APPRAISAL JAMINAN KREDIT PERBANKAN

Bank dalam memberikan jasa kredit menganut asas kehati-hatian (prudent). Untuk itu staf analis kredit wajib mempunyai ketrampilan dan pengetahuan yang baik dalam melakukan penilaian jaminan dan agunan atas kredit yang diberikan. Penilaian jaminan yang baik, akurat, dan benar akan menentukan kualitas kredit yang diberikan.

Pelatihan ini akan membahas ketrampilan dan pengetahuan yang berkaitan dengan penilaian jaminan secara komprehensif namun spesifik yang berhubungan dan berkaitan dengan bisnis perbankan. Sehingga pelatihan ini cocok untuk meningkatkan profesionalisme analis kredit, credit officer, collection officer, dan internal auditor. Pelatihan didisain dengan praktis, mudah diterapkan, dan realistik dan dikemas dalam suasana interaktif yang hangat. Sehubungan dengan hal tersebut maka kami dari Bina Managemen Center (BMC) akan melaksanakan “APPRAISAL JAMINAN KREDIT PERBANKAN”

Tujuan Pelatihan

• Memberikan penjelasan dan pemahaman praktis mengenai seluk beluk penilaian jaminan kredit, serta permasalahan hukum non hukum
• Mampu menganalisa secara tajam, akurat dengan memperhitungkan faktor Resiko Kredit dan kewenangan resiko jaminan serta penanganan jaminan atas kredit bermasalah

Materi Pembahasan

1. Aspek Hukum Agunan/ Jaminan Kredit

• Peranan Agunan Kredit
• Syarat-syarat Agunan
• Jenis-jenis benda yang umumnya diterima sebagai Agunan Kredit
• Dokumen kepemilikan benda yang dijadikan Agunan
• Jaminan Kredit perorangan/ Sindikasi

2. Aspek Hukum Pengikatan Agunan Kredit

• Hak Tanggungan
• Akta Jaminan Fidusa

3. Akta Hipotik
4. Penelitian Benda yang akan dijadikan Agunan

• Penelitian Fisik
• Penelitian Yuridis
• Penentuan nilai Agunan
• Penilaian Agunan Kredit
• Sejarah Appraisal Agunan
• Proses Appraisal
• Prinsip Highest & Best Use
• Pendekatan Data Pasar

5. Pendekatan Biaya
6. Teknik dan Tata Cara Penilaian Jaminan
7. Laporan Appraisal
8. Review laporan Appraisal oleh KJPP
9. Resiko Jaminan & Kredit
10. Penanganan & Solusi Penyelesaian kredit bermasalah

INVESTASI
Rp. 2.750.000,- / Peserta 

Pembayaran Biaya Training dapat dilakukan dengan :

• Transfer ke BANK MANDIRI Cab. Jakarta Plumpang
  No. Rekening. 120-00-1040693-7  a.n : BINA MANAGEMEN CENTER
  (Lakukan Konfirmasi Pembayaran dengan mengirimkan bukti transfer melalui :
  Fax. 021 – 29489851  | e-Mail : diklat.bmc@gmail.com | WA: 0813 1485 7363 | 0813 4666 5457

TATA CARA PEMBUATAN DAN PENGESAHAN PP DAN PENDAFTARAN PKB SECARA DARING

Berdasarkan Pasal 108 UU UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Perusahaan (PP) bersifat wajib bagi perusahaan yang mempekerjakan sekurang-kurangnya 10 orang pekerja. Kewajiban tersebut tidak berlaku bagi perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Adapun tujuan dari dibuatnya PP dan PKB ialah mempertegas hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari pengusaha maupun pekerja serta menjelaskan syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan agar tidak terjadi permasalahan atau perselisihan di masa depan.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memfasilitasi perusahaan yang hendak melakukan pengesahan PP dan pendaftaran PKB yaitu dengan cara daring di website.

Untuk itu, Bina Management Center mengundang  Bapak/ Ibu/ Saudara (i) selaku pimpinan bidang usaha untuk mengikuti pelatihan  Tata Cara Pembuatan Dan Pengesahan PP Dan Pendaftaran PKB Secara Daring

TUJUAN PELATIHAN,
Untuk Memahami tata cara pembuatan dan pengesahan PP dan pendaftaran PKB secara daring

MATERI PEMBAHASAN

1. Dasar hukum PP
2. Pengertian PP
3. Perusahaan yang diwajibkan membuat PP.
4. Tata cara pembuatan.
5. Pokok-pokok materi peraturan perusahaan dan perjanjian kerja yang harus disepakati oleh pekerja-pengusaha
6. Pengesahan PP
7. Kewajiban pengusaha setelah PP disahkan.
8. Masa berlaku PP
9. Dasar hukum PKB
10. Pengertian PKB
11. Syarat dan tata cara pembuatan.
12. Hal-hal yang harus dimuat dalam PKB
13. Kewajiban pengusaha dan SP/SB/pekerja setelah PKB berlaku.
14. Masa berlaku PKB
15. Syarat perpanjangan atau pembaharauan
16. Perbedaan PKB dan PP
17. Penyelesaian perselisihan pelaksanaan peraturan perusahaan dan perjanjian kerja
18. Kedudukan UU Cipta Kerja dibandingkan dengan UU Ketenagakerjaan
19. Persyaratan pembuatan PP dan PKB Perusahaan sebelum dan sesudah berlaku UU Cipta Kerja
20. Perlunya revisi terhadap PP dan PKB Perusahaan pasca berlakunya UU Cipta Kerja
21. Akibat hukum terhadap PP dan PKB Perusahaan yang belum direvisi
22. e-PP dan e-PKB

INVESTASI
Rp. 2.750.000,- / Peserta 

Pembayaran Biaya Training dapat dilakukan dengan :

• Transfer ke BANK MANDIRI Cab. Jakarta Plumpang
  No. Rekening. 120-00-1040693-7  a.n : BINA MANAGEMEN CENTER
  (Lakukan Konfirmasi Pembayaran dengan mengirimkan bukti transfer melalui :
  Fax. 021 – 29489851  | e-Mail : diklat.bmc@gmail.com | WA: 0813 1485 7363 | 0813 4666 5457

TATA CARA PELAKSANAAN LELANG SECARA ONLINE

Dalam menyikapi semakin meningkatnya frekuensi Lelang dari para pemohon yang lebih dilatarbelangin karena faktor pandemic covid 19 ditanah air, maka Pemerintah Indonesia yang telah memasuki tahapan baru dalam urusan Lelang dengan sistem digital (online) kembali mengeluarkan Peraturan DJKN No.5/KN/2020 tentang Panduan Pemberian Layanan Wang pada KPKNL dalam status bencana nasional Non alam seperti penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19). Hal ini dianggap sangat relevan dengan realita iklim usaha / investasi saat ini.

Adapun Dasar Hukum dari uraian diatas adalah :

1. Peraturan Menteri Keuangan No.27/PMK.OW/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang
2. Peraturan Menteri Keuangan No.90/PMK.0K/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Lelang dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta Lelang melalui Internet.
3. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor.2/KN/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang.

Peraturan DJKN No.5/KN/2020 tentang Panduan Pemberian Layanan Wang pada KPKNL dalam status bencana nasional Non alam penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19)

Materi Pembahasan

Fasilitas Peserta

–  e-Sertifikat                       –   e-Module

INVESTASI
Rp. 2.500.000,- / Peserta 

Pembayaran Biaya Training dapat dilakukan dengan 2 cara antara lain:

• Transfer ke BANK MANDIRI Cab. Jakarta Plumpang
  No. Rekening. 120-00-1040693-7  a.n : BINA MANAGEMEN CENTER
  (Lakukan Konfirmasi Pembayaran dengan mengirimkan bukti transfer melalui :
  Fax. 021 – 29489851  | e-Mail : diklat.bmc@gmail.com | WA: 0813 1485 7363

Untuk informasi pendaftaran dapat menghubungi kontak yang tertera diwebsite kami atau bisa langsung mengisi pendaftaran online diwebsite kami.

WEBINAR PENGISIAN LKPS DAN MEMBUAT LED PS

Pendahuluan

Webinar Pengisian LKPS Dan Membuat LED PS Untuk tim Akreditasi Program Studi Perguruan Tinggi agar dapat memahami konsep Akreditasi Program Studi sesuai dengan aturan terbaru .Peserta akan dibimbing mengisi borang Akreditasi Program Studi ke dalam 9 buah standar akreditasi IAPS 4.0 Institusi Perguruan Tinggi diharapkan mampu mengisi borang standar dan dapat menyajikan data sesuai dengan kondisi relevan pada perguruan tinggi, Sehubungan dengan hal tersebut maka kami dari Bina Manajemen Center (BMC) akan melaksanakan Training Online (e-Learning) dengan tema “PENGISIAN LKPS DAN MEMBUAT LED PS”

Materi Pelatihan

• Memahami 9 Kriteria dalam IAPS 4.0
• Perbedaan Borang Lama Dan Borang Baru
• Kiat Membuat Borang Dan Evaluasi Diri Yang Baik Dan Benar
• Memahami Laporan Evaluasi Diri (LED) dan Laporan Kinerja Akademik (LKA) dalam IAPS 4.0
• Memahami Orientasi IAPS 4.0 yang berorientasi pada output dan outcome.
• Latihan Pengisian LKPS & Membuat LED PS
• Latihan Pengisian LKPS & Membuat LED PS
• Latihan Pengisian LKPS & Membuat LED PS

Manfaat Pelatihan

Setelah mengikuti Bimbingan Teknis Instrumen Akreditasi Program Studi Berbasis Outcome (IAPS 4.0) selama dua hari, peserta diharapkan dapat : Memahami 9 Kriteria dalam IAPS 4.0.

Fasilitas Peserta

–  e-Sertifikat Pelatihan
–  e-Module

INVESTASI
Rp. 2.000.000,- / Peserta 
(Belum Termasuk Penginapan)

Pembayaran Biaya Training dapat dilakukan dengan 2 cara antara lain:

• Transfer ke BANK MANDIRI Cab. Jakarta Plumpang
  No. Rekening. 120-00-1040693-7  a.n : BINA MANAGEMEN CENTER
  (Lakukan Konfirmasi Pembayaran dengan mengirimkan bukti transfer melalui :
  Fax. 021 – 29489851  | e-Mail : diklat.bmc@gmail.com  

Untuk informasi pendaftaran dapat menghubungi kontak yang tertera diwebsite kami atau bisa langsung mengisi pendaftaran online diwebsite kami.

MEMAHAMI ASPEK LEGAL DAN ASPEK AKUNTANSI SKEMA-SKEMA KERJASAMA BISNIS TERKAIT ASET TETAP BUMN (Permen BUMN No.Per-04/MBU/09/2017)

PENDAHULUAN

Kementerian BUMN telah memberlakukan Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-04/MBU/09/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-03/MBU/08/2017 tentang Pedoman Kerja Sama (Permen BUMN No.Per-04/MBU/09/2017) yang berlaku efektif pada tanggal 14 Agustus 2017. Permen BUMN No.Per-04/MBU/09/2017 adalah peraturan yang sangat komplit terkait pemilihan mitra, tata cara memilih mitra kerja sama dan lain-lain. Aturan ini harus diperhatikan oleh setiap BUMN dalam menyusun SOP kerja sama bisnis terkait aset BUMN. Beberapa skema pemberdayaan aset tetap BUMN diatur dalam Permen BUMN No.Per-13/MBU/09/2014 tentang, ” Pedoman Pendayagunaan Aset Tetap Badan Usaha Milik Negara” (Permen BUMN No.Per-13/MBU/09/2014) seperti Kerja Sama Operasi (KSO), Kerja Sama Usaha (KSU), Bangun Guna Serah (BGS), Bangun Serah Guna (BSG), sewa, pinjam pakai dan lain-lain. Namun Permen BUMN No.Per-13/MBU/09/2014 telah digantikan oleh Permen BUMN No.Per-04/MBU/09/2017. Bagaimanakah implikasinya terhadap kerja sama bisnis yang melibatkan aset tetap BUMN.Sehubungan dengan hal tersebut maka kami dari BMC bersama PUSAT PENGEMBANGAN PROFESI INDONESIA  Akan melaksanakan Workshop nasional dua hari.

Untuk itu, kami mengundang para praktisi keuangan dan manajemen aset untuk mengikuti pelatihan terkait dengan hal tersebut,

MATERI PEMBAHASAN

• Sesi I: Implikasi pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-04/MBU/09/2017 tentang Pedoman Kerja Sama dan permasalahan seputar aspek legal skema BGS, BSG, KSO, KSU, sewa dan Pinjam Pakai,
• Sesi II: Beberapa permasalahan seputar kerja sama yang melibatkan objek hak atas tanah dengan skema BGS, BSG, KSO, KSU, sewa dan Pinjam Pakai,
• Sesi III: Pencatatan KSO, KSU, BGS, BSG dan perjanjian konsesi berdasarkan PSAK 66, ISAK 16 dan PSAK terkait lainnya.
• Sesi IV: Permasalahan akuntansi keuangan terkait kerja sama bisnis BUMN dengan skema BGS, BSG, KSO, KSU, sewa dan Pinjam Pakai dan permasalahan akuntansi keuangan terkait hak atas tanah sebagai objek kerja sama.

Fasilitas Peserta

–  Sertifikat Pelatihan                      –   Coffee Break
–  Tas & Makalah ( Soft Copy )      –   Flashdisk 4GB
–  Makan Siang

INVESTASI
Rp. 4.000.000,- / Peserta 
(Belum Termasuk Penginapan)

Pembayaran Biaya Training dapat dilakukan dengan 2 cara antara lain:

• Transfer ke BANK MANDIRI Cab. Jakarta Plumpang
  No. Rekening. 120-00-1040693-7  a.n : BINA MANAGEMEN CENTER
  (Lakukan Konfirmasi Pembayaran dengan mengirimkan bukti transfer melalui :
  Fax. 021 – 29489851  | e-Mail : diklat.bmc@gmail.com | WA: 0813 1485 7363
  atau dibawa pada saat Registrasi Ulang di lokasi training.)
• Tunai di Tempat saat melakukan registrasi ulang di lokasi training

Untuk informasi pendaftaran dapat menghubungi kontak yang tertera diwebsite kami atau bisa langsung mengisi pendaftaran online diwebsite kami.