Hubungi Kami
Hubungi Kami
Info Pendaftaran
021-29489851 diklat.bmc@gmail.com Jakarta - Indonesia
Pardi Ismail WA : 0813 1485 7363
Best
in Public Training
Experience
More Than 5 Years
Registrasi

Category

Agenda 2019

Agenda Public Training BMC Tahun 2019

PENERAPAN KETENTUAN PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN RI NO.11 TAHUN 2019 TENTANG PENYERAHAN SEBAGIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN PERUSAHAAN LAIN (OUTSOURCHING) SERTA TEKNIK DESAIN STRUKTUR DAN SKALA UPAH, INSENTIF DAN BONUS BERBASIS PRODUKTIFITAS.


Februari 27 – 28 Oasis Amir Hotel (Jakarta)
Maret 19 – 20 Oasis Amir Hotel (Jakarta)
April 23 – 24 Oasis Amir Hotel (Jakarta)
Juni 25 – 26 Oasis Amir Hotel (Jakarta)
Juli 23 – 24 Oasis Amir Hotel (Jakarta)
Agustus 13 – 14 Oasis Amir Hotel (Jakarta)
September 24 – 25 Oasis Amir Hotel (Jakarta)
Oktober 21 – 22 Oasis Amir Hotel (Jakarta)
Nopember 19 – 20 Oasis Amir Hotel (Jakarta)
Desember 10 – 11 Oasis Amir Hotel (Jakarta)

Deskripsi

Praktisi SDM dituntut untuk memahami secara teknis operasional bagaimana tingkat keberhasilan system yang dibangun dalam mendukung daya saing dan kinerja organisasi. Praktek dan implementasi Remuneration Strategy sangat memegang peranan penting dalam memacu kinerja dan produktivitas seluruh karyawan yang ada dalam perusahaan. Workshop ini akan memfasilitasi para praktisi manajemen bisnis, sdm dan pengupahan dalam mengembangkan dan mendesain system pengupahan yang mengakomodasi : kepatuhan, kepatutan, loss prevention (risk), value creation, internal equity, equal pay, applicable, adaptable, affordability, market sensitiveness. Peserta akan diberikan tips & tricks dalam berhadapan dengan Manajemen – Serikat Pekerja, baik secara Bi-Partit, Tri-Partit dalam impelementasi system pengupahan yang berbasis UMK hingga Global Remuneration System.
            Di terbitkannya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No.11 Tahun 2019 mengenai syarat-syarat penyerahan sebagai pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain, di keluhkan banyak perusahaan baik penyedia tenaga outsourching maupun perusahaan pengguna tenaga outsourching, karena system outsourching selama ini sudah di manfaatkan dunia usaha dan dianggap solusi yang tepat untuk efesiensi. Dengan adanya peraturan tersebut, akan berdampak kepada pengaturan perjajian kerja di perusahaan dan juga berdampak kepada finasial di perusahaan. Peraturan menteri ketenagakerjaan RI No. 11 tahun 2019 mengatur tentang pemborongan pekerjaan dan penyedia jasa pekerja yang popular di sebut outsourching. Pekerjaan inti perusahaan tidak boleh dialihkan kepihak ketiga, tetapi penunjang seperti security, catering, cleaning service, transportasi dan penunjang pekerjaan pertambangan dan perminyakan di perbolehkan untuk dialihkan ke pihak ketiga dalam hal ini perusahaan penyedia tenagakerja Outsourching.

Target Peserta.

  1. HR Manager/GA Manager
  2. Pimpinan departemen/staff HR yang ingin mengetahui lebih tentang PKWT dan Outsourcing
  3. Staff Industrial Relations/Staf General Affairs

SASARAN.

  1. Pemahaman peraturan perundangan mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
  2. Mengetahui hubungan PKWT dengan tujuan dan kebutuhan perusahaan
  3. Memahami perubahan hubungan kerja dari PKWT menjadi PKWTT
  4. Pemahaman peraturan perundangan mengenai Outsourcing
  5. Mengetahui outsourcing sebagai suatu kebutuhan bagi Perusahaan
  6. Mengetahui implementasi Outsourcing di Indonesia secara baik dan benar

POKOK BAHASAN

  1. Penjelasan terkait Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain
  2. Melaksanakan hubungan kerja PKWT dan penggunaan tenaga Outsoucing secara benar
  3. Menghindari perubahan PKWT menjadi hubungan kerja PKWTT
  4. Mengambil langkah – langkah strategis dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja di Perushaan
  5. Meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja melalui evaluasi kebutuhan tenaga kerja
  6. Memahami dasar hubungan kerja outsourcing sebagaimana UU No. 13 / 2003
  7. Mengevaluasi kegiatan outsourcing dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja
  8. Manajemen Pengupahan Stratejik
  9. Kajian Legal Sistem Compensation & Benefit – National & International perspective
  10. Total Rewards : 5 Elemen Dasar Pengupahan Paling Komprehensif
  11. Audit & Compensation Plannin
  12. Teknik Cepat Job Analysis, Penyusunan Job Description & Job Evaluation dengan Local & International System / Standard
  13. Teknik Hybrid Job Evaluation
  14. Teknik Benchmarking & Salary Survey
  15. Teknik Cepat Penyusunan Struktur Upah dengan Software Statistik Dasar (Quantitative Methods, Analisa Kuantitatif & Statistic Calculation
  16. Teknik Komunikasi dan Negosiasi dengan Serikat Pekerja dan panduan untuk / communication scrip delam melakukan perubahan pengupahan berbasis kinerja, posisi dan kompetensi.
  17. Studs Kasus

Untuk informasi pendaftaran dapat menghubungi kontak yang tertera diwebsite kami atau bisa langsung mengisi pendaftaran online yang tertera diwebsite kami.

Sistem Informasi Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup (SIMPEL)
Aplikasi Improvement Untuk Mengendalikan Dampak Lingkungan.


Januari 30 – 31 Oasis Amir Hotel (Jakarta)
Februari 20 – 21 Oasis Amir Hotel (Jakarta)
Maret 19 – 20 Oasis Amir Hotel (Jakarta)
April 23 – 24 Golden Flover Hotel (Bandung)
Mei 05 – 06 FaveHotel Hyper Square-Paskal (Bandung)
Juni 25 – 26 Fave Hotel LTC Glodok (Jakarta)
Juli 16 – 17 Golden Flover Hotel (Bandung)
Agustus 13 – 14 Oasis Amir Hotel (Jakarta)
September 23 – 24 Oasis Amir Hotel (Jakarta)
Oktober 22 – 21 Golden Flover Hotel (Bandung)
Nopember 04 – 05
26 – 27
Golden Flover Hotel (Bandung)
Oasis Amir Hotel (Jakarta)
Desember 17 – 18 Oasis Amir Hotel (Jakarta)

Deskripsi.

Kewajiban pelaporan lingkungan hidup diberlakukan mulai tahun 1986, saat peraturan pemerintah mengenai AMDAL berlaku. Selama ini, mekanisme pelaporan kinerja lingkungan oleh perusahaan bersifat manual (hardcopy) dan dinilai menyusahkan. Perusahaan melapor kondisi lingkungan baik analisis dampak lingkungan, pencemaran udara, air, hingga limbah bahan beracun berbahaya (B3) memerlukan waktu lama. Sistem kurang efisien berimbas biaya tambahan tak sedikit bagi perusahaan.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan meluncurkan Sistem Pelaporan Elektronik Lingkungan (Simpel). Dengan sistem ini, diharapkan mekanisme pelaporan lingkungan perusahaan bisa berjalan lebih cepat, efisien dan akuntabel. Sistem Pelaporan Elektronik Perizinan Bidang Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan (SIMPEL) adalah aplikasi pelaporan online pengganti pelaporan cetak yang selama ini dikirim ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dengan SIMPEL, perusahaan tidak perlu lagi mengirim laporan berbentuk hardcopy, cukup lapor online disertai file attachment pendukung Sistem Pelaporan ekeltronik (SIMPEL) yang sudah diterapkan oleh KLHK, selama ini masih terlihat kurang efektIF karena masih banyak perusahaan yang belum memahami sistem pelaporannya, dimungkinkan karena proses sosialisasi belum bisa dilakukan ke semua perusahaan, walaupun KLHK sudah menerbitkan panduan mengenai pengisisan SIMPEL.

TUJUAN TRAINING:

  • Memberikan pengetahuan dasar mengenai pelaporan Dokumen Lingkungan
  • Memberikan pengetahuan yang bersifat spesifik dan teknis dalam penerapan sistem pelaporan elektronik (SIMPEL) KLHK.

MANFAAT:

  • Meningkatkan kemampuan teknis dan keterampilan untuk menyusun pelaporan dokumen lingkungan bagi suatu kegiatan/usaha yang direncanakan.
  • Meningkatkan kemampuan teknis dan keterampilan untuk penerapan sistem pelaporan elektronik (SIMPEL)

NILAI TAMBAH TRAINING SENTRAL SISTEM :

  • Materi training
  • Aplikasi improvement untuk mengendalikan dampak lingkungan

SASARAN PESERTA :

  • Health, Safety, & Environmental Management Representative (HSE MR)
  • Manager
  • Koordinator ISO / Document Control

Topik Bahasan

  • Apa itu SIMPEL
  • Apa manfaat SIMPEL bagi perusahaan
  • Bagaimana cara registrasi akun SIMPEL
  • Bagaimana teknis pengisian SIMPEL
  • Seperti apa tanda terima pelaporan SIMPEL
  • Teknis pendaftaran akun SIMPEL
  • Teknis pengisian SIMPEL
  • Teknis pencetakan tanda terima elektronik

Fasilitas Peserta

–  Sertifikat Pelatihan                      –   Coffee Break
–  Tas & Makalah ( Soft Copy )      –   Flashdisk 4GB
–  Makan Siang


INVESTASI
Rp. 4.000.000,- / Peserta 
(Belum Termasuk Penginapan)

Pembayaran Biaya Training dapat dilakukan dengan 2 cara antara lain:

  • Transfer ke BANK MANDIRI Cab. Jakarta Plumpang
    No. Rekening. 120-00-1040693-7
     a.n : BINA MANAGEMEN CENTER
    (Lakukan Konfirmasi Pembayaran dengan mengirimkan bukti transfer melalui :
    Fax. 021 – 29489851  | e-Mail : diklat.bmc@gmail.com | WA: 0813 1485 7363
    atau dibawa pada saat Registrasi Ulang di lokasi training.)
  • Tunai di Tempat saat melakukan registrasi ulang di lokasi training

Untuk informasi pendaftaran dapat menghubungi kontak yang tertera diwebsite kami atau bisa langsung mengisi pendaftaran online diwebsite kami.

“POJK Nomor 23/POJK.01/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan”


Februari 26 – 27 Oasis Amir Hotel (Jakarta)
Maret  19 – 20 Oasis Amir Hotel (Jakarta)
April  22 – 23 Oasis Amir Hotel (Jakarta)
Juli  09 – 10
23 – 24
Oasis Amir Hotel (Jakarta)
Golden Flover Hotel (Bandung)
Agustus  27 – 28 Oasis Amir Hotel (Jakarta)
September  17 – 18 Oasis Amir Hotel (Jakarta)
Oktober 15 – 16 Golden Flover Hotel (Bandung)
Nopember 19 – 20 Oasis Amir Hotel (Jakarta)
Desember 09 – 10 Oasis Amir Hotel (Jakarta)

Pendahuluan
Sebagai bentuk pelaksanaan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai pencegahan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bersama Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Pencantuman Identitas Orang atau Korporasi Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, untuk menjaga keamanan dan perdamaian dunia yang merupakan tujuan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menindaklanjuti hal tersebut di atas, OJK memandang perlu untuk menambahkan ketentuan baru mengenai kewajiban bagi PJK untuk melakukan beberapa langkah-langkah tindak lanjut atas daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, antara lain pemeliharaan data, identifikasi dan pemeriksaan kesesuaian identitas, dan Pemblokiran secara serta merta.

Sehubungan dengan hal tersebut, OJK menetapkan Perubahan atas Peraturan OJK Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. Pada tanggal 30 September 2019, OJK telah menerbitkan POJK Nomor 23/POJK.01/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

Untuk memberikan pemahaman hal tersebut di atas, Bina Managemen Center (BMC), Akan melaksanakan Workshop dan Sosiliasasi. “POJK Nomor 23/POJK.01/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan”. Kegiatan tersebut rencana akan dilaksanakan pada :

 

Dalam rangka penerapan program APU dan PPT, diharapkan seluruh Penyedia Jasa Keuangan dapat memperhatikan pula ketentuan perubahan yang diatur dalam POJK -tersebut. Untuk itu kami mengundang Bapak/Ibu, Direksi/Pimpinan Perusahaan Penyedia Jasa Keuangan, untuk ikutserta atau Mengikutsertakan Manager/Kepala Divisi atau bagian yang terkait Pada Kegiatan Tersebut.

Materi Pembahsan Selama Dua Hari

HARI PERTAMA

  • MODUS DAN OPERANDI YANG BIASA DILAKUKAN PELAKU TPPU DALAM MELAKUKAN PENCUCIAN UANG MELALUI SARANA PRODUK/LAYANAN DI SEKTOR JASA KEUANGAN
  • POKOK PERUBAHAN YANG DIATUR DALAM POJK NO. 23/POJK.01/2019 DIBANDINGKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SEBELUMNYA YANG MENGATUR TENTANG PENERAPAN PROGRAM APU DAN PPT
  • PENGATURAN MENGENAI 5 (LIMA) PILAR PENERAPAN PROGRAM APU DAN PPT

NARASUMBER : TIM TEKNIS OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)

HARI KEDUA

  • PENGATURAN MENGENAI PELAPORAN TERKAIT APU DAN PPT
  • PENGATURAN MENGENAI PEMBLOKIRAN SECARA SERTA MERTA TERKAIT DTTOT DAN DAFTAR PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL

NARASUMBER : TIM TEKNIS PUSAT PELAPORAN DAN ANALISA TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK)


Fasilitas Peserta

–  Sertifikat Pelatihan                      –   Coffee Break
–  Tas & Makalah ( Soft Copy )      –   Flashdisk 4GB
–  Makan Siang


INVESTASI
Rp. 4.000.000,- / Peserta 
(Belum Termasuk Penginapan)

Pembayaran Biaya Training dapat dilakukan dengan 2 cara antara lain:

  • Transfer ke BANK MANDIRI Cab. Jakarta Plumpang
    No. Rekening. 120-00-1040693-7
     a.n : BINA MANAGEMEN CENTER
    (Lakukan Konfirmasi Pembayaran dengan mengirimkan bukti transfer melalui :
    Fax. 021 – 29489851  | e-Mail : diklat.bmc@gmail.com | WA: 0813 1485 7363
    atau dibawa pada saat Registrasi Ulang di lokasi training.)
  • Tunai di Tempat saat melakukan registrasi ulang di lokasi training

Untuk informasi pendaftaran dapat menghubungi kontak yang tertera diwebsite kami atau bisa langsung mengisi pendaftaran online diwebsite kami.


Silahkan Isi Form Pendaftaran Berikut :

Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Mohon diisi nomor HP calon peserta training atau yang mendaftarkan
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Mohon diisi nama lengkap peserta dengan baik & benar untuk penulisan di Sertifikat
Field is required!
Jenis Pembayaran
Field is required!
Field is required!

Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU K) telah diberlakukan lebih dari satu dekade. Undang-undang tersebut memberikan pengaturan terkait (1) kontrak kerja, baik Perjanjian Kerja dengan Waktu Tertentu (PKWT) maupun Perjanjian Kerja dengan Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), (2) Perselisihan Hubungan Industri (PHI), (3) besaran imbalan pasca kerja yang terdiri dari Pesangon, Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak, dan (4) sanksi pidana ketenagakerjaan.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan MK-RI No.012/PUU-1/2003 terkait pasal 158 dan 160 UU K, yaitu PHK sebagai implikasi apabila seorang karyawan melakukan tindak pidana. Disamping itu, pemerintah juga telah memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (PP 78/2015).

Dan bagaimanakah seharusnya BUMN/anak perusahaan BUMN mempekerjakan karyawan outsourcing? Khusus untuk BUMN, Kementerian BUMN telah mengeluarkan SE-06/MBU/2013 tentang Kebijakan Ketenagakerjaan di BUMN dan SE-02/MBU/2014 tentang Kebijakan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain (Outsourcing). Isu outsourcing sempat menjadi sorotan DPR-RI dan pemerintah karena BUMN sering dianggap mempekerjakan tenaga outsourcing dan karyawan dengan PKWT tanpa memperhatikan rambu-rambu yang ada pada peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan Hal tersebut diatas maka kami dari, BINA MANAGEMENT CENTER (BMC) menyelenggarakan Workshop Nasional dengan Tema : “KONTRAK KERJA, OUTSOURCING, PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRI & SANKSI PIDANA KETENAGAKERJAAN (Dalam Konteks Pengelolaan Risiko BUMN/Anak Perusahaan BUMN)” yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal Tempat Pelaksanaan
 

 

 

Tujuan Workshop :

  1. Membekali praktisi terkait peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.
  2. Membekali praktisi dalam menangani berbagai masalah seperti pengupahan, outsourcing, PHI dan Pidana Ketenagakerjaan.

    Untuk informasi pendaftaran dapat menghubungi kontak yang tertera diwebsite kami atau bisa langsung mengisi pendaftaran online yang tertera diwebsite kami.

download formulir training

Era digital semakin melekat dalam merubah gaya kehidupan masyarakat di Indonesia, khususnya industri keuangan seperti perbankan, asuransi dan perusahaan pembiayaan (multifinance). Perubahan ini harus mampu direspons secara cepat, hal ini guna mempersiapkan lembaga jasa keuangan dalam menghadapi inovasi digital banking. Saat ini sektor perbankan sedang mengalami  tranformasi menuju era digitalisasi.

Transformasi industry perbankan merupakan jawaban terhadap Fenomena perkembangan financial technology (fintech) dan revolusi teknologi digital (4th revolution industry-digital industry). Perubahan cara bisnis perbankan menjadi digital juga didorong oleh munculnya perusahaan rintisan teknologi finansial (tekfin).

Fintech  belakangan ini membuat kemudahan bagi pengembangan pasar, terutama yang masih belum terlayani jasa keuangan dan perbankan konvensional (unbanked population dan finansial inclusion) serta dapat menyediakan kemudahan fasilitas dan layanan transaksi keuangan dimanapun dan kapanpun. Pertumbuhan tekfin, menggugah industri perbankan untuk gesit bertransformasi.

Transformasi tidak bisa sekedar mengklaim diri sebagai bank digital (digital lipstick), namun termasuk perubahan dari dalam seperti mengubah pola pikir, perilaku dan mendefinisikan kembali peran setiap karyawan. Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan kwalitas dan kemampuan SDM Perusahaan, Bina Managemen Center (BMC) sebagai Lembaga yang bergerak di bidang jasa peningkatan kualitas SDM perbankan menyelenggarakan : 2 (Two) Days Workshop & Discussion : “Strategi dan Leadership, Transisi dan Roadmap Bank (Bank Umum, BPD dan BPR) Dalam Menghadapi Fintech & Menyongsong Era Digital Banking” Kegiatan Workshop ini akan di laksanakan pada :

 

Hari/Tanggal Tempat Pelaksanaan
Kamis – Jumat

26 – 27 November 2019

FaveHotel Hyper Square-Paskal Bandung

Jl. Pasir Kaliki No.25 – 17, Kb. Jeruk, Kec. Andir, Kota Bandung

 

Tujuan : Setelah mengikuti ini diharapkan peserta mampu :

  1. Mampu menjadi champion/change agent dalam transformasi digital bank services di institusinya.
  2. Mempersiapkan Lembaga/institusi jasa keuangan dan perbankan mengantisipasi persaingan jasa keuangan di era digital banking dengan fintech/teknologi finansial
  3. Mampu membuat strategi, leadership, roadmap transformasi  dan ekosistem digital sehingga dapat bersaing dan sukses di era digital banking services dengan fintech/teknologi finansial.

Mengingat Penting dan Manfaat yang akan diperoleh dari kegiatan ini, kami mengharapkan dukungan Direksi/Pimpinan Perbankan terhadap Direktur IT, Kepala Divisi TI, Manajer dan Professional TI, dan manajer atau staf bagian lain yang akan dilibatkan dalam kegiatan digital banking services dari aspek bisnis dan operasional di institusi/Lembaga keuangan dan perbankan.

Untuk informasi pendaftaran dapat menghubungi kontak yang tertera diwebsite kami atau bisa langsung mengisi pendaftaran online yang tertera diwebsite kami.

 

download formulir training

1 2

Bimtek-Strategi-Pengelolaan-Keuangan-Dan-Mekanisme-Pengawasan-Pemotongan,-Pemungutan-dan-Penyetoran-Pajak-Daerah-button Bimbingan Teknis HPS, KAK dan Penyusunan Dokumen PBJ button Bimtek Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah PP No. 12 Th. 2019 button Pelatihan Simulasi Online button PELATIHAN-MEMAHAMI-ISU-ISU-KRITIS-TRANSAKSI-MERGER,-AKUISISI-_-SPIN-OFF-di-BUMN-button Undangan Workshop & Discussion SDM Perbankan button Undangan Workshop Memahami Kontrak Kerja, Outsourcing, Perselisihan Hubungan Industri dan Sanksi Pidana Ketenagakerjaan button Undangan Workshop Nasional POJK button

Topik Training Terbaru

Management Export Import Kepabeanan Pelabuhan & Incoterms 2020
January 20, 2020
Peningkatan Kompetensi Bagi Pejabat Pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan (PjPHP/PPHP) Berdasarkan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018
January 19, 2020
BIMTEK STRATEGI DAN PENYUSUNAN RENCANA UMUM PENGADAAN
December 24, 2019
BIMTEK IMPLEMENTASI UU ASN MELALUI SKP BULANAN DENGAN MENGGUNAKAN PRAKTEK APLIKASI INTERNET DAN PELAKSANAAN PP 18 TAHUN 2016 TTG PERANGKAT DAERAH PROPINSI KAB/KOTA
December 24, 2019
BIMTEK KIMPLEMENTASI PP NOMOR 30 THN 2019 TTG SISTEM PENILAIAN KINERJA PNS DENGAN MENGGUNAKAN PRAKTEK APLIKASI INTERNET WAJIB BAGI SEMUA SKPD PROPINSI KAB/KOTA
December 24, 2019
BIMTEK IMPLEMENTASI UU ASN DALAM PENINGKATAN PENYUSUNAN SASARAN KINERJA PEGAWAI GURU DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KAB/KOTA SE INDONESIA
December 24, 2019
BIMTEK PENYUSUNAN EVALUASI JABATAN DAN PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN SKT DAN SKM PNS DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA SE INDONESIA
December 24, 2019
BIMTEK PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN DAN PENYUSUNAN ANALISIS BEBAN KERJA PNS DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA SE INDONESIA
December 24, 2019
BIMTEK IMPLEMENTASI UU ASN, PP 11 THN 2017 DAN PP 49 THN 2018 DALAM MENINGKATKAN KAPASITAS KINERJA GURU HONORER DILINGKUNGAN KEMENDIKBUD
December 24, 2019
BIMTEK OPTIMALISASI PENYIMPANAN MANAJEMEN ARSIP BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA
December 24, 2019
BIMTEK PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR (SOP) SERTA LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA
December 24, 2019
BIMTEK IMPLEMENTASI PP 11 TAHUN 2017 DAN SISTEM PELAYANAN MUTU DALAM MERUBAH ATTITUDE UNTUK MENINGKATKAN KINERJA ASN
December 24, 2019
PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN DAN PENYUSUNAN ANALISIS BEBAN KERJA PNS DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA SE INDONESIA
December 24, 2019
LELANG JABATAN DALAM PRESPEKTIF UNDANG-UNDANG NO.5 TAHUN 2014
December 24, 2019
STRATEGIC MEDIA PLANNING
December 24, 2019
E-PURCHASING DAN PENGADAAN LANGSUNG BARANG/JASA PEMERINTAH
December 24, 2019
Bimtek Analisis Jabatan (ANJAB) Bagi Pegawai Negeri Sipil
December 22, 2019
PEMBINAAN DAN SERTIFIKASI CANLON AHLI K3 UMUM
December 18, 2019
Pembinaan dan Sertifikasi Petugas P3K
December 16, 2019
Pelatihan Manajemen Risiko
December 13, 2019
Butuh Bantuan? Hubungi Kami
Chat via Whatsapp
Hubungi kami jika Anda membutuhkan informasi