Hubungi Kami
Hubungi Kami
Info Pendaftaran
021-29489851 diklat.bmc@gmail.com Jakarta - Indonesia
SUPARDI WA : 0858 9476 6128
Best
in Public Training
Experience
More Than 5 Years
Registrasi

Category

Agenda Februari
BIMTEK PENYEDERHANAAN ADMINISTRASI PERPAJAKAN BAGI BENDAHARAWAN PEMERINTAH DAERAH & BENDAHARA DESA SESUAI PMK No. 231/PMK.03/2019

Maret 11 – 12 Oasis Amir Hotel (Jakarta)
April 02 – 03
16 – 17
Hotel Mutiara Malioboro (Yogyakarta)
Golden Flover Hotel (Bandung)
Mei 00 – 00
Juni 00 – 00
Juli 00 – 00
Agustus 00 – 00
September 00 – 00
Oktober 00 – 00
Nopember 00 – 00
Desember 00 – 00

PENDAHULUAN

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mencabut Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bendahara, pengeluaran, penerimaan, dan/atau bendahara desa secara jabatan per 1 April 2020.  Selanjutnya, Ditjen Pajak akan menerbitkan NPWP baru untuk seluruh instansi pemerintah yang juga dilakukan secara jabatan. Beleid tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Pemotongan atau Pungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak bagi Instansi Pemerintah.  Ketentuan PMK 231/2019 pada dasarnya bertujuan untuk simplifikasi administrasi bendahara pemerintah. Selama ini, dalam aturan lama NPWP bendahara pemerintah melekat pada pejabat atau person bendahara pemerintah. Sehingga siapapun pejabat bendaharanya, NPWP tetap sama. Selain untuk simplifikasi administrasi, aturan baru ini sekaligus meningkatkan kepatuhan perpajakan bendahara pemerintah. PMK 231/2019 juga meningkatkan threshold tidak dipungutnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh bendahara pemerintah atas penyerahan rekanan dari Rp 1 juta menjadi Rp 2 juta. Selain itu, dikecualikan juga dari pemungutan PPN apabila transaksinya dilakukan oleh bendahara pemerintah menggunakan kartu kredit pemerintah.  Hal ini dalam rangka keberpihakan kepada pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) serta mendorong cashless transaction.

JADWAL & MATERI BAHASAN

  • Materi Bahasan Hari Pertama
  1. Latar belakang terbitnya PMK No. 231/PMK.03/2019
  2. Kewajiban mendaftarkan diri bagi lnstansi Pemerintah
  3. Kewajiban melaporkan usahanya bagi Instansi Pemerintah yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak kecuali pengusaha kecil
  4. Pemberian Sertifikat Elektronik kepada Instansi Pemerintah oleh Direktur Jenderal Pajak
  5. Penetapan Instansi Pemerintah sebagai Wajib Pajak Non-Efektif
  6. Tata cara permohonan Instansi Pemerintah untuk penghapusan NPWP dan/atau pencabutan pengukuhan PKP
  7. Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan yang terutang atas belanja Pemerintah
  8. Jenis-jenis belanja Pemerintah yang TIDAK DIPOTONG/PUNGUT
  • Materi Bahasan Hari Kedua
  1. Pemungutan PPN dan atau PPnBM yang terutang atas belanja Pemerintah
  2. Pemungutan PPN atas Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Sehubungan dengan Pendapatan Pemerintah
  3. Kewajiban Instansi Pemerintah Pusat dan Instansi Pemerintah Daerah menyetorkan pajak-pajak yang terutang
  4. Kewajiban Instansi Pemerintah untuk melaporkan pemotongan dan/atau pemungutan
  5. Ketentuan penghapusan secara jabatan atas NPWP Bendahara Pengeluaran, NPWP Bendahara Penerimaan, dan/atau NPWP Bendahara Desa
  6. Ketentuan penerbitan NPWP baru secara jabatan untuk seluruh Instansi Pemerintah
  7. Ketentuan pengukuan PKP secara jabatan bagi Instansi Pemerintah yang mempunyai Bendahara Penerimaan,

Fasilitas Peserta

–  Sertifikat Pelatihan                      –   Coffee Break
–  Tas & Makalah ( Soft Copy )      –   Flashdisk 4GB
–  Makan Siang


INVESTASI
Rp. 3.850.000,- / Peserta 
(Belum Termasuk Penginapan)

Pembayaran Biaya Training dapat dilakukan dengan 2 cara antara lain:

  • Transfer ke BANK MANDIRI Cab. Jakarta Plumpang
    No. Rekening. 120-00-1040693-7
     a.n : BINA MANAGEMEN CENTER
    (Lakukan Konfirmasi Pembayaran dengan mengirimkan bukti transfer melalui :
    Fax. 021 – 29489851  | e-Mail : diklat.bmc@gmail.com | WA: 0813 1485 7363
    atau dibawa pada saat Registrasi Ulang di lokasi training.)
  • Tunai di Tempat saat melakukan registrasi ulang di lokasi training

Untuk informasi pendaftaran dapat menghubungi kontak yang tertera diwebsite kami atau bisa langsung mengisi pendaftaran online diwebsite kami.

Pernahkan Anda menghitung berapa kerugian yang diakibatkan karena kerusakan mesin atau peralatan saat proses produksi berlangsung? Kemudian bagaimana jika proses perbaikan yang dilakukan terganggu karena ketiadaan spare part?

Nilai kerugiaan atas kejadian tersebut, dipastikan sangat besar. Tidak hanya kerugiaan yang dapat dihitung, juga kerugian yang tak dapat dihitung seperti image dan kepercayaan pelanggan.

Maka demikian, penerapan program perawatan mesin atau peralatan yang efektif, serta pengendalian manajemen suku cadang (spare part management) menjadi sangat penting. Pengendalian suku cadang ini dalam hal : penentuan keputusan suatu barang diperlukan, termasuk perlu atau tidaknya melakukan penyimpanan, kepada siapa pembelian dilakukan, kapan dilakukan pemesanan, apa dan berapa yang dipesan, tingkat dan jaminan mutu suku cadang yang diperlukan, anggaran suku cadang, dan sebagainya

Bimtek-Strategi-Pengelolaan-Keuangan-Dan-Mekanisme-Pengawasan-Pemotongan,-Pemungutan-dan-Penyetoran-Pajak-Daerah-button Bimbingan Teknis HPS, KAK dan Penyusunan Dokumen PBJ button Bimtek Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah PP No. 12 Th. 2019 button Pelatihan Simulasi Online button Undangan Workshop Memahami Kontrak Kerja, Outsourcing, Perselisihan Hubungan Industri dan Sanksi Pidana Ketenagakerjaan button

Topik Training Terbaru

TATA CARA PELAKSANAAN LELANG SECARA ONLINE
October 20, 2020
WEBINAR PENGISIAN LKPS DAN MEMBUAT LED PS
September 23, 2020
MEMAHAMI ASPEK LEGAL DAN ASPEK AKUNTANSI SKEMA-SKEMA KERJASAMA BISNIS TERKAIT ASET TETAP BUMN (Permen BUMN No.Per-04/MBU/09/2017)
March 5, 2020
BIMTEK MENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAHAN DESA DALAM PENGGUNAAN SISTEM KEUANGAN DESA BERBASIS APLIKASI
February 8, 2020
KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK SEKTOR PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
February 7, 2020
KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI HAK TANGGUNGAN TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK BERDASAKAN PERMEN ATR NO. 9 TAHUN 2019
February 6, 2020
Bimtek Transformasi Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Sesuai Permen BUMN No. 8 Tahun 2019 dan ISO 20400 Tahun 2017
February 4, 2020
Penerapan Omnibus Law dan Subtansi Perubahan Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pokok-Pokok Pikiran DPRD dalam Perencanaan Pengangaran RAPBD TA 2021
January 29, 2020
Diklat dan Ujian Sertifikasi Barang/Jasa Pemerintah Tingkat Dasar dengan AKREDITASI B
January 28, 2020
Peningkatan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Negara di Era digital 4.0
January 25, 2020
PENGELOLAAN PIUTANG NEGARA/DAERAH : PENYISIHAN DAN PENGHAPUSAN PIUTANG SESUAI PMK 82/2019
January 22, 2020
PENGUATAN PERAN SPI DI BLU & BLUD SESUAI DENGAN SPIP DAN STANDAR AUDIT INTERN PEM ERINTAH
January 21, 2020
Management Export Import Kepabeanan Pelabuhan & Incoterms 2020
January 20, 2020
Peningkatan Kompetensi Bagi Pejabat Pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan (PjPHP/PPHP) Berdasarkan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018
January 19, 2020
BIMTEK STRATEGI DAN PENYUSUNAN RENCANA UMUM PENGADAAN
December 24, 2019
BIMTEK IMPLEMENTASI UU ASN MELALUI SKP BULANAN DENGAN MENGGUNAKAN PRAKTEK APLIKASI INTERNET DAN PELAKSANAAN PP 18 TAHUN 2016 TTG PERANGKAT DAERAH PROPINSI KAB/KOTA
December 24, 2019
BIMTEK KIMPLEMENTASI PP NOMOR 30 THN 2019 TTG SISTEM PENILAIAN KINERJA PNS DENGAN MENGGUNAKAN PRAKTEK APLIKASI INTERNET WAJIB BAGI SEMUA SKPD PROPINSI KAB/KOTA
December 24, 2019
BIMTEK IMPLEMENTASI UU ASN DALAM PENINGKATAN PENYUSUNAN SASARAN KINERJA PEGAWAI GURU DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KAB/KOTA SE INDONESIA
December 24, 2019
BIMTEK PENYUSUNAN EVALUASI JABATAN DAN PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN SKT DAN SKM PNS DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA SE INDONESIA
December 24, 2019
BIMTEK PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN DAN PENYUSUNAN ANALISIS BEBAN KERJA PNS DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA SE INDONESIA
December 24, 2019
Butuh Bantuan? Hubungi Kami
Chat via Whatsapp
Hubungi kami jika Anda membutuhkan informasi