Hubungi Kami
Hubungi Kami
Info Pendaftaran
021-29489851 diklat.bmc@gmail.com Jakarta - Indonesia
SUPARDI WA : 0858 9476 6128
Best
in Public Training
Experience
More Than 5 Years
Registrasi

Category

Agenda 2019

Agenda Public Training BMC Tahun 2019

BIMTEK MENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAHAN DESA DALAM PENGGUNAAN SISTEM KEUANGAN DESA BERBASIS APLIKASI


PENDAHULUAN

Sesuai amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa memiliki kewajiban untuk melakukan pengelolaan Keuangan Desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga menjadikan Desa maju, mandiri dan sejahtera. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang merupakan peraturan pengganti Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 membawa implikasi penting dalam pengelolaan keuangan desa. Peraturan peralihan terkait dengan Permendagri tersebut diantaranya : Pengelolaan keuangan Desa yang saat ini masih berjalan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa tetap berlaku sampai 2018 sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini, Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini mulai berlaku untuk APB Desa tahun anggaran 2019.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang merupakan peraturan pengganti Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 membawa implikasi penting dalam pengelolaan keuangan desa. Peraturan peralihan terkait dengan Permendagri tersebut diantaranya : Pengelolaan keuangan Desa yang saat ini masih berjalan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa tetap berlaku sampai 2018 sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini, Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini mulai berlaku untuk APB Desa tahun anggaran 2019 dan Peraturan Bupati/Walikota mengenai Pengelolaan Keuangan Desa yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Menteri ini tetap berlaku dan wajib menyesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Menteri ini ditetapkan.

Untuk dapat menerapkan prinsip akuntabilitas tersebut, diperlukan berbagai sumber daya dan sarana pendukung, diantaranya sumber daya manusia yang kompeten serta dukungan sarana teknologi informasi yang memadai dan dapat diandalkan. Namun demikan, dilihat dari kondisi SDM Desa yang belum memadai, banyak pihak mengkhawatirkan dalam pelaksanaan UU Desa ini. Terdapat risiko-risiko yang yang harus diantisipasi agar tidak terjadi apa yang dikhawatirkan tersebut. SISKEUDES, merupakan bentuk komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung secara nyata tata kelola Pemerintahan desa secara baik dan akuntabel melalui SISKEUDES. Maka Pemerintah Daerah telah mengambil langkah-langkah sebagai upaya Penguatan Desa dan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparat Desa, penguatan Administrasi Keuangan Desa untuk menghadapi Dana Desa khususnya yang bersumber dari dana APBN baik melalui Bimbingan Teknis, Pendidikan dan Pelatihan maupun Sosialisasi.

Aplikasi SISKEUDES sebagai alat bantu bagi Pemerintah Desa guna mencatat perencanaan pembangunan Desa, penganggaran serta penatausahaan secara digital sehingga mempermudah dalam menyajikan laporan sesuai dengan perundangan yang berlaku. Penerapan/pemanfaatan aplikasi tersebut membutuhkan peletakan yang baik sesuai dengan regulasi dan kebutuhan dalam Struktur Pengelolaan Keuangan Desa agar dapat berfungsi dengan optimal.

MAKSUD DAN TUJUAN :

Adapun maksud Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Dan Studi Banding ini adalah

  • Memastikan seluruh Ketentuan dan Kebijakan dalam implementasi UU Desa khususnya keuangan dan pembangunan desa dapat dilaksanakan dengan baik untuk seluruh Tingkatan Pemerintah.
  • Pemerintah desa dapat melaksanakan siklus pengelolaan keuangan desa berbasis Aplikasi Siskeudes secara akuntabel mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan.

LINGKUP KEGIATAN

  1. Mempersiapkan segala sarana yang berkaitan dengan bimbingan teknis termasuk materi Bimtek berupa makalah atau modul dari narasumber.
  2. Presentasi oral dan diskusi antara narasumber dan peserta dalam rangka penguatan kelembagaan dan personal pemerintahan desa selama 5 (Lima) hari 4 (Empat) malam dalam percepatan penataan desa dan perdes tentang kewenangan desa.

RUANG LINGKUP MATERI

Adapun Ruang Lingkup Materi Pelatihan antara lain :
(4) Kebijakan Umum Penyelenggaran Pemerintahan Desa;
(4) Regulasi Pengelolaan Keuangan Desa ( Permendagri No. 20 Tahun 2018 );
(4) Gambaran Keberlanjutan SISKEUDES 2019 (Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Aplikasi);
(4) Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa;
(4) Studi Banding;
(4) Studi Kasus/Tanya Jawab.

MEKANISME PENYELENGGARAAN

1. PELAKSANA KEGIATAN
Kegiatan ini diselenggarakan atas prakarsa BINA MANAGEMEN CENTERE (BMC) dengan menggunakan tenaga pengajar dari Direktorat Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri RI serta praktisi dan akademis di bidang pemerintahan dan keuangan, baik profesional atau Pejabat dari Kementerian/LPND.

2. METODE PELAKSANAAN
Kegiaatan ini akan diberikan melalui kuliah, diskusi kelas dan kelompok, serta pendalaman materi. Materi akan disampaikan dengan menggunakan metode participatory training dan group dynamic yang menekankan pada keikutsertaan penuh setiap peserta yang memungkinkan terjadinya interaksi aktif antar peserta.

3. PESERTA KEGIATAN :
(4) Kantor/Dinas/Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (DPMD);
(4) Bagian / Sub Bagian Pemerintahan Desa Setda
(4) Camat / Perangkat Kecamatan;
(4) Kepala Desa / Perangkat Desa;
(4) BPD dan Lembaga kemasyarakatan, serta Peminat, Umum/Unsur lain yang terkait.

4. TATA LAKSANA KEGIATAN :
(4) Kegiatan ini rencananya akan diselenggarakan selama 4 (Empat) hari 3 (Tiga) malam, pada :
– Waktu : Di bulan Oktober sampai Akhir Desember Tahun 2019 (Tentaive)
– Tempat : Jakarta / Bandung ( Tentative).
(4) Jadwal Kegiatan dapat dirubah dan disesuaikan dengan kesiapan masing masing pemda.
(4) Pelaksanaan program rencananya akan dilaksanakan secara bertahap serta berkesinambungan disesuaikan dengan kebutuhan permintaan dari daerah.


INVESTASI

Pembiayaan  kegiatan  ini  dibebankan  kepada  setiap  peserta sebesar @RP. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah)/Peserta, Biaya tersebut meliputi fasilitas :

  • Antar – Jemputan dari Bandara Ke Hotel (PP) ;
  • Transportasi (bus) selama kegiatan;
  • Mengikuti Seluruh Kegiatan Sesuai Agenda / Jadwal Kegiatan;
  • Akomodasi Penginapan dihotel Selama Kegiatan;
  • Mendapatkan Konsumsi Selama Kegiatan;
  • Cinderamata Berupa Baju Kaos Bagi Peserta;
  • Mendapatkan Bimtek Kit (Tas, Pulpen, Blok Note, Materi/Modul Kegiatan);
  • Sertifikat Dan Kwitansi untuk masing masing

Pembayaran Biaya Training dapat dilakukan dengan 2 cara antara lain:

  • Transfer ke BANK MANDIRI Cab. Jakarta Plumpang
    No. Rekening. 120-00-1040693-7
     a.n : BINA MANAGEMEN CENTER
    (Lakukan Konfirmasi Pembayaran dengan mengirimkan bukti transfer melalui :
    Fax. 021 – 29489851  | e-Mail : diklat.bmc@gmail.com | WA: 0813 1485 7363
    atau dibawa pada saat Registrasi Ulang di lokasi training.)
  • Tunai di Tempat saat melakukan registrasi ulang di lokasi training

Untuk informasi pendaftaran  dan materi pelatihan dapat menghubungi kontak yang tertera diwebsite kami atau bisa langsung mengisi pendaftaran online diwebsite kami.

BIMTEK PENYEDERHANAAN ADMINISTRASI PERPAJAKAN BAGI BENDAHARAWAN PEMERINTAH DAERAH & BENDAHARA DESA SESUAI PMK No. 231/PMK.03/2019

Maret 11 – 12 Oasis Amir Hotel (Jakarta)
April 02 – 03
16 – 17
Hotel Mutiara Malioboro (Yogyakarta)
Golden Flover Hotel (Bandung)
Mei 00 – 00
Juni 00 – 00
Juli 00 – 00
Agustus 00 – 00
September 00 – 00
Oktober 00 – 00
Nopember 00 – 00
Desember 00 – 00

PENDAHULUAN

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mencabut Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bendahara, pengeluaran, penerimaan, dan/atau bendahara desa secara jabatan per 1 April 2020.  Selanjutnya, Ditjen Pajak akan menerbitkan NPWP baru untuk seluruh instansi pemerintah yang juga dilakukan secara jabatan. Beleid tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Pemotongan atau Pungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak bagi Instansi Pemerintah.  Ketentuan PMK 231/2019 pada dasarnya bertujuan untuk simplifikasi administrasi bendahara pemerintah. Selama ini, dalam aturan lama NPWP bendahara pemerintah melekat pada pejabat atau person bendahara pemerintah. Sehingga siapapun pejabat bendaharanya, NPWP tetap sama. Selain untuk simplifikasi administrasi, aturan baru ini sekaligus meningkatkan kepatuhan perpajakan bendahara pemerintah. PMK 231/2019 juga meningkatkan threshold tidak dipungutnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh bendahara pemerintah atas penyerahan rekanan dari Rp 1 juta menjadi Rp 2 juta. Selain itu, dikecualikan juga dari pemungutan PPN apabila transaksinya dilakukan oleh bendahara pemerintah menggunakan kartu kredit pemerintah.  Hal ini dalam rangka keberpihakan kepada pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) serta mendorong cashless transaction.

JADWAL & MATERI BAHASAN

  • Materi Bahasan Hari Pertama
  1. Latar belakang terbitnya PMK No. 231/PMK.03/2019
  2. Kewajiban mendaftarkan diri bagi lnstansi Pemerintah
  3. Kewajiban melaporkan usahanya bagi Instansi Pemerintah yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak kecuali pengusaha kecil
  4. Pemberian Sertifikat Elektronik kepada Instansi Pemerintah oleh Direktur Jenderal Pajak
  5. Penetapan Instansi Pemerintah sebagai Wajib Pajak Non-Efektif
  6. Tata cara permohonan Instansi Pemerintah untuk penghapusan NPWP dan/atau pencabutan pengukuhan PKP
  7. Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan yang terutang atas belanja Pemerintah
  8. Jenis-jenis belanja Pemerintah yang TIDAK DIPOTONG/PUNGUT
  • Materi Bahasan Hari Kedua
  1. Pemungutan PPN dan atau PPnBM yang terutang atas belanja Pemerintah
  2. Pemungutan PPN atas Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Sehubungan dengan Pendapatan Pemerintah
  3. Kewajiban Instansi Pemerintah Pusat dan Instansi Pemerintah Daerah menyetorkan pajak-pajak yang terutang
  4. Kewajiban Instansi Pemerintah untuk melaporkan pemotongan dan/atau pemungutan
  5. Ketentuan penghapusan secara jabatan atas NPWP Bendahara Pengeluaran, NPWP Bendahara Penerimaan, dan/atau NPWP Bendahara Desa
  6. Ketentuan penerbitan NPWP baru secara jabatan untuk seluruh Instansi Pemerintah
  7. Ketentuan pengukuan PKP secara jabatan bagi Instansi Pemerintah yang mempunyai Bendahara Penerimaan,

Fasilitas Peserta

–  Sertifikat Pelatihan                      –   Coffee Break
–  Tas & Makalah ( Soft Copy )      –   Flashdisk 4GB
–  Makan Siang


INVESTASI
Rp. 3.850.000,- / Peserta 
(Belum Termasuk Penginapan)

Pembayaran Biaya Training dapat dilakukan dengan 2 cara antara lain:

  • Transfer ke BANK MANDIRI Cab. Jakarta Plumpang
    No. Rekening. 120-00-1040693-7
     a.n : BINA MANAGEMEN CENTER
    (Lakukan Konfirmasi Pembayaran dengan mengirimkan bukti transfer melalui :
    Fax. 021 – 29489851  | e-Mail : diklat.bmc@gmail.com | WA: 0813 1485 7363
    atau dibawa pada saat Registrasi Ulang di lokasi training.)
  • Tunai di Tempat saat melakukan registrasi ulang di lokasi training

Untuk informasi pendaftaran dapat menghubungi kontak yang tertera diwebsite kami atau bisa langsung mengisi pendaftaran online diwebsite kami.

PENERAPAN KETENTUAN PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN RI NO.11 TAHUN 2019 TENTANG PENYERAHAN SEBAGIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN PERUSAHAAN LAIN (OUTSOURCHING) SERTA TEKNIK DESAIN STRUKTUR DAN SKALA UPAH, INSENTIF DAN BONUS BERBASIS PRODUKTIFITAS.


Februari 27 – 28 Oasis Amir Hotel (Jakarta)
Maret 19 – 20 Oasis Amir Hotel (Jakarta)
April 23 – 24 Oasis Amir Hotel (Jakarta)
Juni 25 – 26 Oasis Amir Hotel (Jakarta)
Juli 23 – 24 Oasis Amir Hotel (Jakarta)
Agustus 13 – 14 Oasis Amir Hotel (Jakarta)
September 24 – 25 Oasis Amir Hotel (Jakarta)
Oktober 21 – 22 Oasis Amir Hotel (Jakarta)
Nopember 19 – 20 Oasis Amir Hotel (Jakarta)
Desember 10 – 11 Oasis Amir Hotel (Jakarta)

Deskripsi

Praktisi SDM dituntut untuk memahami secara teknis operasional bagaimana tingkat keberhasilan system yang dibangun dalam mendukung daya saing dan kinerja organisasi. Praktek dan implementasi Remuneration Strategy sangat memegang peranan penting dalam memacu kinerja dan produktivitas seluruh karyawan yang ada dalam perusahaan. Workshop ini akan memfasilitasi para praktisi manajemen bisnis, sdm dan pengupahan dalam mengembangkan dan mendesain system pengupahan yang mengakomodasi : kepatuhan, kepatutan, loss prevention (risk), value creation, internal equity, equal pay, applicable, adaptable, affordability, market sensitiveness. Peserta akan diberikan tips & tricks dalam berhadapan dengan Manajemen – Serikat Pekerja, baik secara Bi-Partit, Tri-Partit dalam impelementasi system pengupahan yang berbasis UMK hingga Global Remuneration System.
            Di terbitkannya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No.11 Tahun 2019 mengenai syarat-syarat penyerahan sebagai pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain, di keluhkan banyak perusahaan baik penyedia tenaga outsourching maupun perusahaan pengguna tenaga outsourching, karena system outsourching selama ini sudah di manfaatkan dunia usaha dan dianggap solusi yang tepat untuk efesiensi. Dengan adanya peraturan tersebut, akan berdampak kepada pengaturan perjajian kerja di perusahaan dan juga berdampak kepada finasial di perusahaan. Peraturan menteri ketenagakerjaan RI No. 11 tahun 2019 mengatur tentang pemborongan pekerjaan dan penyedia jasa pekerja yang popular di sebut outsourching. Pekerjaan inti perusahaan tidak boleh dialihkan kepihak ketiga, tetapi penunjang seperti security, catering, cleaning service, transportasi dan penunjang pekerjaan pertambangan dan perminyakan di perbolehkan untuk dialihkan ke pihak ketiga dalam hal ini perusahaan penyedia tenagakerja Outsourching.

Target Peserta.

  1. HR Manager/GA Manager
  2. Pimpinan departemen/staff HR yang ingin mengetahui lebih tentang PKWT dan Outsourcing
  3. Staff Industrial Relations/Staf General Affairs

SASARAN.

  1. Pemahaman peraturan perundangan mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
  2. Mengetahui hubungan PKWT dengan tujuan dan kebutuhan perusahaan
  3. Memahami perubahan hubungan kerja dari PKWT menjadi PKWTT
  4. Pemahaman peraturan perundangan mengenai Outsourcing
  5. Mengetahui outsourcing sebagai suatu kebutuhan bagi Perusahaan
  6. Mengetahui implementasi Outsourcing di Indonesia secara baik dan benar

POKOK BAHASAN

  1. Penjelasan terkait Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain
  2. Melaksanakan hubungan kerja PKWT dan penggunaan tenaga Outsoucing secara benar
  3. Menghindari perubahan PKWT menjadi hubungan kerja PKWTT
  4. Mengambil langkah – langkah strategis dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja di Perushaan
  5. Meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja melalui evaluasi kebutuhan tenaga kerja
  6. Memahami dasar hubungan kerja outsourcing sebagaimana UU No. 13 / 2003
  7. Mengevaluasi kegiatan outsourcing dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja
  8. Manajemen Pengupahan Stratejik
  9. Kajian Legal Sistem Compensation & Benefit – National & International perspective
  10. Total Rewards : 5 Elemen Dasar Pengupahan Paling Komprehensif
  11. Audit & Compensation Plannin
  12. Teknik Cepat Job Analysis, Penyusunan Job Description & Job Evaluation dengan Local & International System / Standard
  13. Teknik Hybrid Job Evaluation
  14. Teknik Benchmarking & Salary Survey
  15. Teknik Cepat Penyusunan Struktur Upah dengan Software Statistik Dasar (Quantitative Methods, Analisa Kuantitatif & Statistic Calculation
  16. Teknik Komunikasi dan Negosiasi dengan Serikat Pekerja dan panduan untuk / communication scrip delam melakukan perubahan pengupahan berbasis kinerja, posisi dan kompetensi.
  17. Studs Kasus

Untuk informasi pendaftaran dapat menghubungi kontak yang tertera diwebsite kami atau bisa langsung mengisi pendaftaran online yang tertera diwebsite kami.

Sistem Informasi Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup (SIMPEL)
Aplikasi Improvement Untuk Mengendalikan Dampak Lingkungan.


Januari 30 – 31 Oasis Amir Hotel (Jakarta)
Februari 20 – 21 Oasis Amir Hotel (Jakarta)
Maret 19 – 20 Oasis Amir Hotel (Jakarta)
April 23 – 24 Golden Flover Hotel (Bandung)
Mei 05 – 06 FaveHotel Hyper Square-Paskal (Bandung)
Juni 25 – 26 Fave Hotel LTC Glodok (Jakarta)
Juli 16 – 17 Golden Flover Hotel (Bandung)
Agustus 13 – 14 Oasis Amir Hotel (Jakarta)
September 23 – 24 Oasis Amir Hotel (Jakarta)
Oktober 22 – 21 Golden Flover Hotel (Bandung)
Nopember 04 – 05
26 – 27
Golden Flover Hotel (Bandung)
Oasis Amir Hotel (Jakarta)
Desember 17 – 18 Oasis Amir Hotel (Jakarta)

Deskripsi.

Kewajiban pelaporan lingkungan hidup diberlakukan mulai tahun 1986, saat peraturan pemerintah mengenai AMDAL berlaku. Selama ini, mekanisme pelaporan kinerja lingkungan oleh perusahaan bersifat manual (hardcopy) dan dinilai menyusahkan. Perusahaan melapor kondisi lingkungan baik analisis dampak lingkungan, pencemaran udara, air, hingga limbah bahan beracun berbahaya (B3) memerlukan waktu lama. Sistem kurang efisien berimbas biaya tambahan tak sedikit bagi perusahaan.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan meluncurkan Sistem Pelaporan Elektronik Lingkungan (Simpel). Dengan sistem ini, diharapkan mekanisme pelaporan lingkungan perusahaan bisa berjalan lebih cepat, efisien dan akuntabel. Sistem Pelaporan Elektronik Perizinan Bidang Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan (SIMPEL) adalah aplikasi pelaporan online pengganti pelaporan cetak yang selama ini dikirim ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dengan SIMPEL, perusahaan tidak perlu lagi mengirim laporan berbentuk hardcopy, cukup lapor online disertai file attachment pendukung Sistem Pelaporan ekeltronik (SIMPEL) yang sudah diterapkan oleh KLHK, selama ini masih terlihat kurang efektIF karena masih banyak perusahaan yang belum memahami sistem pelaporannya, dimungkinkan karena proses sosialisasi belum bisa dilakukan ke semua perusahaan, walaupun KLHK sudah menerbitkan panduan mengenai pengisisan SIMPEL.

TUJUAN TRAINING:

  • Memberikan pengetahuan dasar mengenai pelaporan Dokumen Lingkungan
  • Memberikan pengetahuan yang bersifat spesifik dan teknis dalam penerapan sistem pelaporan elektronik (SIMPEL) KLHK.

MANFAAT:

  • Meningkatkan kemampuan teknis dan keterampilan untuk menyusun pelaporan dokumen lingkungan bagi suatu kegiatan/usaha yang direncanakan.
  • Meningkatkan kemampuan teknis dan keterampilan untuk penerapan sistem pelaporan elektronik (SIMPEL)

NILAI TAMBAH TRAINING SENTRAL SISTEM :

  • Materi training
  • Aplikasi improvement untuk mengendalikan dampak lingkungan

SASARAN PESERTA :

  • Health, Safety, & Environmental Management Representative (HSE MR)
  • Manager
  • Koordinator ISO / Document Control

Topik Bahasan

  • Apa itu SIMPEL
  • Apa manfaat SIMPEL bagi perusahaan
  • Bagaimana cara registrasi akun SIMPEL
  • Bagaimana teknis pengisian SIMPEL
  • Seperti apa tanda terima pelaporan SIMPEL
  • Teknis pendaftaran akun SIMPEL
  • Teknis pengisian SIMPEL
  • Teknis pencetakan tanda terima elektronik

Fasilitas Peserta

–  Sertifikat Pelatihan                      –   Coffee Break
–  Tas & Makalah ( Soft Copy )      –   Flashdisk 4GB
–  Makan Siang


INVESTASI
Rp. 4.000.000,- / Peserta 
(Belum Termasuk Penginapan)

Pembayaran Biaya Training dapat dilakukan dengan 2 cara antara lain:

  • Transfer ke BANK MANDIRI Cab. Jakarta Plumpang
    No. Rekening. 120-00-1040693-7
     a.n : BINA MANAGEMEN CENTER
    (Lakukan Konfirmasi Pembayaran dengan mengirimkan bukti transfer melalui :
    Fax. 021 – 29489851  | e-Mail : diklat.bmc@gmail.com | WA: 0813 1485 7363
    atau dibawa pada saat Registrasi Ulang di lokasi training.)
  • Tunai di Tempat saat melakukan registrasi ulang di lokasi training

Untuk informasi pendaftaran dapat menghubungi kontak yang tertera diwebsite kami atau bisa langsung mengisi pendaftaran online diwebsite kami.

“POJK Nomor 23/POJK.01/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan”


Februari 26 – 27 Oasis Amir Hotel (Jakarta)
Maret  19 – 20 Oasis Amir Hotel (Jakarta)
April  22 – 23 Oasis Amir Hotel (Jakarta)
Juli  09 – 10
23 – 24
Oasis Amir Hotel (Jakarta)
Golden Flover Hotel (Bandung)
Agustus  27 – 28 Oasis Amir Hotel (Jakarta)
September  17 – 18 Oasis Amir Hotel (Jakarta)
Oktober 15 – 16 Golden Flover Hotel (Bandung)
Nopember 19 – 20 Oasis Amir Hotel (Jakarta)
Desember 09 – 10 Oasis Amir Hotel (Jakarta)

Pendahuluan
Sebagai bentuk pelaksanaan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai pencegahan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bersama Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Pencantuman Identitas Orang atau Korporasi Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, untuk menjaga keamanan dan perdamaian dunia yang merupakan tujuan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menindaklanjuti hal tersebut di atas, OJK memandang perlu untuk menambahkan ketentuan baru mengenai kewajiban bagi PJK untuk melakukan beberapa langkah-langkah tindak lanjut atas daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, antara lain pemeliharaan data, identifikasi dan pemeriksaan kesesuaian identitas, dan Pemblokiran secara serta merta.

Sehubungan dengan hal tersebut, OJK menetapkan Perubahan atas Peraturan OJK Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. Pada tanggal 30 September 2019, OJK telah menerbitkan POJK Nomor 23/POJK.01/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

Untuk memberikan pemahaman hal tersebut di atas, Bina Managemen Center (BMC), Akan melaksanakan Workshop dan Sosiliasasi. “POJK Nomor 23/POJK.01/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan”. Kegiatan tersebut rencana akan dilaksanakan pada :

 

Dalam rangka penerapan program APU dan PPT, diharapkan seluruh Penyedia Jasa Keuangan dapat memperhatikan pula ketentuan perubahan yang diatur dalam POJK -tersebut. Untuk itu kami mengundang Bapak/Ibu, Direksi/Pimpinan Perusahaan Penyedia Jasa Keuangan, untuk ikutserta atau Mengikutsertakan Manager/Kepala Divisi atau bagian yang terkait Pada Kegiatan Tersebut.

Materi Pembahsan Selama Dua Hari

HARI PERTAMA

  • MODUS DAN OPERANDI YANG BIASA DILAKUKAN PELAKU TPPU DALAM MELAKUKAN PENCUCIAN UANG MELALUI SARANA PRODUK/LAYANAN DI SEKTOR JASA KEUANGAN
  • POKOK PERUBAHAN YANG DIATUR DALAM POJK NO. 23/POJK.01/2019 DIBANDINGKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SEBELUMNYA YANG MENGATUR TENTANG PENERAPAN PROGRAM APU DAN PPT
  • PENGATURAN MENGENAI 5 (LIMA) PILAR PENERAPAN PROGRAM APU DAN PPT

NARASUMBER : TIM TEKNIS OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)

HARI KEDUA

  • PENGATURAN MENGENAI PELAPORAN TERKAIT APU DAN PPT
  • PENGATURAN MENGENAI PEMBLOKIRAN SECARA SERTA MERTA TERKAIT DTTOT DAN DAFTAR PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL

NARASUMBER : TIM TEKNIS PUSAT PELAPORAN DAN ANALISA TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK)


Fasilitas Peserta

–  Sertifikat Pelatihan                      –   Coffee Break
–  Tas & Makalah ( Soft Copy )      –   Flashdisk 4GB
–  Makan Siang


INVESTASI
Rp. 4.000.000,- / Peserta 
(Belum Termasuk Penginapan)

Pembayaran Biaya Training dapat dilakukan dengan 2 cara antara lain:

  • Transfer ke BANK MANDIRI Cab. Jakarta Plumpang
    No. Rekening. 120-00-1040693-7
     a.n : BINA MANAGEMEN CENTER
    (Lakukan Konfirmasi Pembayaran dengan mengirimkan bukti transfer melalui :
    Fax. 021 – 29489851  | e-Mail : diklat.bmc@gmail.com | WA: 0813 1485 7363
    atau dibawa pada saat Registrasi Ulang di lokasi training.)
  • Tunai di Tempat saat melakukan registrasi ulang di lokasi training

Untuk informasi pendaftaran dapat menghubungi kontak yang tertera diwebsite kami atau bisa langsung mengisi pendaftaran online diwebsite kami.


Silahkan Isi Form Pendaftaran Berikut :

[super_form id=”4182″]


1 2 3

Bimtek-Strategi-Pengelolaan-Keuangan-Dan-Mekanisme-Pengawasan-Pemotongan,-Pemungutan-dan-Penyetoran-Pajak-Daerah-button Bimbingan Teknis HPS, KAK dan Penyusunan Dokumen PBJ button Bimtek Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah PP No. 12 Th. 2019 button Pelatihan Simulasi Online button Undangan Workshop Memahami Kontrak Kerja, Outsourcing, Perselisihan Hubungan Industri dan Sanksi Pidana Ketenagakerjaan button

Topik Training Terbaru

MEMAHAMI ASPEK LEGAL DAN ASPEK AKUNTANSI SKEMA-SKEMA KERJASAMA BISNIS TERKAIT ASET TETAP BUMN (Permen BUMN No.Per-04/MBU/09/2017)
March 5, 2020
KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK SEKTOR PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
February 7, 2020
KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI HAK TANGGUNGAN TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK BERDASAKAN PERMEN ATR NO. 9 TAHUN 2019
February 6, 2020
Bimtek Transformasi Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Sesuai Permen BUMN No. 8 Tahun 2019 dan ISO 20400 Tahun 2017
February 4, 2020
BIMTEK PENYEDERHANAAN ADMINISTRASI PERPAJAKAN BAGI BENDAHARAWAN PEMERINTAH DAERAH & BENDAHARA DESA SESUAI PMK No. 231/PMK.03/2019
February 4, 2020
Penerapan Omnibus Law dan Subtansi Perubahan Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pokok-Pokok Pikiran DPRD dalam Perencanaan Pengangaran RAPBD TA 2021
January 29, 2020
Diklat dan Ujian Sertifikasi Barang/Jasa Pemerintah Tingkat Dasar dengan AKREDITASI B
January 28, 2020
Peningkatan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Negara di Era digital 4.0
January 25, 2020
PENGELOLAAN PIUTANG NEGARA/DAERAH : PENYISIHAN DAN PENGHAPUSAN PIUTANG SESUAI PMK 82/2019
January 22, 2020
PENGUATAN PERAN SPI DI BLU & BLUD SESUAI DENGAN SPIP DAN STANDAR AUDIT INTERN PEM ERINTAH
January 21, 2020
Management Export Import Kepabeanan Pelabuhan & Incoterms 2020
January 20, 2020
Peningkatan Kompetensi Bagi Pejabat Pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan (PjPHP/PPHP) Berdasarkan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018
January 19, 2020
BIMTEK STRATEGI DAN PENYUSUNAN RENCANA UMUM PENGADAAN
December 24, 2019
BIMTEK IMPLEMENTASI UU ASN MELALUI SKP BULANAN DENGAN MENGGUNAKAN PRAKTEK APLIKASI INTERNET DAN PELAKSANAAN PP 18 TAHUN 2016 TTG PERANGKAT DAERAH PROPINSI KAB/KOTA
December 24, 2019
BIMTEK KIMPLEMENTASI PP NOMOR 30 THN 2019 TTG SISTEM PENILAIAN KINERJA PNS DENGAN MENGGUNAKAN PRAKTEK APLIKASI INTERNET WAJIB BAGI SEMUA SKPD PROPINSI KAB/KOTA
December 24, 2019
BIMTEK IMPLEMENTASI UU ASN DALAM PENINGKATAN PENYUSUNAN SASARAN KINERJA PEGAWAI GURU DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KAB/KOTA SE INDONESIA
December 24, 2019
BIMTEK PENYUSUNAN EVALUASI JABATAN DAN PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN SKT DAN SKM PNS DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA SE INDONESIA
December 24, 2019
BIMTEK PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN DAN PENYUSUNAN ANALISIS BEBAN KERJA PNS DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA SE INDONESIA
December 24, 2019
BIMTEK IMPLEMENTASI UU ASN, PP 11 THN 2017 DAN PP 49 THN 2018 DALAM MENINGKATKAN KAPASITAS KINERJA GURU HONORER DILINGKUNGAN KEMENDIKBUD
December 24, 2019
BIMTEK OPTIMALISASI PENYIMPANAN MANAJEMEN ARSIP BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA
December 24, 2019
Butuh Bantuan? Hubungi Kami
Chat via Whatsapp
Hubungi kami jika Anda membutuhkan informasi