Management Export Import Kepabeanan Pelabuhan & Incoterms 2020

PENDAHULUAN

Management Export Import Kepabeanan Pelabuhan dan Incoterm 2020 dalam Proses Perdagangan Export Import adalah hubungan antar negara yang berbeda yang unik dan sekaligus kompleks dengan ciri khas masing-masing negara yang berbeda-beda baik dari segi peraturan yang berlaku dan prosedurnya mengharuskan pelaku usaha perdagangan international harus bersikap kritis dan hati-hati dalam mensikapi dan memandang transaksi Export Import.

Hal ini didasari oleh banyak pihak yang berkecimpung dan terlibat di dalamnya. Sistem Management Export Import, Kepabenan dan Pelabuhan akan berjalan dengan baik apabila pelaku-pelaku di dalamnya bertindak sesuai dengan tugas dan kewajiban masing-masing pihak. Pihak-pihak tersebut mempunyai alur kerja yang harus dipahami bagi pelaku bisnis Export Import. Semakin baik pemahaman dari proses Management Export Import Kepabenan Pelabuhan dan Incoterm 2020 ini akan semakin dapat mengantisipasi akan timbulnya biaya yang tak terduga dan mengurangi biaya yang di luar normal dalam transaksi Export Import. Tentu saja kerumitan proses Management Export Import, Kepabeanan dan Pelabuhan bisa teratasi dengan tidak ada biaya biaya yang tidak seharusnya dibayarkan, perusahaan bisa meminimalisasi dan mampu melakukan efesiensi biaya dalam proses clearance baik Import dan Export.

Training Management Export Import Kepabeanan Pelabuhan dan Incoterm 2020 ini akan memberikan keterampilan serta pemahaman yang mendalam mengenai Management Export Import, Kepabeanan dan Pelabuhan, untuk memaksimalkan pemanfaatan fasilitas dan kemudahan yang disediakan Pemerintah serta mengupas tentang hal-hal yang berkaitan alur kerja transaksi Management Export Import, Kepabeanan dan Pelabuhan yang sangat berkait erat dengan besarnya Bea Masuk dan Pajak guna meminimalisir High Cost, risiko serta Biaya tak terduga dalam setiap pengurusan dokumen dan transaksi Export Import.

Peningkatan Kompetensi Bagi Pejabat Pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan (PjPHP/PPHP) Berdasarkan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018

PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan kompentensi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Instansi Pemerintah, sesuai amanat Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 beserta perubahannya, maka salahsatu faktor yang memerlukan penguatan kompetensi adalah pada Pejabat Pemeriksa Administrasi Hasil Pekerjaan (PjPHP/PPHP), dimana fungsi tersebut merupakan bagian yang sangat penting untuk menjaga Kredibilitas PA/KPA dalam meyakini proses dan Prosedur Administrasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. PJPHP/PPHP memiliki peran strategis dan sangat penting sebagai saringan terakhir sebelum diserah terimakan oleh PPK yang berkontrak dengan Penyedia.

    Pelatihan Pengadaan yang telah dilaksanakan selama ini, telah mencakup seluruh proses, namun dirasakan masih kurang ketika berhadapan dengan kondisi implementasi dilapangan, utamanya pada proses Pemeriksaan Administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa, sehingga tak heran sering ditemukan adanya permasalahan-permasalahan ketika sudah berada ditataran tahapan dimaksud, yang memprihatinkan ketika harus berhadapan dengan permasalahan Hukum.

  Untuk itu diperlukan pemahaman dan Peningkatan Kompetensi bagi Pejabat Pemeriksa Administrasi Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa, untuk memahami dan mengimplementasikan hal tersebut

NARASUMBER

Spesialis Pengadaan /  Praktisi / Profesional / Ahli PBJ  Yang Memiliki Sertifikat TOT LKPP

Fasilitas Peserta

–  Sertifikat Pelatihan                      –   Coffee Break
–  Tas & Makalah ( Soft Copy )      –   Flashdisk 4GB
–  Makan Siang

INVESTASI
Rp. 4.000.000,- / Peserta 
(Belum Termasuk Penginapan)

Pembayaran Biaya Training dapat dilakukan dengan 2 cara antara lain:

• Transfer ke BANK MANDIRI Cab. Jakarta Plumpang
  No. Rekening. 120-00-1040693-7  a.n : BINA MANAGEMEN CENTER
  (Lakukan Konfirmasi Pembayaran dengan mengirimkan bukti transfer melalui :
  Fax. 021 – 29489851  | e-Mail : diklat.bmc@gmail.com | WA: 0813 1485 7363
  atau dibawa pada saat Registrasi Ulang di lokasi training.)
• Tunai di Tempat saat melakukan registrasi ulang di lokasi training

Untuk informasi pendaftaran dan Silabus materi dapat menghubungi kontak yang tertera diwebsite kami atau bisa langsung mengisi pendaftaran online diwebsite kami.

Silahkan Isi Form Pendaftaran Berikut :

BIMTEK STRATEGI DAN PENYUSUNAN RENCANA UMUM PENGADAAN

“Berdasarkan Perlem LKPP No. 7 tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Keputusan Deputi II LKPP No. 26 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penggunaan Aplikasi Sistem informasi Rencana Umum Pengadaan(SIRUP)”

DESKRIPSI

Sebagaimana diketahui, bahwa pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah, sebagaimana yang diamanatkan oleh Perpres Nomor 54/2010 (yang diperbaharui dengan Perpres Nomor 70/2012 dan Perpres 16/2018) yakni awal dari tahapan pelaksanaan barang/jasa diawali dengan perencanaan umum pengadaan. Kegagalan dalam perencanaan dapat dipastikan, para pihak sesungguhnya sedang merencanakan kegagalan dalam tahapan PBJ. Penegasan tentang pentingnya penyusunan rencana umum pengadaan juga termaktub dalam Perlem LKPP No. 7 tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Keputusan Deputi II LKPP No. 26 tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), Baru-baru iniKepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Roni Dwi Susanto mengimbau kementerian/lembaga (K/L) untuk menggunakan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP). Hal ini menurut Roni dapat mencegah kebiasaan penundaan pengadaan yang dilakukan K/L

Tujuan

• Untuk mengetahui dan memahami teknis menentukan harga perkiraan sendiri, kerangka acuan kerja dan rancangan kontrak.
• Untuk mengetahui dan memahami potensi masalah dalam PBJ dan alternatif solusi penyelesaian
• Untuk menambah kapasitas keilmuan para Pengelola PBJ sehingga meningkatkan kompetensi sebagai pengelola pengadaan barang/jasa pemerintah.
• Untuk mempercepat realisasi pembangunan dan realisasi serapan penggunaan anggaran (tidak terkendala dalam pelaksanaan PBJ).

Sasaran Audiens/Peserta Aktif

• Pejabat Pengguna Anggaran (PPA)
• Kuasa Pengguna Anggara (KPA)
• Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
• Unit Layanan Pengadaan (ULP)
• Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PjPPHP/PPHP)
• Aparat Pengawas Intren Pemerintah (APIP)

MATERI PEMBAHASAN

1. Strategi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

• Apa itu Strategi Pengadaan
• Penetapan Tujuan dan Strategi Pengadaan
• Analisis SWOT
• Supply Positioning Model
• Supplier Perception Model

2. Lanjutan Strategi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

• Hubungan pembeli dengan penyedia barang/jasa
• Penerapan Strategi Pengadaan

3. Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

• Pengertian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
• Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (Swakelola dan Pemilihan Penyedia)
• Hakikat Pemilihan
• Perencanaan pengadaan berdasarkan Perpres 54 Tahun 2010 dan Perubahannya
• Identifikasi Kebutuhan

4. Lanjutan Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

• Konsep Dasar Pemaketan Barang/Jasa
• Penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP)
• Pengumuman Rencana Umum Pengadaan

5. PersiapanPelaksanaan Kontrak

• Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
• Pre Award Meeting (Jaminan, Asuransi, Eskalasi, Harga Satuan Timpang, dll)

6. Lanjutan Persiapan Pelaksanaan Kontrak

• Pre Construction Meeting (Rapat Persiapan Pelaksanaan) (Organisasi Kerja, Jadwal Pengadaan Bahan dan Mobilisasi, Rencana Mutu Kontrak, dll)

7. Lanjutan Persiapan Pelaksanaan Kontrak

• Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan Serah Terima Lapangan.

8. Pengendalian Pelaksanaan Pekerjaan

• Pemeriksaan Lapangan Bersama,
• Monitoring dan pengendalian pelaksanaan Kontrak (Penerapan Program Mutu, Manajemen Resiko, unsur-unsur pengendalian, dll)
• Adendum dan Amandemen Kontrak (Pengertian dan tata cara)

Fasilitas Peserta

–  Sertifikat Pelatihan                      –   Coffee Break
–  Tas & Makalah ( Soft Copy )      –   Flashdisk 4GB
–  Makan Siang

INVESTASI
Rp. 4.000.000,- / Peserta 
(Belum Termasuk Penginapan)

Pembayaran Biaya Training dapat dilakukan dengan 2 cara antara lain:

• Transfer ke BANK MANDIRI Cab. Jakarta Plumpang
  No. Rekening. 120-00-1040693-7  a.n : BINA MANAGEMEN CENTER
  (Lakukan Konfirmasi Pembayaran dengan mengirimkan bukti transfer melalui :
  Fax. 021 – 29489851  | e-Mail : diklat.bmc@gmail.com | WA: 0813 1485 7363
  atau dibawa pada saat Registrasi Ulang di lokasi training.)
• Tunai di Tempat saat melakukan registrasi ulang di lokasi training

Untuk informasi pendaftaran dapat menghubungi kontak yang tertera diwebsite kami atau bisa langsung mengisi pendaftaran online diwebsite kami.

Silahkan Isi Form Pendaftaran Berikut :

BIMTEK IMPLEMENTASI UU ASN MELALUI SKP BULANAN DENGAN MENGGUNAKAN PRAKTEK APLIKASI INTERNET DAN PELAKSANAAN PP 18 TAHUN 2016 TTG PERANGKAT DAERAH PROPINSI KAB/KOTA

PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) secara jelas disebutkan bahwa setiap pegawai ASN mempunyai hak dan kesempatan  yang sama untuk mengembangkan kompetensi. Pengembangan kompetensi Pegawai ASN dilakukan antara lain salah satunya melalui Bimtek. Keberadaan Pegawai ASN memiliki kompetensi merupakan modal bagi pemerintah daerah Provinsi Kab/Kota dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara efektif dan efisien.

Program Bimtek yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi SDM (competenscy based training) membutuhkan struktur kurikulum dan silabus  berbasis kompetensi yang sering diistilahkan sebagai kurikulum berbasis kompetensi. Sebagai wujud peningkatan terhadap kemampuan kompetensi teknis dalam proses belajar mengajar semua peserta bimtek harus memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap di bidang masing-masing.

Adapun kurikulum yang akan dibahas dalam bimtek meliputi :

Kurikulum Materi SKP bulanan dengan menggunakan apllikasi internet :

1. Dasar hukum SKP , Pengertian SKP, Tujuan SKP dan Manfaat SKP dengan menggunakan aplikasi internet
2. Perencanaan penyusunan SKP sesuai dengan SKP  menggunakan aplikasi internet
3. Tata Cara Penyusunan SKP menggunakan aplikasi internet
4. Penyusunan Standar Teknis Kegiatan SKP menggunakan aplikasi internet
5. Praktek penyusunan SKP menggunakan aplikasi internet
6. Simulasi/presentasi penyusunan SKP dengan menggunakan aplikasi internet
7. Evaluasi penilaian SKP ke dalam laporan kinerja harian

Kurikulum UU NO 5 TAHUN 2014 TTG ASN :

1. Pengertian, Tujuan, Manfaat, Peranan ASN
2. Tugas dan fungsi dan kewenangan BKN dalam ASN
3. Kelembagaan BKN, LAN, Menpan dan Komisi ASN
4. Manajemen ASN
5. Manajemen PPPK

Kurikulum PP 18 TAHUN 2016 TTG PERANGKAT DAERAH :

1. Pengertian PP 18
2. Tujuan PP 18
3. Manmaaf PP 18
4. Peranan PP 18
5. Kewenangan PP 18
6. Tugas Pokok dan Fungsi PP 18

NB: Peserta membawa laptop  dan Tupoksi sesuai SOTK untuk praktek  BIMTEK DILAKSANAKAN SELAMA 2 (DUA) HARI

Fasilitas Peserta

–  Sertifikat Pelatihan                      –   Coffee Break
–  Tas & Makalah ( Soft Copy )      –   Flashdisk 4GB
–  Makan Siang

INVESTASI
Rp. 4.000.000,- / Peserta 
(Belum Termasuk Penginapan)

Pembayaran Biaya Training dapat dilakukan dengan 2 cara antara lain:

• Transfer ke BANK MANDIRI Cab. Jakarta Plumpang
  No. Rekening. 120-00-1040693-7  a.n : BINA MANAGEMEN CENTER
  (Lakukan Konfirmasi Pembayaran dengan mengirimkan bukti transfer melalui :
  Fax. 021 – 29489851  | e-Mail : diklat.bmc@gmail.com | WA: 0813 1485 7363
  atau dibawa pada saat Registrasi Ulang di lokasi training.)
• Tunai di Tempat saat melakukan registrasi ulang di lokasi training

Untuk informasi pendaftaran dapat menghubungi kontak yang tertera diwebsite kami atau bisa langsung mengisi pendaftaran online diwebsite kami.

Silahkan Isi Form Pendaftaran Berikut :

BIMTEK IMPLEMENTASI PP NOMOR 30 THN 2019 TTG SISTEM PENILAIAN KINERJA PNS DENGAN MENGGUNAKAN PRAKTEK APLIKASI INTERNET WAJIB BAGI SEMUA SKPD PROPINSI KAB/KOTA

PENDAHULUAN

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun  2019 Tentang Sistem Penilaian Kinerja PNS yang diundangkan dalam  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) secara jelas disebutkan bahwa setiap PNS ASN mempunyai hak dan kesempatan  yang sama untuk mengembangkan kompetensi.  Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Manajemen PNS disebutkan bahwa setiap PNS ASN mempunyai kewajiban dan hak untuk mendapatkan pengembangan kompetensi yang salah satunya melalui Bimtek. Keberadaan PNS  ASN memiliki kompetensi merupakan modal bagi Pemerintah Daerah Provinsi Kab/Kota dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara efektif dan efisien.

Program Bimtek yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi SDM (competenscy based training) membutuhkan struktur kurikulum dan silabus  berbasis kompetensi yang sering diistilahkan sebagai kurikulum berbasis kompetensi. Sebagai wujud peningkatan terhadap kemampuan kompetensi teknis dalam proses belajar mengajar dimana semua peserta bimtek harus memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap di bidang masing-masing.

Kurikulum Materi PP 30 Thn 2019 :

1. Dasar hukum, Pengertian Penilaian Kinerja PNS, Tujuan dan Manfaat Penilaian Kinerja PNS
2. Perencanaan penyusunan Penilaian Kinerja PNS menggunakan aplikasi internet
3. Tata Cara Penyusunan Penilaian Kinerja PNS menggunakan aplikasi internet
4. Penyusunan Standar Teknis Kegiatan Penilaian Kinerja PNSmenggunakan aplikasi internet
5. Praktek penyusunan Penilaian Kinerja PNS menggunakan aplikasi internet
6. Simulasi/presentasi penyusunan Penilaian Kinerja PNS dengan menggunakan aplikasi internet
7. Evaluasi penilaian Penilaian Kinerja PNSke dalam laporan kinerja harian, Bulanan dan Tahunan.

NB: Peserta membawa laptop  dan Tupoksi sesuai SOTK untuk praktek

Fasilitas Peserta

–  Sertifikat Pelatihan                      –   Coffee Break
–  Tas & Makalah ( Soft Copy )      –   Flashdisk 4GB
–  Makan Siang

INVESTASI
Rp. 4.000.000,- / Peserta 
(Belum Termasuk Penginapan)

Pembayaran Biaya Training dapat dilakukan dengan 2 cara antara lain:

• Transfer ke BANK MANDIRI Cab. Jakarta Plumpang
  No. Rekening. 120-00-1040693-7  a.n : BINA MANAGEMEN CENTER
  (Lakukan Konfirmasi Pembayaran dengan mengirimkan bukti transfer melalui :
  Fax. 021 – 29489851  | e-Mail : diklat.bmc@gmail.com | WA: 0813 1485 7363
  atau dibawa pada saat Registrasi Ulang di lokasi training.)
• Tunai di Tempat saat melakukan registrasi ulang di lokasi training

Untuk informasi pendaftaran dapat menghubungi kontak yang tertera diwebsite kami atau bisa langsung mengisi pendaftaran online diwebsite kami.

Silahkan Isi Form Pendaftaran Berikut :