Hubungi Kami
Hubungi Kami
Info Pendaftaran
021-29489851 diklat.bmc@gmail.com Jakarta - Indonesia
SUPARDI WA : 0858 9476 6128
Best
in Public Training
Experience
More Than 5 Years
Registrasi

Category

Agenda 2018

BIMTEK MENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAHAN DESA DALAM PENGGUNAAN SISTEM KEUANGAN DESA BERBASIS APLIKASI


PENDAHULUAN

Sesuai amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa memiliki kewajiban untuk melakukan pengelolaan Keuangan Desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga menjadikan Desa maju, mandiri dan sejahtera. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang merupakan peraturan pengganti Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 membawa implikasi penting dalam pengelolaan keuangan desa. Peraturan peralihan terkait dengan Permendagri tersebut diantaranya : Pengelolaan keuangan Desa yang saat ini masih berjalan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa tetap berlaku sampai 2018 sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini, Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini mulai berlaku untuk APB Desa tahun anggaran 2019.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang merupakan peraturan pengganti Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 membawa implikasi penting dalam pengelolaan keuangan desa. Peraturan peralihan terkait dengan Permendagri tersebut diantaranya : Pengelolaan keuangan Desa yang saat ini masih berjalan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa tetap berlaku sampai 2018 sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini, Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini mulai berlaku untuk APB Desa tahun anggaran 2019 dan Peraturan Bupati/Walikota mengenai Pengelolaan Keuangan Desa yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Menteri ini tetap berlaku dan wajib menyesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Menteri ini ditetapkan.

Untuk dapat menerapkan prinsip akuntabilitas tersebut, diperlukan berbagai sumber daya dan sarana pendukung, diantaranya sumber daya manusia yang kompeten serta dukungan sarana teknologi informasi yang memadai dan dapat diandalkan. Namun demikan, dilihat dari kondisi SDM Desa yang belum memadai, banyak pihak mengkhawatirkan dalam pelaksanaan UU Desa ini. Terdapat risiko-risiko yang yang harus diantisipasi agar tidak terjadi apa yang dikhawatirkan tersebut. SISKEUDES, merupakan bentuk komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung secara nyata tata kelola Pemerintahan desa secara baik dan akuntabel melalui SISKEUDES. Maka Pemerintah Daerah telah mengambil langkah-langkah sebagai upaya Penguatan Desa dan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparat Desa, penguatan Administrasi Keuangan Desa untuk menghadapi Dana Desa khususnya yang bersumber dari dana APBN baik melalui Bimbingan Teknis, Pendidikan dan Pelatihan maupun Sosialisasi.

Aplikasi SISKEUDES sebagai alat bantu bagi Pemerintah Desa guna mencatat perencanaan pembangunan Desa, penganggaran serta penatausahaan secara digital sehingga mempermudah dalam menyajikan laporan sesuai dengan perundangan yang berlaku. Penerapan/pemanfaatan aplikasi tersebut membutuhkan peletakan yang baik sesuai dengan regulasi dan kebutuhan dalam Struktur Pengelolaan Keuangan Desa agar dapat berfungsi dengan optimal.

MAKSUD DAN TUJUAN :

Adapun maksud Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Dan Studi Banding ini adalah

  • Memastikan seluruh Ketentuan dan Kebijakan dalam implementasi UU Desa khususnya keuangan dan pembangunan desa dapat dilaksanakan dengan baik untuk seluruh Tingkatan Pemerintah.
  • Pemerintah desa dapat melaksanakan siklus pengelolaan keuangan desa berbasis Aplikasi Siskeudes secara akuntabel mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan.

LINGKUP KEGIATAN

  1. Mempersiapkan segala sarana yang berkaitan dengan bimbingan teknis termasuk materi Bimtek berupa makalah atau modul dari narasumber.
  2. Presentasi oral dan diskusi antara narasumber dan peserta dalam rangka penguatan kelembagaan dan personal pemerintahan desa selama 5 (Lima) hari 4 (Empat) malam dalam percepatan penataan desa dan perdes tentang kewenangan desa.

RUANG LINGKUP MATERI

Adapun Ruang Lingkup Materi Pelatihan antara lain :
(4) Kebijakan Umum Penyelenggaran Pemerintahan Desa;
(4) Regulasi Pengelolaan Keuangan Desa ( Permendagri No. 20 Tahun 2018 );
(4) Gambaran Keberlanjutan SISKEUDES 2019 (Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Aplikasi);
(4) Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa;
(4) Studi Banding;
(4) Studi Kasus/Tanya Jawab.

MEKANISME PENYELENGGARAAN

1. PELAKSANA KEGIATAN
Kegiatan ini diselenggarakan atas prakarsa BINA MANAGEMEN CENTERE (BMC) dengan menggunakan tenaga pengajar dari Direktorat Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri RI serta praktisi dan akademis di bidang pemerintahan dan keuangan, baik profesional atau Pejabat dari Kementerian/LPND.

2. METODE PELAKSANAAN
Kegiaatan ini akan diberikan melalui kuliah, diskusi kelas dan kelompok, serta pendalaman materi. Materi akan disampaikan dengan menggunakan metode participatory training dan group dynamic yang menekankan pada keikutsertaan penuh setiap peserta yang memungkinkan terjadinya interaksi aktif antar peserta.

3. PESERTA KEGIATAN :
(4) Kantor/Dinas/Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (DPMD);
(4) Bagian / Sub Bagian Pemerintahan Desa Setda
(4) Camat / Perangkat Kecamatan;
(4) Kepala Desa / Perangkat Desa;
(4) BPD dan Lembaga kemasyarakatan, serta Peminat, Umum/Unsur lain yang terkait.

4. TATA LAKSANA KEGIATAN :
(4) Kegiatan ini rencananya akan diselenggarakan selama 4 (Empat) hari 3 (Tiga) malam, pada :
– Waktu : Di bulan Oktober sampai Akhir Desember Tahun 2019 (Tentaive)
– Tempat : Jakarta / Bandung ( Tentative).
(4) Jadwal Kegiatan dapat dirubah dan disesuaikan dengan kesiapan masing masing pemda.
(4) Pelaksanaan program rencananya akan dilaksanakan secara bertahap serta berkesinambungan disesuaikan dengan kebutuhan permintaan dari daerah.


INVESTASI

Pembiayaan  kegiatan  ini  dibebankan  kepada  setiap  peserta sebesar @RP. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah)/Peserta, Biaya tersebut meliputi fasilitas :

  • Antar – Jemputan dari Bandara Ke Hotel (PP) ;
  • Transportasi (bus) selama kegiatan;
  • Mengikuti Seluruh Kegiatan Sesuai Agenda / Jadwal Kegiatan;
  • Akomodasi Penginapan dihotel Selama Kegiatan;
  • Mendapatkan Konsumsi Selama Kegiatan;
  • Cinderamata Berupa Baju Kaos Bagi Peserta;
  • Mendapatkan Bimtek Kit (Tas, Pulpen, Blok Note, Materi/Modul Kegiatan);
  • Sertifikat Dan Kwitansi untuk masing masing

Pembayaran Biaya Training dapat dilakukan dengan 2 cara antara lain:

  • Transfer ke BANK MANDIRI Cab. Jakarta Plumpang
    No. Rekening. 120-00-1040693-7
     a.n : BINA MANAGEMEN CENTER
    (Lakukan Konfirmasi Pembayaran dengan mengirimkan bukti transfer melalui :
    Fax. 021 – 29489851  | e-Mail : diklat.bmc@gmail.com | WA: 0813 1485 7363
    atau dibawa pada saat Registrasi Ulang di lokasi training.)
  • Tunai di Tempat saat melakukan registrasi ulang di lokasi training

Untuk informasi pendaftaran  dan materi pelatihan dapat menghubungi kontak yang tertera diwebsite kami atau bisa langsung mengisi pendaftaran online diwebsite kami.

BIMTEK PENYEDERHANAAN ADMINISTRASI PERPAJAKAN BAGI BENDAHARAWAN PEMERINTAH DAERAH & BENDAHARA DESA SESUAI PMK No. 231/PMK.03/2019

Maret 11 – 12 Oasis Amir Hotel (Jakarta)
April 02 – 03
16 – 17
Hotel Mutiara Malioboro (Yogyakarta)
Golden Flover Hotel (Bandung)
Mei 00 – 00
Juni 00 – 00
Juli 00 – 00
Agustus 00 – 00
September 00 – 00
Oktober 00 – 00
Nopember 00 – 00
Desember 00 – 00

PENDAHULUAN

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mencabut Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bendahara, pengeluaran, penerimaan, dan/atau bendahara desa secara jabatan per 1 April 2020.  Selanjutnya, Ditjen Pajak akan menerbitkan NPWP baru untuk seluruh instansi pemerintah yang juga dilakukan secara jabatan. Beleid tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Pemotongan atau Pungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak bagi Instansi Pemerintah.  Ketentuan PMK 231/2019 pada dasarnya bertujuan untuk simplifikasi administrasi bendahara pemerintah. Selama ini, dalam aturan lama NPWP bendahara pemerintah melekat pada pejabat atau person bendahara pemerintah. Sehingga siapapun pejabat bendaharanya, NPWP tetap sama. Selain untuk simplifikasi administrasi, aturan baru ini sekaligus meningkatkan kepatuhan perpajakan bendahara pemerintah. PMK 231/2019 juga meningkatkan threshold tidak dipungutnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh bendahara pemerintah atas penyerahan rekanan dari Rp 1 juta menjadi Rp 2 juta. Selain itu, dikecualikan juga dari pemungutan PPN apabila transaksinya dilakukan oleh bendahara pemerintah menggunakan kartu kredit pemerintah.  Hal ini dalam rangka keberpihakan kepada pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) serta mendorong cashless transaction.

JADWAL & MATERI BAHASAN

  • Materi Bahasan Hari Pertama
  1. Latar belakang terbitnya PMK No. 231/PMK.03/2019
  2. Kewajiban mendaftarkan diri bagi lnstansi Pemerintah
  3. Kewajiban melaporkan usahanya bagi Instansi Pemerintah yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak kecuali pengusaha kecil
  4. Pemberian Sertifikat Elektronik kepada Instansi Pemerintah oleh Direktur Jenderal Pajak
  5. Penetapan Instansi Pemerintah sebagai Wajib Pajak Non-Efektif
  6. Tata cara permohonan Instansi Pemerintah untuk penghapusan NPWP dan/atau pencabutan pengukuhan PKP
  7. Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan yang terutang atas belanja Pemerintah
  8. Jenis-jenis belanja Pemerintah yang TIDAK DIPOTONG/PUNGUT
  • Materi Bahasan Hari Kedua
  1. Pemungutan PPN dan atau PPnBM yang terutang atas belanja Pemerintah
  2. Pemungutan PPN atas Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Sehubungan dengan Pendapatan Pemerintah
  3. Kewajiban Instansi Pemerintah Pusat dan Instansi Pemerintah Daerah menyetorkan pajak-pajak yang terutang
  4. Kewajiban Instansi Pemerintah untuk melaporkan pemotongan dan/atau pemungutan
  5. Ketentuan penghapusan secara jabatan atas NPWP Bendahara Pengeluaran, NPWP Bendahara Penerimaan, dan/atau NPWP Bendahara Desa
  6. Ketentuan penerbitan NPWP baru secara jabatan untuk seluruh Instansi Pemerintah
  7. Ketentuan pengukuan PKP secara jabatan bagi Instansi Pemerintah yang mempunyai Bendahara Penerimaan,

Fasilitas Peserta

–  Sertifikat Pelatihan                      –   Coffee Break
–  Tas & Makalah ( Soft Copy )      –   Flashdisk 4GB
–  Makan Siang


INVESTASI
Rp. 3.850.000,- / Peserta 
(Belum Termasuk Penginapan)

Pembayaran Biaya Training dapat dilakukan dengan 2 cara antara lain:

  • Transfer ke BANK MANDIRI Cab. Jakarta Plumpang
    No. Rekening. 120-00-1040693-7
     a.n : BINA MANAGEMEN CENTER
    (Lakukan Konfirmasi Pembayaran dengan mengirimkan bukti transfer melalui :
    Fax. 021 – 29489851  | e-Mail : diklat.bmc@gmail.com | WA: 0813 1485 7363
    atau dibawa pada saat Registrasi Ulang di lokasi training.)
  • Tunai di Tempat saat melakukan registrasi ulang di lokasi training

Untuk informasi pendaftaran dapat menghubungi kontak yang tertera diwebsite kami atau bisa langsung mengisi pendaftaran online diwebsite kami.

Satuan Pengendalian Internal (SPI) adalah fungsi yang wajib dimiliki oleh BLU/BLUD dalam menjamin akuntabilitas dan membantu manajemen dalam usaha mencapai tujuan organisasi. Agar fungsi ini bisa terbentuk dan berjalan dengan baik diperlukan pemahaman atas tata aturan, tugas pokok dan fungsi, serta teknik-teknik dalam pengendalian internal. SPI perlu menjalankan prosedur-prosedur audit yang sudah diatur dalam standar audit intern. Sehubungan dengan hal tersebut maka kami dari Bina Manajemen Center (BMC)  akan melaksanakan Pelatihan Nasional Dua Hari dengan tema di atas Yang akan di laksanakan pada :

 

Hari/Tanggal Waktu Tempat Pelaksanaan

Kamis – Jum’at
19  – 20  Desember 2018

08.30 – 16.30 WIB Fave Hotel LTC Glodok
Jln. Hayam Wuruk No.127 Jakarta

Pada pelatihan ini akan dibahas teknik-teknik dalam audit intern dan review laporan keuangan. Setelah mengikuti Pelatihan SPI 1 – Pembentukan & Penguatan SPI BLUD, diharapkan peserta dapat Memahami peran dan fungsi Satuan Pengendalian Internal sesuai aturan dan standar-standar lain yang berlaku. Memperkuat peran SPI lewat Piagam Audit Internal dan Pedoman Audit Internal. Menyusun laporan audit dan rencana tindak lanjut.  Untuk informasi pendaftaran dapat menghubungi kontak yang tersedia diwebsite kami.

 

Materi Bahasan

WAKTU MATERI BAHASAN WAKTU MATERI BAHASAN
Hari Pertama Hari Kedua
08.30 – 09.00 Registrasi Ulang/Pembukaan 08.30 – 09.00 Absensi Hari Kedua
09.00 – 12.00 Ø  Tata Kelola Satuan Audit Internal

–          Ketentuan PP No 60/2008 tentang SPIP.

–          Ketentuan Standar Audit Intern dan Kode Etik yang dikeluarkan oleh Asosiasi Audit Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI).

–          Pergeseran paradigma dan peran audit internal.

–          Struktur dan Tugas Pokok Audit Intern.

–          Piagam Audit Intern dan Pedoman Audit Intern.

Ø  Perencanaan Audit Internal

–          Jenis-jenis Penugasan Audit Internal.

–          Penyusunan Rencana Audit Tahunan.

–          Penyusunan Rencana Penugasan.

–          Penyusunan Program Audit.

09.00 – 12.00 Ø  Pelaporan Audit Internal

–          Kategori dan Kriteria Temuan.

–          Menyusun management letter.

–          Langkah-langkah penyelesaian audit.

–          Menyusun Laporan Hasil Audit.

Ø  Monitoring Tindak Lanjut

–          Monitor tindak lanjut.

12.00 – 13.00 ISHOMA
13.00 – 16.00 Ø  Pekerjaan Lapangan dan Teknik Audit Internal

–          Standar Profesional Audit Internal.

–          Prosedur audit wajib dan prosedur tambahan.

–          Jenis-jenis data dan teknik pengumpulan data.

Ø  Penyusunan Kertas kerja & Reviewn

–          Sistematika Kertas Kerja.

–          Review Kertas Kerja.

13.00 – 14.30 Ø  Analisa Laporan Keuangan dan Indikasi Fraud / Tipikor

–          Indikasi Tipikor.

–          Analisa Laporan Keuangan.

  14.30 – 14.45 Penutup & Pembagian Sertifikat
NARASUMBER Prof DR Adji Suratman CA,CPMA & Team

Praktisi & Akademisi Audit /SPI

Salah satu perubahan yang sangat mendasar dalam Pengadaan Barang/Jasa di Indonesia adalah terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menggantikan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahannya. Paralel dengan hal tersebut, Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik LKPP telah memberlakukan Aplikasi SPSE. V.4.3 yang diharapkan lebih mampu mendukung sistem pengadaan dengan metode Tender Cepat, SIKAP (Sistim Informasi Kinerja Penyedia) maupun pengadaan langsung secara elektronik atau e-kontrak non tendering serta metode-metode pemilihan penyedia yang seluruhnya berbasis elektronik. Seluruh perubahan tersebut harus disikapi dengan cepat oleh Pelaku Usaha di Indonesia agar tidak kehilangan informasi maupun peluang untuk memperoleh paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah. Sehubungan dengan hal tersebut, Bina Manajemen Center akan menyelenggarakan kelas khusus bagi Pelaku Usaha untuk mempelajari kiat-kiat sukses memenangkan tender pemerintah melalui penguasaan atas SPSE V.4.3. yang akan di selenggarakan pada :

Hari/Tanggal Waktu Tempat Pelaksanaan
Selasa – Rabu

18 – 19 Desember 2018

08.30 – 16.30 Hotel Oasis Amir

Jl. Senen Raya Kav. 135 – 137 Jakarta Pusat

Melalui pelatihan ini para peserta akan diberikan kemampuan menguasai filosofi pengadaan secara elektronik dan SPSE versi 4.3 secara efisien dan efektif sehingga memperkecil peluang kegagalan administrasi dan teknis dalam pelaksanaan tender pemerintah. Untuk informasi pendaftaran dapat menghubungi kontak yang tertera di website kami.

 

MATERI BAHASAN

WAKTU Absensi Hari Pertama                     
08.30 – 09.00 Registrasi dan Pembagian Materi Training
09.00 – 12.00 – Regulasi Pepres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

– Perlem LKPP No. 9 Tahun 2018 Tentang Penyedia

– Pengenalan Fitur-Fitur Aplikasi SPSE versi 4.3 (Konsolidasi, Itemized, Reverse Auction,

Tender  Cepat, pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan swakelola).

12.00 – 13.00 ISHOMA
13.00 – 16.00 – Pengenalan SPSE versi 4.3 dan Simulasi SPSE dan Apendo 5-

– Simulasi SPSE 4.3 Simulasi User   Management System (UKPBJ, Pokja Pemilhan),

Dan Pembuatan Paket di PPK SPSE V-4.3 Penyedia dan e-Purchasing

– Pengenalan Reverse Auction, Tender Cepat dan Sikap (include  Fitur – fitur baru tender cepat).

– Simulasi Reverse Auction Tender Cepat (Apendo Versi Inaproc

08.30 – 09.00 Absensi Hari Kedua
09.00 – 12.00 – Simulasi  Reverse Auction, Tender Cepat (Proses Pemasukan penawaran, pembukaan

penawaran dan Apendo 5.0.6)

– Pengenalan Pengadaan Langsung, Penujukan Langsung dan pemilihan penyedia

(Proses    pemasukan penawaran) (Transaksional dan Non Transaksional).

12.00 – 13.00 Penutup / ISHOMA
13.00 – 16.00 – Simulasi pengadaan langsung dan penujukan langsung.

– Simulasi Aplikasi  Katalog / E-purchasing dan pengenalan aplikasi SIRUP.

16.00 – 16.15 Penutupan / Pembagian Sertifikat / Selesai
NARASUMBER LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Aset  adalah barang atau benda yang terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak baik yang berwujud (tangible) dan tidak berwujud (intangible) yang tercakup dalam aktiva/kekayaan perusahaan. Pengelolaan Aset (kekayaan) Perusahaan merupakan hal yang sangat penting karena  untuk memantau dan menghitung serta memanfaatkannya  secara optimal. Manajemen asset berfungsi untuk informasi perjalanan asset secara keseluruhan, memuat berapa banyak aset dan biayanya, pemanfaatan, kondisi dan pemeliharaan serta lokasi penyimpanan.Hal ini juga berfungsi untuk  mencegah dari hilangnya asset, perhitungan pajak dan depresiasi. Training ini akan membahas implementasi manajemen asset berbasis teknologi informasi sejak pengadaan, recording dan labeling, pemakaian , monitoring, auditing dan reporting. Aplikasi system informasi manajemen asset akan dibahas disertai case study. Sehubungan dengan hal tersebut maka kami dari Bina Managemen Center akan melaksanakan Pelatihan Nasional dengan tema di atas Yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal Waktu Tempat Pelaksanaan
 Kamis – Jum’at

03 – 04 Mei 2018

08.30-16.00 WIB Hotel Oasis Amir

Jl. Senen Raya Kav. I35 – 237 Jakarta Pusat

Pelatihan ini di Tujukan kepada Pimpinan , Kepala Bagian dan Staf  yang terlibat dalam pengelolaan aset , Eksekutif/Staf Profesional yang ingin mengetahui seluk-beluk aktiva/aset tetap, serta pemilik perusahaan yang mengelola sendiri perusahaannya atau eksekutif perusahaan yang terlibat dalam pengambilan keputusan manajemen. Untuk informasi pendaftaran dapat menghubungi kontak yang tersedia diwebsite kami atau dapat melakukan Pendaftaran Online yang tersedia diwebsite kami.

1 2 3 4

Bimtek-Strategi-Pengelolaan-Keuangan-Dan-Mekanisme-Pengawasan-Pemotongan,-Pemungutan-dan-Penyetoran-Pajak-Daerah-button Bimbingan Teknis HPS, KAK dan Penyusunan Dokumen PBJ button Bimtek Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah PP No. 12 Th. 2019 button Pelatihan Simulasi Online button Undangan Workshop Memahami Kontrak Kerja, Outsourcing, Perselisihan Hubungan Industri dan Sanksi Pidana Ketenagakerjaan button

Topik Training Terbaru

MEMAHAMI ASPEK LEGAL DAN ASPEK AKUNTANSI SKEMA-SKEMA KERJASAMA BISNIS TERKAIT ASET TETAP BUMN (Permen BUMN No.Per-04/MBU/09/2017)
March 5, 2020
KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK SEKTOR PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
February 7, 2020
KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI HAK TANGGUNGAN TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK BERDASAKAN PERMEN ATR NO. 9 TAHUN 2019
February 6, 2020
Bimtek Transformasi Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Sesuai Permen BUMN No. 8 Tahun 2019 dan ISO 20400 Tahun 2017
February 4, 2020
BIMTEK PENYEDERHANAAN ADMINISTRASI PERPAJAKAN BAGI BENDAHARAWAN PEMERINTAH DAERAH & BENDAHARA DESA SESUAI PMK No. 231/PMK.03/2019
February 4, 2020
Penerapan Omnibus Law dan Subtansi Perubahan Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pokok-Pokok Pikiran DPRD dalam Perencanaan Pengangaran RAPBD TA 2021
January 29, 2020
Diklat dan Ujian Sertifikasi Barang/Jasa Pemerintah Tingkat Dasar dengan AKREDITASI B
January 28, 2020
Peningkatan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Negara di Era digital 4.0
January 25, 2020
PENGELOLAAN PIUTANG NEGARA/DAERAH : PENYISIHAN DAN PENGHAPUSAN PIUTANG SESUAI PMK 82/2019
January 22, 2020
PENGUATAN PERAN SPI DI BLU & BLUD SESUAI DENGAN SPIP DAN STANDAR AUDIT INTERN PEM ERINTAH
January 21, 2020
Management Export Import Kepabeanan Pelabuhan & Incoterms 2020
January 20, 2020
Peningkatan Kompetensi Bagi Pejabat Pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan (PjPHP/PPHP) Berdasarkan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018
January 19, 2020
BIMTEK STRATEGI DAN PENYUSUNAN RENCANA UMUM PENGADAAN
December 24, 2019
BIMTEK IMPLEMENTASI UU ASN MELALUI SKP BULANAN DENGAN MENGGUNAKAN PRAKTEK APLIKASI INTERNET DAN PELAKSANAAN PP 18 TAHUN 2016 TTG PERANGKAT DAERAH PROPINSI KAB/KOTA
December 24, 2019
BIMTEK KIMPLEMENTASI PP NOMOR 30 THN 2019 TTG SISTEM PENILAIAN KINERJA PNS DENGAN MENGGUNAKAN PRAKTEK APLIKASI INTERNET WAJIB BAGI SEMUA SKPD PROPINSI KAB/KOTA
December 24, 2019
BIMTEK IMPLEMENTASI UU ASN DALAM PENINGKATAN PENYUSUNAN SASARAN KINERJA PEGAWAI GURU DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KAB/KOTA SE INDONESIA
December 24, 2019
BIMTEK PENYUSUNAN EVALUASI JABATAN DAN PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN SKT DAN SKM PNS DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA SE INDONESIA
December 24, 2019
BIMTEK PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN DAN PENYUSUNAN ANALISIS BEBAN KERJA PNS DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA SE INDONESIA
December 24, 2019
BIMTEK IMPLEMENTASI UU ASN, PP 11 THN 2017 DAN PP 49 THN 2018 DALAM MENINGKATKAN KAPASITAS KINERJA GURU HONORER DILINGKUNGAN KEMENDIKBUD
December 24, 2019
BIMTEK OPTIMALISASI PENYIMPANAN MANAJEMEN ARSIP BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA
December 24, 2019
Butuh Bantuan? Hubungi Kami
Chat via Whatsapp
Hubungi kami jika Anda membutuhkan informasi