Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU K) telah diberlakukan lebih dari satu dekade. Undang-undang tersebut memberikan pengaturan terkait (1) kontrak kerja, baik Perjanjian Kerja dengan Waktu Tertentu (PKWT) maupun Perjanjian Kerja dengan Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), (2) Perselisihan Hubungan Industri (PHI), (3) besaran imbalan pasca kerja yang terdiri dari Pesangon, Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak, dan (4) sanksi pidana ketenagakerjaan.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan MK-RI No.012/PUU-1/2003 terkait pasal 158 dan 160 UU K, yaitu PHK sebagai implikasi apabila seorang karyawan melakukan tindak pidana. Disamping itu, pemerintah juga telah memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (PP 78/2015).

Dan bagaimanakah seharusnya BUMN/anak perusahaan BUMN mempekerjakan karyawan outsourcing? Khusus untuk BUMN, Kementerian BUMN telah mengeluarkan SE-06/MBU/2013 tentang Kebijakan Ketenagakerjaan di BUMN dan SE-02/MBU/2014 tentang Kebijakan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain (Outsourcing). Isu outsourcing sempat menjadi sorotan DPR-RI dan pemerintah karena BUMN sering dianggap mempekerjakan tenaga outsourcing dan karyawan dengan PKWT tanpa memperhatikan rambu-rambu yang ada pada peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan Hal tersebut diatas maka kami dari, BINA MANAGEMENT CENTER (BMC) menyelenggarakan Workshop Nasional dengan Tema : “KONTRAK KERJA, OUTSOURCING, PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRI & SANKSI PIDANA KETENAGAKERJAAN (Dalam Konteks Pengelolaan Risiko BUMN/Anak Perusahaan BUMN)” yang akan dilaksanakan pada:

Tujuan Workshop :

1. Membekali praktisi terkait peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.
2. Membekali praktisi dalam menangani berbagai masalah seperti pengupahan, outsourcing, PHI dan Pidana Ketenagakerjaan.

   Untuk informasi pendaftaran dapat menghubungi kontak yang tertera diwebsite kami atau bisa langsung mengisi pendaftaran online yang tertera diwebsite kami.

Era digital semakin melekat dalam merubah gaya kehidupan masyarakat di Indonesia, khususnya industri keuangan seperti perbankan, asuransi dan perusahaan pembiayaan (multifinance). Perubahan ini harus mampu direspons secara cepat, hal ini guna mempersiapkan lembaga jasa keuangan dalam menghadapi inovasi digital banking. Saat ini sektor perbankan sedang mengalami  tranformasi menuju era digitalisasi.

Transformasi industry perbankan merupakan jawaban terhadap Fenomena perkembangan financial technology (fintech) dan revolusi teknologi digital (4th revolution industry-digital industry). Perubahan cara bisnis perbankan menjadi digital juga didorong oleh munculnya perusahaan rintisan teknologi finansial (tekfin).

Fintech  belakangan ini membuat kemudahan bagi pengembangan pasar, terutama yang masih belum terlayani jasa keuangan dan perbankan konvensional (unbanked population dan finansial inclusion) serta dapat menyediakan kemudahan fasilitas dan layanan transaksi keuangan dimanapun dan kapanpun. Pertumbuhan tekfin, menggugah industri perbankan untuk gesit bertransformasi.

Transformasi tidak bisa sekedar mengklaim diri sebagai bank digital (digital lipstick), namun termasuk perubahan dari dalam seperti mengubah pola pikir, perilaku dan mendefinisikan kembali peran setiap karyawan. Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan kwalitas dan kemampuan SDM Perusahaan, Bina Managemen Center (BMC) sebagai Lembaga yang bergerak di bidang jasa peningkatan kualitas SDM perbankan menyelenggarakan : 2 (Two) Days Workshop & Discussion : “Strategi dan Leadership, Transisi dan Roadmap Bank (Bank Umum, BPD dan BPR) Dalam Menghadapi Fintech & Menyongsong Era Digital Banking” Kegiatan Workshop ini akan di laksanakan pada :

Tujuan : Setelah mengikuti ini diharapkan peserta mampu :

1. Mampu menjadi champion/change agent dalam transformasi digital bank services di institusinya.
2. Mempersiapkan Lembaga/institusi jasa keuangan dan perbankan mengantisipasi persaingan jasa keuangan di era digital banking dengan fintech/teknologi finansial
3. Mampu membuat strategi, leadership, roadmap transformasi  dan ekosistem digital sehingga dapat bersaing dan sukses di era digital banking services dengan fintech/teknologi finansial.

Mengingat Penting dan Manfaat yang akan diperoleh dari kegiatan ini, kami mengharapkan dukungan Direksi/Pimpinan Perbankan terhadap Direktur IT, Kepala Divisi TI, Manajer dan Professional TI, dan manajer atau staf bagian lain yang akan dilibatkan dalam kegiatan digital banking services dari aspek bisnis dan operasional di institusi/Lembaga keuangan dan perbankan.

Untuk informasi pendaftaran dapat menghubungi kontak yang tertera diwebsite kami atau bisa langsung mengisi pendaftaran online yang tertera diwebsite kami.

PELATIHAN MEMAHAMI ISU-ISU KRITIS TRANSAKSI MERGER, AKUISISI  SPIN OFF di BUMN

Pendahuluan

Target setoran dividen yang diamanahkan oleh APBN membuat BUMN/Anak Perusahaan BUMN memutar otak demi pencapaian pertumbuhan keuangan baik secara organik maupun anorganik. Di lain sisi keputusan bisnis untuk melakukan merger, akuisisi dan spin-off (divestasi) merupakan transaksi yang sangat kompleks dan berisiko yang melibatkan banyak pihak dan aturan yang berlaku.

Beberapa kasus akuisisi bermasalah BUMN/Anak Perusahaan BUMN akhir-akhir ini menunjukkan bahwa tranksasi merger, akuisisi dan spin-off sangat rentan dianggap mengandung kecurangan yang berujung pada pengadilan tindak pidana korupsi. Baik merger, akuisisi dan spin-off yang dilakukan BUMN/Anak Perusahaan BUMN harus dipahami dengan memperhatikan konsep-konsep yang ada pada hukum korporasi, seperti doktrin ultra vires, fiduciary duties, piercing the corporate veil, instrumentality dan lain-lain. Pemahaman konsep-konsep tersebut sangat membantu dalam mengenali risiko yang harus dikelola.

Disamping itu, untuk mengantisipasi manajemen dianggap tidak prundent atau menabrak azas kehati-hatian, manajemen BUMN/Anak Perusahaan perlu memiliki pemahaman yang memadai terhadap konsep bisnis dan teknik-teknik valuasi yang digunakan dalam melakukan transaksi merger, akuisisi dan spin-off. Hal tersebut tentu juga dijadikan dasar untuk menentukan nilai transaksi merger, akuisisi dan spin-off.

Terkait dengan Hal tersebut diatas maka kami dari, Bina Managemen Center (BMC) menyelenggarakan Pelatihan Nasional dengan Tema : “MEMAHAMI ISU-ISU KRITIS TRANSAKSI MERGER, AKUISISI & SPIN-OFF di BUMN/ANAK PERUSAHAAN BUMN (Belajar dari Kasus-Kasus Merger, Akuisisi dan Spin-off Bermasalah di BUMN / Anak Perusahaan BUMN)” yang akan dilaksanakan pada:

Tujuan Workshop:

1. Membekali praktisi BUMN/Anak Perusahaan BUMN terkait aspek business merger, akuisisi dan spin-off,
2. Membekali praktisi BUMN/Anak Perusahaan BUMN terkait teknik-teknik valuasi (purchase price allocation) dalam kasus merger, akuisisi dan spin-off.
3. Memberikan pemahaman bagi praktisi BUMN/Anak Perusahaan BUMN terkait pengakuan goodwill, dan penentuan nilai wajar aset bersih perusahaan yang diakuisisi.
4. Memberikan pemahaman bagi praktisi BUMN/Anak Perusahaan BUMN terkait aspek legal merger, akuisisi dan spin-off.

Untuk informasi pendaftaran dapat menghubungi kontak yang tertera diwebsite kami atau bisa langsung mengisi pendaftaran online yang tertera diwebsite kami.

Pemerintah telah menyelesaikan revisi atas PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjadi PP No. 12 Tahun 2019. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadikan dasar pertimbangan dibutuhkannya Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Dalam konsep otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mengatur dan mengurusrumah tangga daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah, seperti yang tertuang dalam UU No 32 dan33 tahun 2004. Dengan lahirnya peraturan otonomi daerah tersebut pemerintah daerah diharapkan untuklebih mampu menggali potensi sumber-sumber penerimaan daerah dalam membiayai segala aktivitaspembangunan daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peningkatan sumberpenerimaan PAD tersebut dapat dilakukan diantaranya melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak danretribusi daerah.

Pajak adalah pajak Pemerintah Pusat yang dipotong/dipungut oleh Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah atas belanja yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang terdiri dari Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Paj ak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai perpajakan. Maka Bina Managemen Center (BMC) mengimplementasikan Strategi kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Mekanisme pengawasan Pemungutan dan Pemotongan serta Penyetoran Pajak Daerah dan secara teknis akan dipaparkan pada BIMBINGAN TEKNIS NASIONAL : “STRATEGI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA MEKANISME PENGAWASAN TERHADAP PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK ATAS BELANJA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (BERDASARKAN PP No. 12 Th. 2019, UU 28/2009 DAN PMK NO. 85/PMK.03/2019) Yang akan diselenggarakan pada :

Untuk itu kami mohon kesediaan Bapak/Ibu agar kiranya berkenan Hadir dan mengikutsertakan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Barang, segenap Staf, yang berkompeten sebagai peserta dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud. Acuan, materi dan jadwal kegiatan terlampir.

Untuk informasi pendaftaran dapat menghubungi kontak yang tertera diwebsite kami atau bisa langsung mengisi pendaftaran online yang tertera diwebsite kami.

Bimtek Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah PP No. 12 Th. 2019

Pendahuluan.
Pemerintah telah menyelesaikan revisi atas PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjadi PP No. 12 Tahun 2019. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadikan dasar pertimbangan dibutuhkannya Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah. Harapannya PP terbaru ini akan mengantarkan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam bentuk APBD yang lebih baik, tertib,

efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang undangan.

Seperti halnya dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah baik tingkat provinsi, kota/kabupaten pun juga menyusun perencanaan dan pengelolaan anggaran yang akan dilaksanakan dalam satu tahun ke depan. Peraturan Pemerintah tersebut menyebutkan bahwa semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah harus dicatat dan dikelola dalam APBD. Yang paling mencolok dan poin yang sangat menarik dari PP No. 12 Tahun 2019 adalah Pemda memiliki kewenangan untuk memberikan “Penghasilan Tambahan” bagi ASN Daerah.

Kemampuan belanja daerah, baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung akan menjadi acuan dalam pengalokasian anggaran pada masing-masing program yang akan dilaksanakan pada 5 tahun mendatang. Untuk itu, Bina Managemen Center (BMC) mengimplementasikan kebijakan PP No. 12 Tahun 2019 melalui Kegiatan : BIMBINGAN TEKNIS NASIONAL STRATEGI DAN OPTIMALISASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 12 TAHUN 2019  yang akan dilaksanakan pada:

Untuk itu kami mohon kesediaan Bapak/Ibu agar kiranya berkenan Hadir dan mengikutsertakan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Barang, segenap Staf, yang berkompeten sebagai peserta dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud.

Untuk informasi pendaftaran dapat menghubungi kontak yang tertera diwebsite kami atau bisa langsung mengisi pendaftaran online yang tertera diwebsite kami.