MEMAHAMI ASPEK LEGAL DAN ASPEK AKUNTANSI SKEMA-SKEMA KERJASAMA BISNIS TERKAIT ASET TETAP BUMN (Permen BUMN No.Per-04/MBU/09/2017)

PENDAHULUAN

Kementerian BUMN telah memberlakukan Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-04/MBU/09/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-03/MBU/08/2017 tentang Pedoman Kerja Sama (Permen BUMN No.Per-04/MBU/09/2017) yang berlaku efektif pada tanggal 14 Agustus 2017. Permen BUMN No.Per-04/MBU/09/2017 adalah peraturan yang sangat komplit terkait pemilihan mitra, tata cara memilih mitra kerja sama dan lain-lain. Aturan ini harus diperhatikan oleh setiap BUMN dalam menyusun SOP kerja sama bisnis terkait aset BUMN. Beberapa skema pemberdayaan aset tetap BUMN diatur dalam Permen BUMN No.Per-13/MBU/09/2014 tentang, ” Pedoman Pendayagunaan Aset Tetap Badan Usaha Milik Negara” (Permen BUMN No.Per-13/MBU/09/2014) seperti Kerja Sama Operasi (KSO), Kerja Sama Usaha (KSU), Bangun Guna Serah (BGS), Bangun Serah Guna (BSG), sewa, pinjam pakai dan lain-lain. Namun Permen BUMN No.Per-13/MBU/09/2014 telah digantikan oleh Permen BUMN No.Per-04/MBU/09/2017. Bagaimanakah implikasinya terhadap kerja sama bisnis yang melibatkan aset tetap BUMN.Sehubungan dengan hal tersebut maka kami dari BMC bersama PUSAT PENGEMBANGAN PROFESI INDONESIA  Akan melaksanakan Workshop nasional dua hari.

Untuk itu, kami mengundang para praktisi keuangan dan manajemen aset untuk mengikuti pelatihan terkait dengan hal tersebut,

MATERI PEMBAHASAN

• Sesi I: Implikasi pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-04/MBU/09/2017 tentang Pedoman Kerja Sama dan permasalahan seputar aspek legal skema BGS, BSG, KSO, KSU, sewa dan Pinjam Pakai,
• Sesi II: Beberapa permasalahan seputar kerja sama yang melibatkan objek hak atas tanah dengan skema BGS, BSG, KSO, KSU, sewa dan Pinjam Pakai,
• Sesi III: Pencatatan KSO, KSU, BGS, BSG dan perjanjian konsesi berdasarkan PSAK 66, ISAK 16 dan PSAK terkait lainnya.
• Sesi IV: Permasalahan akuntansi keuangan terkait kerja sama bisnis BUMN dengan skema BGS, BSG, KSO, KSU, sewa dan Pinjam Pakai dan permasalahan akuntansi keuangan terkait hak atas tanah sebagai objek kerja sama.

Fasilitas Peserta

–  Sertifikat Pelatihan                      –   Coffee Break
–  Tas & Makalah ( Soft Copy )      –   Flashdisk 4GB
–  Makan Siang

INVESTASI
Rp. 4.000.000,- / Peserta 
(Belum Termasuk Penginapan)

Pembayaran Biaya Training dapat dilakukan dengan 2 cara antara lain:

• Transfer ke BANK MANDIRI Cab. Jakarta Plumpang
  No. Rekening. 120-00-1040693-7  a.n : BINA MANAGEMEN CENTER
  (Lakukan Konfirmasi Pembayaran dengan mengirimkan bukti transfer melalui :
  Fax. 021 – 29489851  | e-Mail : diklat.bmc@gmail.com | WA: 0813 1485 7363
  atau dibawa pada saat Registrasi Ulang di lokasi training.)
• Tunai di Tempat saat melakukan registrasi ulang di lokasi training

Untuk informasi pendaftaran dapat menghubungi kontak yang tertera diwebsite kami atau bisa langsung mengisi pendaftaran online diwebsite kami.

BIMTEK MENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAHAN DESA DALAM PENGGUNAAN SISTEM KEUANGAN DESA BERBASIS APLIKASI

PENDAHULUAN

Sesuai amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa memiliki kewajiban untuk melakukan pengelolaan Keuangan Desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga menjadikan Desa maju, mandiri dan sejahtera. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang merupakan peraturan pengganti Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 membawa implikasi penting dalam pengelolaan keuangan desa. Peraturan peralihan terkait dengan Permendagri tersebut diantaranya : Pengelolaan keuangan Desa yang saat ini masih berjalan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa tetap berlaku sampai 2018 sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini, Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini mulai berlaku untuk APB Desa tahun anggaran 2019.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang merupakan peraturan pengganti Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 membawa implikasi penting dalam pengelolaan keuangan desa. Peraturan peralihan terkait dengan Permendagri tersebut diantaranya : Pengelolaan keuangan Desa yang saat ini masih berjalan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa tetap berlaku sampai 2018 sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini, Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini mulai berlaku untuk APB Desa tahun anggaran 2019 dan Peraturan Bupati/Walikota mengenai Pengelolaan Keuangan Desa yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Menteri ini tetap berlaku dan wajib menyesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Menteri ini ditetapkan.

Untuk dapat menerapkan prinsip akuntabilitas tersebut, diperlukan berbagai sumber daya dan sarana pendukung, diantaranya sumber daya manusia yang kompeten serta dukungan sarana teknologi informasi yang memadai dan dapat diandalkan. Namun demikan, dilihat dari kondisi SDM Desa yang belum memadai, banyak pihak mengkhawatirkan dalam pelaksanaan UU Desa ini. Terdapat risiko-risiko yang yang harus diantisipasi agar tidak terjadi apa yang dikhawatirkan tersebut. SISKEUDES, merupakan bentuk komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung secara nyata tata kelola Pemerintahan desa secara baik dan akuntabel melalui SISKEUDES. Maka Pemerintah Daerah telah mengambil langkah-langkah sebagai upaya Penguatan Desa dan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparat Desa, penguatan Administrasi Keuangan Desa untuk menghadapi Dana Desa khususnya yang bersumber dari dana APBN baik melalui Bimbingan Teknis, Pendidikan dan Pelatihan maupun Sosialisasi.

Aplikasi SISKEUDES sebagai alat bantu bagi Pemerintah Desa guna mencatat perencanaan pembangunan Desa, penganggaran serta penatausahaan secara digital sehingga mempermudah dalam menyajikan laporan sesuai dengan perundangan yang berlaku. Penerapan/pemanfaatan aplikasi tersebut membutuhkan peletakan yang baik sesuai dengan regulasi dan kebutuhan dalam Struktur Pengelolaan Keuangan Desa agar dapat berfungsi dengan optimal.

MAKSUD DAN TUJUAN :

Adapun maksud Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Dan Studi Banding ini adalah

• Memastikan seluruh Ketentuan dan Kebijakan dalam implementasi UU Desa khususnya keuangan dan pembangunan desa dapat dilaksanakan dengan baik untuk seluruh Tingkatan Pemerintah.
• Pemerintah desa dapat melaksanakan siklus pengelolaan keuangan desa berbasis Aplikasi Siskeudes secara akuntabel mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan.

LINGKUP KEGIATAN

1. Mempersiapkan segala sarana yang berkaitan dengan bimbingan teknis termasuk materi Bimtek berupa makalah atau modul dari narasumber.
2. Presentasi oral dan diskusi antara narasumber dan peserta dalam rangka penguatan kelembagaan dan personal pemerintahan desa selama 5 (Lima) hari 4 (Empat) malam dalam percepatan penataan desa dan perdes tentang kewenangan desa.

RUANG LINGKUP MATERI

Adapun Ruang Lingkup Materi Pelatihan antara lain :
(4) Kebijakan Umum Penyelenggaran Pemerintahan Desa;
(4) Regulasi Pengelolaan Keuangan Desa ( Permendagri No. 20 Tahun 2018 );
(4) Gambaran Keberlanjutan SISKEUDES 2019 (Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Aplikasi);
(4) Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa;
(4) Studi Banding;
(4) Studi Kasus/Tanya Jawab.

MEKANISME PENYELENGGARAAN

1. PELAKSANA KEGIATAN
Kegiatan ini diselenggarakan atas prakarsa BINA MANAGEMEN CENTERE (BMC) dengan menggunakan tenaga pengajar dari Direktorat Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri RI serta praktisi dan akademis di bidang pemerintahan dan keuangan, baik profesional atau Pejabat dari Kementerian/LPND.

2. METODE PELAKSANAAN
Kegiaatan ini akan diberikan melalui kuliah, diskusi kelas dan kelompok, serta pendalaman materi. Materi akan disampaikan dengan menggunakan metode participatory training dan group dynamic yang menekankan pada keikutsertaan penuh setiap peserta yang memungkinkan terjadinya interaksi aktif antar peserta.

3. PESERTA KEGIATAN :
(4) Kantor/Dinas/Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (DPMD);
(4) Bagian / Sub Bagian Pemerintahan Desa Setda
(4) Camat / Perangkat Kecamatan;
(4) Kepala Desa / Perangkat Desa;
(4) BPD dan Lembaga kemasyarakatan, serta Peminat, Umum/Unsur lain yang terkait.

4. TATA LAKSANA KEGIATAN :
(4) Kegiatan ini rencananya akan diselenggarakan selama 4 (Empat) hari 3 (Tiga) malam, pada :
– Waktu : Di bulan Oktober sampai Akhir Desember Tahun 2019 (Tentaive)
– Tempat : Jakarta / Bandung ( Tentative).
(4) Jadwal Kegiatan dapat dirubah dan disesuaikan dengan kesiapan masing masing pemda.
(4) Pelaksanaan program rencananya akan dilaksanakan secara bertahap serta berkesinambungan disesuaikan dengan kebutuhan permintaan dari daerah.

INVESTASI

Pembiayaan  kegiatan  ini  dibebankan  kepada  setiap  peserta sebesar @RP. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah)/Peserta, Biaya tersebut meliputi fasilitas :

• Antar – Jemputan dari Bandara Ke Hotel (PP) ;
• Transportasi (bus) selama kegiatan;
• Mengikuti Seluruh Kegiatan Sesuai Agenda / Jadwal Kegiatan;
• Akomodasi Penginapan dihotel Selama Kegiatan;
• Mendapatkan Konsumsi Selama Kegiatan;
• Cinderamata Berupa Baju Kaos Bagi Peserta;
• Mendapatkan Bimtek Kit (Tas, Pulpen, Blok Note, Materi/Modul Kegiatan);
• Sertifikat Dan Kwitansi untuk masing masing

Pembayaran Biaya Training dapat dilakukan dengan 2 cara antara lain:

• Transfer ke BANK MANDIRI Cab. Jakarta Plumpang
  No. Rekening. 120-00-1040693-7  a.n : BINA MANAGEMEN CENTER
  (Lakukan Konfirmasi Pembayaran dengan mengirimkan bukti transfer melalui :
  Fax. 021 – 29489851  | e-Mail : diklat.bmc@gmail.com | WA: 0813 1485 7363
  atau dibawa pada saat Registrasi Ulang di lokasi training.)
• Tunai di Tempat saat melakukan registrasi ulang di lokasi training

Untuk informasi pendaftaran  dan materi pelatihan dapat menghubungi kontak yang tertera diwebsite kami atau bisa langsung mengisi pendaftaran online diwebsite kami.

Kebijakan dan Implementasi Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan
(Berdasarkan PP. 24/2018, Permendikbud 25/2018 dan SE Kemendikbud 05/2018)

PENDAHULUAN

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau disingkat OSS (Online Single Submission) sudah wajib dilaksanakan sejak bulan Juli 2018. Salah satu yang terikat pada perizinan online tersebut adalah perizinan pendirian sekolah (satuan pendidikan). Perizinan dengan online akan memudahkan pelaku usaha terutama di bidang pendidikan untuk menjalankan kegiatannya. Sejalan dengan PP 24/2018, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah membuat acuan petunjuk langsung soal OSS Bidang Pendidikan.Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan, ada 5 jenis perizinan di bidang pendidikan yang dilakukan secara online (OSS). Untuk mempertegaskan pelaksanaan Perizinan Berusaha terintegrasi di Sektor pendidikan Kemendikbud membuatkan surat edaran No. 05 tahun 2018, kepada inspektorat dan Pengawas untuk Instansi daerah, untuk mengawasi pelaksanaan Perizinan berusaha terintegrasi di sektor pendidikan dan Kebudayaan.

Fasilitas Peserta

–  Sertifikat Pelatihan                      –   Coffee Break
–  Tas & Makalah ( Soft Copy )      –   Flashdisk 4GB
–  Makan Siang

INVESTASI
Rp. 3.500.000,- / Peserta 
(Belum Termasuk Penginapan)

Pembayaran Biaya Training dapat dilakukan dengan 2 cara antara lain:

• Transfer ke BANK MANDIRI Cab. Jakarta Plumpang
  No. Rekening. 120-00-1040693-7  a.n : BINA MANAGEMEN CENTER
  (Lakukan Konfirmasi Pembayaran dengan mengirimkan bukti transfer melalui :
  Fax. 021 – 29489851  | e-Mail : diklat.bmc@gmail.com | WA: 0813 1485 7363
  atau dibawa pada saat Registrasi Ulang di lokasi training.)
• Tunai di Tempat saat melakukan registrasi ulang di lokasi training

Untuk informasi pendaftaran  dan materi pelatihan dapat menghubungi kontak yang tertera diwebsite kami atau bisa langsung mengisi pendaftaran online diwebsite kami.

KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI HAK TANGGUNGAN TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK BERDASAKAN PERMEN ATR NO. 9 TAHUN 2019

PENDAHULUAN

Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan terhadap kreditur-kreditur lain. Hak Tanggungan diatur berdasarkan Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah. Sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik (“Permen Agraria 9/2019”), dikenal istilah Sistem Hak Tanggungan Elektronik (“Sistem HT-el”) yang mulai berlaku sejak diundangkan yaitu sejak tanggal 21 Juni 2019 (Permen ATR/KBPN 9/2019). Permen tersebut merupakan kesinambungan dengan Permen ATR/KBPN sebelumnya, yaitu Permen 3/2019 tentang penggunaan sistem elektronik dan Permen 7/2019 tentang perubahan bentuk sertifikat. Dengan diterbitkannya permen-permen tersebut merupakan langka maju Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional dalam mempermudah masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dari kementerian tersebut dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Proses pelayanan hak tanggungan dalam rangka pemeliharaan data pendaftaran tanah yang diselenggarakan melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Walaupun Permen tersebut telah diterbitkan dan berlaku sejak diundangkan, namun pelaksanaan Permen No. 9/2019 tentang HT-el masih tergantung kesiapan masing-masing kantor Dinas Pertanahan dalam menerapkan sistem elektronik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

TUJUAN PELATIHAN

Setelah mengikuti pelatihan ini diharapkan peserta dapat mengetahui dan memahami kebijakan dan implementasi hak tanggungan sbb :

1. dasar hukum, dan definisi HT
2. obyek dan subyek HT
3. azas-azas HT
4. janji-janji dalam HT
5. e.pemberian,pembebanan HT
6. peringkat HT
7. peralihan, eksekusi, pencoretan dan penghapusan HT
8. mekanisme HT konvensional
9. mekanisme HT-e
10. kedudukan PPAT dalam HT-e

METODE PELATIHAN :

Pelatihan ini didesain secara interaktif dengan metode kombinasi ceramah, tanya jawab interaktif, Tutorial melalui video dan simulasi akses online melalui website Kementrian ATR/BPN. Peserta diajak akses ke website Kementrian ATR/BPN untuk mendaftarkan diri untuk mendapatkan akses dan belajar simulasi online menggunakan laptop masing-masing.

PESERTA PELATIHAN:

Yang diharapkan hadir pada workshop ini adalah praktisi Hukum, Notaris, Corporate Legal, Corporate Secretary ,  Staff General Affairs, Staff bagian Legal  Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) seperti  perusahaan Asuransi, Pegadaian, Leasing dan BANK

NARASUMBER

Dr. Drs. Yuni Pratikno, SE.,MM., MH

Seorang praktisi, Asesor dan akademisi yang telah berpengalaman lebih dari 26 tahun di bidang Manajemen Sumber Daya Manusia, Hukum Bisnis, perdata dan Hukum Ketenagakerjaan, Manajemen Dana Pensiun dan Kewirausahaan, Ahli Kesehatan dan Keselamatan Kerja (Ahli K3 Umum dan Kimia) di Perusahaan, Manajemen Security dan General Affair, Perizinan Perusahaan melalui OSS di beberapa Perusahaan Multinasional.

Saat ini menjadi Associate pada Victor Christian Law and Partner dan Wakil Rektor (Waket) 1 Bidang Akademik pada Sekolah Tinggi Manajemen IMMI dan dosen tamu pada Universitas Pertahanan, UHAMKA, Disdikal, SESKOAL, KORP MARINIR dan Mabes AL.

Sertifikat kompetensi yang dimiliki : Sertikasi Asesor dan Ahli Manajemenn Risiko dari BNSP, Sertifikasi Dosen Profesional dan Asesor BKD dari BAN PT, Sertifikasi Ahli K3 Umum dan Ahli K3 Kimia dari Kementrian Tenaga Kerja RI, Sertifikasi MUDP dari LSPDP

Kualifikasi pendidikan formal : S1 Ekonomi, S2 Hukum, S2 Magister Manajemen SDM dan Manajemen Internasional dan  Doktor (S3) di bidang Manajemen. Berpengalaman menjadi Konsultan dan trainer di bidang manajemen SDM, Manajemen Risiko, K3L, hukum bisnis, Perdata dan PHI di beberapa lembaga pemerintah, MNC dan swasta.

Fasilitas Peserta

–  Sertifikat Pelatihan                      –   Coffee Break
–  Tas & Makalah ( Soft Copy )      –   Flashdisk 4GB
–  Makan Siang

INVESTASI
Rp. 4.500.000,- / Peserta 
(Belum Termasuk Penginapan)

Pembayaran Biaya Training dapat dilakukan dengan 2 cara antara lain:

• Transfer ke BANK MANDIRI Cab. Jakarta Plumpang
  No. Rekening. 120-00-1040693-7  a.n : BINA MANAGEMEN CENTER
  (Lakukan Konfirmasi Pembayaran dengan mengirimkan bukti transfer melalui :
  Fax. 021 – 29489851  | e-Mail : diklat.bmc@gmail.com | WA: 0813 1485 7363
  atau dibawa pada saat Registrasi Ulang di lokasi training.)
• Tunai di Tempat saat melakukan registrasi ulang di lokasi training

Untuk informasi pendaftaran dapat menghubungi kontak yang tertera diwebsite kami atau bisa langsung mengisi pendaftaran online diwebsite kami.

Bimtek Transformasi Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Sesuai Permen BUMN No. 8 Tahun 2019 dan ISO 20400 Tahun 2017

PENDAHULUAN

Pengadaan Barang dan Jasa saat ini menjadi Fokus Perhatian Pemerintah, sebagaimana disampaikan Oleh Presiden pada berbagai kesempatan, bahwa Pemerintah maupun BUMN, agar melakukan pembenahan pada Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa dan meningkatkan Akuntabilitasnya. Presiden telah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 16 tahun 2018 sebagai pedoman Pengadaan pada Pemerintah dan menteri BUMN mengeluarkan Permen BUMN No. 8 tahun 2019, Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Badan Usaha Milik Negara. Dimana peraturan dimaksud agar proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Badan Usaha Milik Negara semakin kompetitif, transparan dan akuntabel untuk seluruh penyedia barang dan jasa, serta untuk menumbuhkan iklim usaha yang sehat.

Dengan upaya Pemerintah untuk menyederhanakan sistem Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan BUMN, serta hadirnya Peraturan Menteri BUMN No. PER-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara, yang antara lain terlihat pada aturan mengenai Best Value For Money, Total Cost of Ownership, Pengelolaan Risiko dan Etika Pengadaan).

Tujuan Bimtek :

1. Peserta memahami Regulasi terbaru tentang Pengadaan Barang/Jasa di BUMN
2. Peserta mampu menyusun dan memberikan masukan terhadap Implementasi Permen BUMN No. 8 tahun 2019 pada organisasinya
3. Peserta memiliki wawasan dan strategi Transformasi Pengadaan Barang/jasa
4. Peserta mampu menerapkan Mitigasi Risiko dalam Pengadaan Barang/Jasa di BUMN

JADWAL & MATERI BAHASAN

 Hari Pertama

• Arah dan Kebijakan BUMN dalam Mengoptimalkan dan Meningkatkan Akuntabilitas pada Sektor Pengadaan Barang dan Jasa
• Memahami Konsep Pengadaan Barang dan Jasa Pada Sektor Pemerintah
• Gambaran Umum Peraturan Menteri BUMN no. Per-08/MBU/12/2019 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara
• Tata Cara Penyusunan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di BUMN, berdasarkan Peraturan Menteri BUMN no. Per-08/MBU/12/2019

Hari Kedua

1. Hakikat dan Strategi Penerapan Transformasi Pengadaan Barang dan Jasa di BUMN
2. Menerapkan Konsep Pengadaan Berkelanjutan berdasarkan ISO 20400 – 2017 : Sustainable Procurement
3. Penerapan Manajemen Risiko dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di BUMN

Fasilitas Peserta

–  Sertifikat Pelatihan                      –   Coffee Break
–  Tas & Makalah ( Soft Copy )      –   Flashdisk 4GB
–  Makan Siang

INVESTASI
Rp. 4.500.000,- / Peserta 
(Belum Termasuk Penginapan)

Pembayaran Biaya Training dapat dilakukan dengan 2 cara antara lain:

• Transfer ke BANK MANDIRI Cab. Jakarta Plumpang
  No. Rekening. 120-00-1040693-7  a.n : BINA MANAGEMEN CENTER
  (Lakukan Konfirmasi Pembayaran dengan mengirimkan bukti transfer melalui :
  Fax. 021 – 29489851  | e-Mail : diklat.bmc@gmail.com | WA: 0813 1485 7363
  atau dibawa pada saat Registrasi Ulang di lokasi training.)
• Tunai di Tempat saat melakukan registrasi ulang di lokasi training

Untuk informasi pendaftaran dapat menghubungi kontak yang tertera diwebsite kami atau bisa langsung mengisi pendaftaran online diwebsite kami.