Hubungi Kami
Hubungi Kami
Info Pendaftaran
021-29489851 diklat.bmc@gmail.com Jakarta - Indonesia
SUPARDI WA : 0858 9476 6128
Best
in Public Training
Experience
More Than 5 Years
Registrasi

Day

November 20, 2019

“POJK Nomor 23/POJK.01/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan”


Februari 26 – 27 Oasis Amir Hotel (Jakarta)
Maret  19 – 20 Oasis Amir Hotel (Jakarta)
April  22 – 23 Oasis Amir Hotel (Jakarta)
Juli  09 – 10
23 – 24
Oasis Amir Hotel (Jakarta)
Golden Flover Hotel (Bandung)
Agustus  27 – 28 Oasis Amir Hotel (Jakarta)
September  17 – 18 Oasis Amir Hotel (Jakarta)
Oktober 15 – 16 Golden Flover Hotel (Bandung)
Nopember 19 – 20 Oasis Amir Hotel (Jakarta)
Desember 09 – 10 Oasis Amir Hotel (Jakarta)

Pendahuluan
Sebagai bentuk pelaksanaan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai pencegahan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bersama Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Pencantuman Identitas Orang atau Korporasi Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, untuk menjaga keamanan dan perdamaian dunia yang merupakan tujuan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menindaklanjuti hal tersebut di atas, OJK memandang perlu untuk menambahkan ketentuan baru mengenai kewajiban bagi PJK untuk melakukan beberapa langkah-langkah tindak lanjut atas daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, antara lain pemeliharaan data, identifikasi dan pemeriksaan kesesuaian identitas, dan Pemblokiran secara serta merta.

Sehubungan dengan hal tersebut, OJK menetapkan Perubahan atas Peraturan OJK Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. Pada tanggal 30 September 2019, OJK telah menerbitkan POJK Nomor 23/POJK.01/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

Untuk memberikan pemahaman hal tersebut di atas, Bina Managemen Center (BMC), Akan melaksanakan Workshop dan Sosiliasasi. “POJK Nomor 23/POJK.01/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan”. Kegiatan tersebut rencana akan dilaksanakan pada :

 

Dalam rangka penerapan program APU dan PPT, diharapkan seluruh Penyedia Jasa Keuangan dapat memperhatikan pula ketentuan perubahan yang diatur dalam POJK -tersebut. Untuk itu kami mengundang Bapak/Ibu, Direksi/Pimpinan Perusahaan Penyedia Jasa Keuangan, untuk ikutserta atau Mengikutsertakan Manager/Kepala Divisi atau bagian yang terkait Pada Kegiatan Tersebut.

Materi Pembahsan Selama Dua Hari

HARI PERTAMA

  • MODUS DAN OPERANDI YANG BIASA DILAKUKAN PELAKU TPPU DALAM MELAKUKAN PENCUCIAN UANG MELALUI SARANA PRODUK/LAYANAN DI SEKTOR JASA KEUANGAN
  • POKOK PERUBAHAN YANG DIATUR DALAM POJK NO. 23/POJK.01/2019 DIBANDINGKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SEBELUMNYA YANG MENGATUR TENTANG PENERAPAN PROGRAM APU DAN PPT
  • PENGATURAN MENGENAI 5 (LIMA) PILAR PENERAPAN PROGRAM APU DAN PPT

NARASUMBER : TIM TEKNIS OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)

HARI KEDUA

  • PENGATURAN MENGENAI PELAPORAN TERKAIT APU DAN PPT
  • PENGATURAN MENGENAI PEMBLOKIRAN SECARA SERTA MERTA TERKAIT DTTOT DAN DAFTAR PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL

NARASUMBER : TIM TEKNIS PUSAT PELAPORAN DAN ANALISA TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK)


Fasilitas Peserta

–  Sertifikat Pelatihan                      –   Coffee Break
–  Tas & Makalah ( Soft Copy )      –   Flashdisk 4GB
–  Makan Siang


INVESTASI
Rp. 4.000.000,- / Peserta 
(Belum Termasuk Penginapan)

Pembayaran Biaya Training dapat dilakukan dengan 2 cara antara lain:

  • Transfer ke BANK MANDIRI Cab. Jakarta Plumpang
    No. Rekening. 120-00-1040693-7
     a.n : BINA MANAGEMEN CENTER
    (Lakukan Konfirmasi Pembayaran dengan mengirimkan bukti transfer melalui :
    Fax. 021 – 29489851  | e-Mail : diklat.bmc@gmail.com | WA: 0813 1485 7363
    atau dibawa pada saat Registrasi Ulang di lokasi training.)
  • Tunai di Tempat saat melakukan registrasi ulang di lokasi training

Untuk informasi pendaftaran dapat menghubungi kontak yang tertera diwebsite kami atau bisa langsung mengisi pendaftaran online diwebsite kami.


Silahkan Isi Form Pendaftaran Berikut :

Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Mohon diisi nomor HP calon peserta training atau yang mendaftarkan
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Mohon diisi nama lengkap peserta dengan baik & benar untuk penulisan di Sertifikat
Field is required!
Jenis Pembayaran
Field is required!
Field is required!

Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU K) telah diberlakukan lebih dari satu dekade. Undang-undang tersebut memberikan pengaturan terkait (1) kontrak kerja, baik Perjanjian Kerja dengan Waktu Tertentu (PKWT) maupun Perjanjian Kerja dengan Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), (2) Perselisihan Hubungan Industri (PHI), (3) besaran imbalan pasca kerja yang terdiri dari Pesangon, Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak, dan (4) sanksi pidana ketenagakerjaan.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan MK-RI No.012/PUU-1/2003 terkait pasal 158 dan 160 UU K, yaitu PHK sebagai implikasi apabila seorang karyawan melakukan tindak pidana. Disamping itu, pemerintah juga telah memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (PP 78/2015).

Dan bagaimanakah seharusnya BUMN/anak perusahaan BUMN mempekerjakan karyawan outsourcing? Khusus untuk BUMN, Kementerian BUMN telah mengeluarkan SE-06/MBU/2013 tentang Kebijakan Ketenagakerjaan di BUMN dan SE-02/MBU/2014 tentang Kebijakan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain (Outsourcing). Isu outsourcing sempat menjadi sorotan DPR-RI dan pemerintah karena BUMN sering dianggap mempekerjakan tenaga outsourcing dan karyawan dengan PKWT tanpa memperhatikan rambu-rambu yang ada pada peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan Hal tersebut diatas maka kami dari, BINA MANAGEMENT CENTER (BMC) menyelenggarakan Workshop Nasional dengan Tema : “KONTRAK KERJA, OUTSOURCING, PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRI & SANKSI PIDANA KETENAGAKERJAAN (Dalam Konteks Pengelolaan Risiko BUMN/Anak Perusahaan BUMN)” yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal Tempat Pelaksanaan
 

 

 

Tujuan Workshop :

  1. Membekali praktisi terkait peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.
  2. Membekali praktisi dalam menangani berbagai masalah seperti pengupahan, outsourcing, PHI dan Pidana Ketenagakerjaan.

    Untuk informasi pendaftaran dapat menghubungi kontak yang tertera diwebsite kami atau bisa langsung mengisi pendaftaran online yang tertera diwebsite kami.

download formulir training

Era digital semakin melekat dalam merubah gaya kehidupan masyarakat di Indonesia, khususnya industri keuangan seperti perbankan, asuransi dan perusahaan pembiayaan (multifinance). Perubahan ini harus mampu direspons secara cepat, hal ini guna mempersiapkan lembaga jasa keuangan dalam menghadapi inovasi digital banking. Saat ini sektor perbankan sedang mengalami  tranformasi menuju era digitalisasi.

Transformasi industry perbankan merupakan jawaban terhadap Fenomena perkembangan financial technology (fintech) dan revolusi teknologi digital (4th revolution industry-digital industry). Perubahan cara bisnis perbankan menjadi digital juga didorong oleh munculnya perusahaan rintisan teknologi finansial (tekfin).

Fintech  belakangan ini membuat kemudahan bagi pengembangan pasar, terutama yang masih belum terlayani jasa keuangan dan perbankan konvensional (unbanked population dan finansial inclusion) serta dapat menyediakan kemudahan fasilitas dan layanan transaksi keuangan dimanapun dan kapanpun. Pertumbuhan tekfin, menggugah industri perbankan untuk gesit bertransformasi.

Transformasi tidak bisa sekedar mengklaim diri sebagai bank digital (digital lipstick), namun termasuk perubahan dari dalam seperti mengubah pola pikir, perilaku dan mendefinisikan kembali peran setiap karyawan. Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan kwalitas dan kemampuan SDM Perusahaan, Bina Managemen Center (BMC) sebagai Lembaga yang bergerak di bidang jasa peningkatan kualitas SDM perbankan menyelenggarakan : 2 (Two) Days Workshop & Discussion : “Strategi dan Leadership, Transisi dan Roadmap Bank (Bank Umum, BPD dan BPR) Dalam Menghadapi Fintech & Menyongsong Era Digital Banking” Kegiatan Workshop ini akan di laksanakan pada :

 

Hari/Tanggal Tempat Pelaksanaan
Kamis – Jumat

26 – 27 November 2019

FaveHotel Hyper Square-Paskal Bandung

Jl. Pasir Kaliki No.25 – 17, Kb. Jeruk, Kec. Andir, Kota Bandung

 

Tujuan : Setelah mengikuti ini diharapkan peserta mampu :

  1. Mampu menjadi champion/change agent dalam transformasi digital bank services di institusinya.
  2. Mempersiapkan Lembaga/institusi jasa keuangan dan perbankan mengantisipasi persaingan jasa keuangan di era digital banking dengan fintech/teknologi finansial
  3. Mampu membuat strategi, leadership, roadmap transformasi  dan ekosistem digital sehingga dapat bersaing dan sukses di era digital banking services dengan fintech/teknologi finansial.

Mengingat Penting dan Manfaat yang akan diperoleh dari kegiatan ini, kami mengharapkan dukungan Direksi/Pimpinan Perbankan terhadap Direktur IT, Kepala Divisi TI, Manajer dan Professional TI, dan manajer atau staf bagian lain yang akan dilibatkan dalam kegiatan digital banking services dari aspek bisnis dan operasional di institusi/Lembaga keuangan dan perbankan.

Untuk informasi pendaftaran dapat menghubungi kontak yang tertera diwebsite kami atau bisa langsung mengisi pendaftaran online yang tertera diwebsite kami.

 

download formulir training

PELATIHAN MEMAHAMI ISU-ISU KRITIS TRANSAKSI MERGER, AKUISISI  SPIN OFF di BUMN


Februari 26 – 27 Oasis Amir Hotel (Jakarta)
Maret 19 – 20 Oasis Amir Hotel (Jakarta)
April 23 – 24 Oasis Amir Hotel (Jakarta)
Juni 24 –  25 Oasis Amir Hotel (Jakarta)
Juli 22 – 23 Oasis Amir Hotel (Jakarta)
Agustus 26 – 27 Oasis Amir Hotel (Jakarta)
September 18 – 19 Oasis Amir Hotel (Jakarta)
Oktober 21 – 22 Oasis Amir Hotel (Jakarta)
Nopember 19 – 20 Oasis Amir Hotel (Jakarta)
Desember 17 – 18 Oasis Amir Hotel (Jakarta)

Pendahuluan

Target setoran dividen yang diamanahkan oleh APBN membuat BUMN/Anak Perusahaan BUMN memutar otak demi pencapaian pertumbuhan keuangan baik secara organik maupun anorganik. Di lain sisi keputusan bisnis untuk melakukan merger, akuisisi dan spin-off (divestasi) merupakan transaksi yang sangat kompleks dan berisiko yang melibatkan banyak pihak dan aturan yang berlaku.

Beberapa kasus akuisisi bermasalah BUMN/Anak Perusahaan BUMN akhir-akhir ini menunjukkan bahwa tranksasi merger, akuisisi dan spin-off sangat rentan dianggap mengandung kecurangan yang berujung pada pengadilan tindak pidana korupsi. Baik merger, akuisisi dan spin-off yang dilakukan BUMN/Anak Perusahaan BUMN harus dipahami dengan memperhatikan konsep-konsep yang ada pada hukum korporasi, seperti doktrin ultra vires, fiduciary duties, piercing the corporate veil, instrumentality dan lain-lain. Pemahaman konsep-konsep tersebut sangat membantu dalam mengenali risiko yang harus dikelola.

Disamping itu, untuk mengantisipasi manajemen dianggap tidak prundent atau menabrak azas kehati-hatian, manajemen BUMN/Anak Perusahaan perlu memiliki pemahaman yang memadai terhadap konsep bisnis dan teknik-teknik valuasi yang digunakan dalam melakukan transaksi merger, akuisisi dan spin-off. Hal tersebut tentu juga dijadikan dasar untuk menentukan nilai transaksi merger, akuisisi dan spin-off.

Terkait dengan Hal tersebut diatas maka kami dari, Bina Managemen Center (BMC) menyelenggarakan Pelatihan Nasional dengan Tema : “MEMAHAMI ISU-ISU KRITIS TRANSAKSI MERGER, AKUISISI & SPIN-OFF di BUMN/ANAK PERUSAHAAN BUMN (Belajar dari Kasus-Kasus Merger, Akuisisi dan Spin-off Bermasalah di BUMN / Anak Perusahaan BUMN)yang akan dilaksanakan pada:

Tujuan Workshop:

  1. Membekali praktisi BUMN/Anak Perusahaan BUMN terkait aspek business merger, akuisisi dan spin-off,
  2. Membekali praktisi BUMN/Anak Perusahaan BUMN terkait teknik-teknik valuasi (purchase price allocation) dalam kasus merger, akuisisi dan spin-off.
  3. Memberikan pemahaman bagi praktisi BUMN/Anak Perusahaan BUMN terkait pengakuan goodwill, dan penentuan nilai wajar aset bersih perusahaan yang diakuisisi.
  4. Memberikan pemahaman bagi praktisi BUMN/Anak Perusahaan BUMN terkait aspek legal merger, akuisisi dan spin-off.

Untuk informasi pendaftaran dapat menghubungi kontak yang tertera diwebsite kami atau bisa langsung mengisi pendaftaran online yang tertera diwebsite kami.

 

download formulir training

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PBTSE), atau yang lebih dikenal dengan nama OSS (Online SingleSubmission) akhirnya resmi beroperasi. OSS hadir dalam rangka untuk mempercepat dan memudahkan pelaku usaha dalam mendapatkan perijinan-perijinan dalam kegiatan usahanya yang berlaku di semua Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia, yaitu cukup melalui satu online sistem yang mana sebelumnya dilakukan selama ini melalui Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

OSS ini akan sangat mempermudah dan mempercepat sistem perijinan dalam kegiatan usaha di Indonesia baik pusat maupun daerah. Dengan OSS pelaku dunia usaha akan dimudahkan dalam mengajukan hampir seluruh jenis perijinan dalam kegiatan usaha. Apalagi OSS bisa diakses dari mana pun dan kapan pun. OSS dilandasi oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Dalam Pelatihan OSS ini, Peserta langsung melakukan Simulasi Praktek pendaftaran (pelaku usaha) akan mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB ini secara resmi berlaku juga sebagai: A. TDP (Tanda Daftar Perusahaan) sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang tanda daftar perusahaan; B. API (Angka Pengenal Importir) sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan; dan C. Hak Akses Kepabeanan. Kegiatan Pelatihan dan Simulasi secara Teknis ini akan dilaksanakan pada :

 

Hari/Tanggal Waktu Tempat Pelaksanaan
 

 

 

 

 

Kegiatan Pelatihan ini peserta langsung mensimulasikan secara online perizinan melalui OSS bagi Perusahaan, sehingga langsung mendapatkan NIB. Kami mengharapkan Pimpinan/Direksi dapat mengikuti perwakilannya dikegiatan tersebut.

Untuk informasi pendaftaran dapat menghubungi kontak yang tertera diwebsite kami atau bisa langsung mengisi pendaftaran online yang tertera diwebsite kami.

 

download formulir training

Bimtek-Strategi-Pengelolaan-Keuangan-Dan-Mekanisme-Pengawasan-Pemotongan,-Pemungutan-dan-Penyetoran-Pajak-Daerah-button Bimbingan Teknis HPS, KAK dan Penyusunan Dokumen PBJ button Bimtek Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah PP No. 12 Th. 2019 button Pelatihan Simulasi Online button Undangan Workshop Memahami Kontrak Kerja, Outsourcing, Perselisihan Hubungan Industri dan Sanksi Pidana Ketenagakerjaan button

Topik Training Terbaru

APPRAISAL JAMINAN KREDIT PERBANKAN
January 26, 2021
Tata Cara Pembuatan Dan Pengesahan PP Dan Pendaftaran PKB Secara Daring
January 26, 2021
TATA CARA PELAKSANAAN LELANG SECARA ONLINE
October 20, 2020
WEBINAR PENGISIAN LKPS DAN MEMBUAT LED PS
September 23, 2020
MEMAHAMI ASPEK LEGAL DAN ASPEK AKUNTANSI SKEMA-SKEMA KERJASAMA BISNIS TERKAIT ASET TETAP BUMN (Permen BUMN No.Per-04/MBU/09/2017)
March 5, 2020
BIMTEK MENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAHAN DESA DALAM PENGGUNAAN SISTEM KEUANGAN DESA BERBASIS APLIKASI
February 8, 2020
KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK SEKTOR PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
February 7, 2020
KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI HAK TANGGUNGAN TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK BERDASAKAN PERMEN ATR NO. 9 TAHUN 2019
February 6, 2020
Bimtek Transformasi Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Sesuai Permen BUMN No. 8 Tahun 2019 dan ISO 20400 Tahun 2017
February 4, 2020
BIMTEK PENYEDERHANAAN ADMINISTRASI PERPAJAKAN BAGI BENDAHARAWAN PEMERINTAH DAERAH & BENDAHARA DESA SESUAI PMK No. 231/PMK.03/2019
February 4, 2020
Penerapan Omnibus Law dan Subtansi Perubahan Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pokok-Pokok Pikiran DPRD dalam Perencanaan Pengangaran RAPBD TA 2021
January 29, 2020
Diklat dan Ujian Sertifikasi Barang/Jasa Pemerintah Tingkat Dasar dengan AKREDITASI B
January 28, 2020
Peningkatan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Negara di Era digital 4.0
January 25, 2020
PENGELOLAAN PIUTANG NEGARA/DAERAH : PENYISIHAN DAN PENGHAPUSAN PIUTANG SESUAI PMK 82/2019
January 22, 2020
PENGUATAN PERAN SPI DI BLU & BLUD SESUAI DENGAN SPIP DAN STANDAR AUDIT INTERN PEM ERINTAH
January 21, 2020
Management Export Import Kepabeanan Pelabuhan & Incoterms 2020
January 20, 2020
Peningkatan Kompetensi Bagi Pejabat Pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan (PjPHP/PPHP) Berdasarkan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018
January 19, 2020
BIMTEK STRATEGI DAN PENYUSUNAN RENCANA UMUM PENGADAAN
December 24, 2019
BIMTEK IMPLEMENTASI UU ASN MELALUI SKP BULANAN DENGAN MENGGUNAKAN PRAKTEK APLIKASI INTERNET DAN PELAKSANAAN PP 18 TAHUN 2016 TTG PERANGKAT DAERAH PROPINSI KAB/KOTA
December 24, 2019
BIMTEK KIMPLEMENTASI PP NOMOR 30 THN 2019 TTG SISTEM PENILAIAN KINERJA PNS DENGAN MENGGUNAKAN PRAKTEK APLIKASI INTERNET WAJIB BAGI SEMUA SKPD PROPINSI KAB/KOTA
December 24, 2019
Butuh Bantuan? Hubungi Kami
Chat via Whatsapp
Hubungi kami jika Anda membutuhkan informasi
Kami akan membalas pesan Anda segera