, Penelitian dan Penetapan Penghapusan Piutang Negara/Daerah.


Fasilitas Peserta

–  Sertifikat Pelatihan                      –   Coffee Break
–  Tas & Makalah ( Soft Copy )      –   Flashdisk 4GB
–  Makan Siang


INVESTASI
Rp. 3.850.000,- / Peserta 
(Belum Termasuk Penginapan)

Pembayaran Biaya Training dapat dilakukan dengan 2 cara antara lain:

  • Transfer ke BANK MANDIRI Cab. Jakarta Plumpang
    No. Rekening. 120-00-1040693-7
     a.n : BINA MANAGEMEN CENTER
    (Lakukan Konfirmasi Pembayaran dengan mengirimkan bukti transfer melalui :
    Fax. 021 – 29489851  | e-Mail : diklat.bmc@gmail.com | WA: 0813 1485 7363
    atau dibawa pada saat Registrasi Ulang di lokasi training.)
  • Tunai di Tempat saat melakukan registrasi ulang di lokasi training

Untuk informasi pendaftaran dan SILABUS MATERI dapat menghubungi  (WA 081346665457) atau kontak yang tertera diwebsite kami atau bisa langsung mengisi pendaftaran online diwebsite kami.


Silahkan Isi Form Pendaftaran Berikut :

[super_form id=”4182″]


1 2 3 18

Bimtek-Strategi-Pengelolaan-Keuangan-Dan-Mekanisme-Pengawasan-Pemotongan,-Pemungutan-dan-Penyetoran-Pajak-Daerah-button Bimbingan Teknis HPS, KAK dan Penyusunan Dokumen PBJ button Bimtek Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah PP No. 12 Th. 2019 button Pelatihan Simulasi Online button Undangan Workshop Memahami Kontrak Kerja, Outsourcing, Perselisihan Hubungan Industri dan Sanksi Pidana Ketenagakerjaan button

Topik Training Terbaru

TATA CARA PELAKSANAAN LELANG SECARA ONLINE
October 20, 2020
WEBINAR PENGISIAN LKPS DAN MEMBUAT LED PS
September 23, 2020
MEMAHAMI ASPEK LEGAL DAN ASPEK AKUNTANSI SKEMA-SKEMA KERJASAMA BISNIS TERKAIT ASET TETAP BUMN (Permen BUMN No.Per-04/MBU/09/2017)
March 5, 2020
BIMTEK MENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAHAN DESA DALAM PENGGUNAAN SISTEM KEUANGAN DESA BERBASIS APLIKASI
February 8, 2020
KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK SEKTOR PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
February 7, 2020
KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI HAK TANGGUNGAN TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK BERDASAKAN PERMEN ATR NO. 9 TAHUN 2019
February 6, 2020
Bimtek Transformasi Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Sesuai Permen BUMN No. 8 Tahun 2019 dan ISO 20400 Tahun 2017
February 4, 2020
Penerapan Omnibus Law dan Subtansi Perubahan Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pokok-Pokok Pikiran DPRD dalam Perencanaan Pengangaran RAPBD TA 2021
January 29, 2020
Diklat dan Ujian Sertifikasi Barang/Jasa Pemerintah Tingkat Dasar dengan AKREDITASI B
January 28, 2020
Peningkatan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Negara di Era digital 4.0
January 25, 2020
PENGELOLAAN PIUTANG NEGARA/DAERAH : PENYISIHAN DAN PENGHAPUSAN PIUTANG SESUAI PMK 82/2019
January 22, 2020
PENGUATAN PERAN SPI DI BLU & BLUD SESUAI DENGAN SPIP DAN STANDAR AUDIT INTERN PEM ERINTAH
January 21, 2020
Management Export Import Kepabeanan Pelabuhan & Incoterms 2020
January 20, 2020
Peningkatan Kompetensi Bagi Pejabat Pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan (PjPHP/PPHP) Berdasarkan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018
January 19, 2020
BIMTEK STRATEGI DAN PENYUSUNAN RENCANA UMUM PENGADAAN
December 24, 2019
BIMTEK IMPLEMENTASI UU ASN MELALUI SKP BULANAN DENGAN MENGGUNAKAN PRAKTEK APLIKASI INTERNET DAN PELAKSANAAN PP 18 TAHUN 2016 TTG PERANGKAT DAERAH PROPINSI KAB/KOTA
December 24, 2019
BIMTEK KIMPLEMENTASI PP NOMOR 30 THN 2019 TTG SISTEM PENILAIAN KINERJA PNS DENGAN MENGGUNAKAN PRAKTEK APLIKASI INTERNET WAJIB BAGI SEMUA SKPD PROPINSI KAB/KOTA
December 24, 2019
BIMTEK IMPLEMENTASI UU ASN DALAM PENINGKATAN PENYUSUNAN SASARAN KINERJA PEGAWAI GURU DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KAB/KOTA SE INDONESIA
December 24, 2019
BIMTEK PENYUSUNAN EVALUASI JABATAN DAN PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN SKT DAN SKM PNS DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA SE INDONESIA
December 24, 2019
BIMTEK PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN DAN PENYUSUNAN ANALISIS BEBAN KERJA PNS DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA SE INDONESIA
December 24, 2019
Butuh Bantuan? Hubungi Kami
Chat via Whatsapp
Hubungi kami jika Anda membutuhkan informasi